Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Presiden dan Parpol Koalisi Tak Bahas Panglima TNI

Kompas.com - 26/08/2021, 08:29 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menyebutkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan petinggi partai politik koalisi, Rabu (25/8/2021) sore, tak membahas pergantian Panglima TNI.

Ia menegaskan, hal itu merupakan kewenangan Presiden.

"Tadi tidak dibicarakan. Pergantian panglima itu kewenangan prerogatif presiden," kata Johnny dalam siaran langsung Kompas TV, Rabu malam.

Johnny meyakini bahwa presiden mampu memilih calon panglima terbaik. Dengan pengalaman memimpin RI selama bertahun-tahun, Johnny yakin Jokowi tahu betul DNA militer Indonesia.

Baca juga: Bertemu Petinggi Parpol Koalisi, Jokowi Pastikan Rencana Pindah Ibu Kota Tetap Jalan

Oleh karenanya, kata Johnny, usulan presiden terkait Panglima TNI kelak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kekuatannya, tantangannya, Pak Presiden sudah tahu betul," ujarnya.

Johnny menambahkan, penetapan Panglima TNI juga harus melalui proses politik di DPR lewat fit and proper test.

Baca juga: Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa

Untuk itu, ia meminta masyarakat bersabar menantikan proses ini.

"Kita tunggu dari Bapak Presiden," katanya.

Johnny menambahkan, ada lima isu yang dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan para elite partai koalisi. Kelimanya yakni ihwal penanganan pandemi Covid-19, kemudian capaian perekonomian nasional.

Lalu terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis, isu ketatanegaraan berupa evaluasi otonomi daerah, dan rencana pemindahan ibu kota negara.

"Suasana pertemuan sangat bersahabat dan dalam suasana kekompakan semangat gotong royong yang tinggi," imbuh Johnny.

Baca juga: Jokowi dan Parpol Koalisi Juga Bahas Otonomi Daerah yang Dinilai Tak Efektif

Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki purna tugas di dunia kemiliteran pada November 2021.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, presiden akan mengajukan satu nama calon panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Sejauh ini, terdapat tiga nama yang berpotensi menjadi penerus Hadi. Yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Bahlil: Perusahaan Jangan Bawa Semua Keuntungan ke Jakarta Saja, Harus Adil
Bahlil: Perusahaan Jangan Bawa Semua Keuntungan ke Jakarta Saja, Harus Adil
Nasional
Kaji Dampak Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal, AHY: Ada Plus Minus yang Harus Dianalisis
Kaji Dampak Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal, AHY: Ada Plus Minus yang Harus Dianalisis
Nasional
Bahlil ke Prabowo: Tanggal Merah Sudah Tidak Ada di Kabinet yang Bapak Pimpin
Bahlil ke Prabowo: Tanggal Merah Sudah Tidak Ada di Kabinet yang Bapak Pimpin
Nasional
Menteri Komdigi Ajak Sekolah Muhammadiyah Perkuat Literasi Digital
Menteri Komdigi Ajak Sekolah Muhammadiyah Perkuat Literasi Digital
Nasional
Konflik Ambalat Berakhir Dikelola Bersama, Bukan Perang, Bukan Pengadilan
Konflik Ambalat Berakhir Dikelola Bersama, Bukan Perang, Bukan Pengadilan
Nasional
SBY-AHY Hadiri Ulang Tahun Merry Riana, Doakan Perusahaannya Segera IPO
SBY-AHY Hadiri Ulang Tahun Merry Riana, Doakan Perusahaannya Segera IPO
Nasional
Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat
Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat
Nasional
Soal Kesepakatan Kelola Laut Ambalat, Hikmahanto: Jangan Sampai Malaysia Lebih Diuntungkan
Soal Kesepakatan Kelola Laut Ambalat, Hikmahanto: Jangan Sampai Malaysia Lebih Diuntungkan
Nasional
Kata Prabowo, Indonesia Bisa Hemat 58 Miliar Dollar AS Per Tahun jika Sudah Swasembada Energi
Kata Prabowo, Indonesia Bisa Hemat 58 Miliar Dollar AS Per Tahun jika Sudah Swasembada Energi
Nasional
Setelah Ada Putusan MK, Komisi II Bicara Opsi Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif
Setelah Ada Putusan MK, Komisi II Bicara Opsi Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif
Nasional
Robot Humanoid hingga Robot K9 Bakal Ramaikan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
Robot Humanoid hingga Robot K9 Bakal Ramaikan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
Nasional
Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi
Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi
Nasional
Sebut Nama Soekarno hingga Jokowi, Prabowo Ungkap Cita-cita Hilirisasi Sudah Ada sejak Dulu
Sebut Nama Soekarno hingga Jokowi, Prabowo Ungkap Cita-cita Hilirisasi Sudah Ada sejak Dulu
Nasional
Tindaklanjuti Putusan MK, Pimpinan Komisi II Usul Bentuk Pansus RUU Pemilu
Tindaklanjuti Putusan MK, Pimpinan Komisi II Usul Bentuk Pansus RUU Pemilu
Nasional
Prabowo Pamer Indonesia Penuh Perdamaian di Tengah Konflik Dunia, Singgung Filosofi 'Seribu Kawan'
Prabowo Pamer Indonesia Penuh Perdamaian di Tengah Konflik Dunia, Singgung Filosofi "Seribu Kawan"
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau