Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebocoran Data E-HAC, Dasco: Kita Memang Sudah Perlu UU PDP

Kompas.com - 01/09/2021, 13:31 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kembali terulangnya kasus kebocoran data pribadi membuat Indonesia perlu segera memiliki undang-undang terkait perlindungan data pribadi.

Dasco mengungkapkan hal itu menyusul setelah terjadinya kebocoran data pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kembali lagi nanti, kita memang sudah memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi,” kata Dasco, dikutip dari keterangan video, Rabu (1/9/2021).

Ia menambahkan, saat ini Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih membahas RUU PDP.

Baca juga: Soal Bocornya Data Pengguna E-HAC, Anggota DPR: Indonesia Darurat Kebocoran Data

Politisi Gerindra ini berharap, melalui kehadiran UU PDP, peristiwa kebocoran data bisa diatasi secara optimal.

“Nah, ini masih dibahas dan masih terjadi komunikasi yang intens antara Komisi I dengan Kominfo,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, kasus kebocoran data kembali terjadi di Tanah Air. Kali ini sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC dinyatakan bocor.

Sebelumnya, kasus kebocoran juga terjadi tehadap sekitar 279 data BPJS Kesehatan pada bulan Mei lalu.

Terkait kebocoran data e-HAC ini, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma'ruf mengatakan, data pengguna yang bocor terjadi di aplikasi e-HAC yang lama, bukan pada e-HAC yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: BSSN Sebut Data Pengguna E-HAC dalam Aplikasi PeduliLindungi Aman

Anas mengatakan, saat ini, pihaknya bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah melakukan investigasi terkait kebocoran data pengguna e-HAC yang lama.

"Yang pertama, kebocoran data terjadi di aplikasi e-HAC yang lama yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, tepatnya 2 Juli 2021," kata Anas dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kemenkes RI, Selasa (31/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
negara ini memang terlalu abai thdp ruu perlindungan data pribadi...karna ini udah jelas harus ada sangsi keras untuk aplikator yg ngumpulin data pribadi baik foto ktp atau apapun yg privasi baik itu mitra atau milik pemerintah harus bertanggungjawab apalagi buat dagangan barter data...


Terkini Lainnya
Ancaman Bom ke Pesawat Saudia Airlines Tujuan Surabaya Dikirim via Komunikasi Suara VPN Radio
Ancaman Bom ke Pesawat Saudia Airlines Tujuan Surabaya Dikirim via Komunikasi Suara VPN Radio
Nasional
Densus 88 Pastikan Tak Ada Bom di Pesawat Saudia Airlines, Penelusuran Tetap Dilakukan
Densus 88 Pastikan Tak Ada Bom di Pesawat Saudia Airlines, Penelusuran Tetap Dilakukan
Nasional
Anggaran Bansos Rp 500 Triliun per Tahun, Menko PM: Harus Dibenahi
Anggaran Bansos Rp 500 Triliun per Tahun, Menko PM: Harus Dibenahi
Nasional
Seluruh Penumpang Saudia Airlines Telah Dievakuasi Buntut Ancaman Bom
Seluruh Penumpang Saudia Airlines Telah Dievakuasi Buntut Ancaman Bom
Nasional
Saudia Airlines Angkut Jemaah Haji Dapat Ancaman Bom, Pemerintah Koordinasi ke Arab Saudi
Saudia Airlines Angkut Jemaah Haji Dapat Ancaman Bom, Pemerintah Koordinasi ke Arab Saudi
Nasional
Alasan Kaesang Maju Ketum PSI: Banyak PR Belum Selesai
Alasan Kaesang Maju Ketum PSI: Banyak PR Belum Selesai
Nasional
Mahasiswa Dihalau Saat Ingin Aksi ke Wapres, Anggota DPR: Aparat Jangan Represif
Mahasiswa Dihalau Saat Ingin Aksi ke Wapres, Anggota DPR: Aparat Jangan Represif
Nasional
Kaesang Waspadai Bro Ron di Bursa Caketum PSI: Beliau Ini Pergerakannya Sunyi
Kaesang Waspadai Bro Ron di Bursa Caketum PSI: Beliau Ini Pergerakannya Sunyi
Nasional
Maju Bursa Caketum PSI, Kaesang Umumkan Cuti Jadi Ketum
Maju Bursa Caketum PSI, Kaesang Umumkan Cuti Jadi Ketum
Nasional
Indonesia-Rusia Pererat Kerja Sama Strategis di SPIEF 2025
Indonesia-Rusia Pererat Kerja Sama Strategis di SPIEF 2025
Nasional
Soal Jokowi Masuk PSI, Kaesang: Tanya Langsung Beliau Saja
Soal Jokowi Masuk PSI, Kaesang: Tanya Langsung Beliau Saja
Nasional
Pemerintah Bakal Hati-Hati soal Polemik 13 Pulau Trenggalek Pindah ke Tulungagung
Pemerintah Bakal Hati-Hati soal Polemik 13 Pulau Trenggalek Pindah ke Tulungagung
Nasional
5 Pulau Indonesia Dijual via 'Online', Wamendagri: Kami Dalami Dulu
5 Pulau Indonesia Dijual via "Online", Wamendagri: Kami Dalami Dulu
Nasional
Kaesang Sebut Bakal Ada Tokoh Besar Gabung PSI jika Dirinya Jadi Ketum
Kaesang Sebut Bakal Ada Tokoh Besar Gabung PSI jika Dirinya Jadi Ketum
Nasional
Soal Peluang Jokowi Jadi Ketum PSI, Kaesang: Enggak Mungkin Anak Bapak Saling Kompetisi
Soal Peluang Jokowi Jadi Ketum PSI, Kaesang: Enggak Mungkin Anak Bapak Saling Kompetisi
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau