BNPB: Jatim, Bali, NTT, dan NTB Siaga Hadapi Potensi Kekeringan
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tengga Barat (NTB) siaga menghadapi potensi kekeringan.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mengungkapkan pada September hingga November 2021 sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki musim hujan.
Namun empat provinsi tersebut diprediksi justru akan mengalami potensi kekeringan hidrometeorologis hingga 20 hari ke depan.
Baca juga: Daerah yang Alami Kekeringan di Padang Meluas Menjadi Tiga Kelurahan
"Potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, kebakaran semak, hutan, lahan dan permukiman," terang Dewi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).
Menghadapi potensi kekeringan itu, lanjut Dewi, BNPB meminta para pemimpin daerah di 4 provinsi itu untuk menyiapkan langkah kesiapsiagaan.
"Pertama, melakukan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan, lahan, dan semak," sebutnya.
Dewi mengatakan langkah kedua adalah mengimbau masyarakat untuk melakukan penghematan air.
"Salah satunya dengan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk digunakan kembali," katanya.
Pemerintah daerah juga dihimbau menyiapkan logistik berupa pompa air hingga tangki air bersih.
Upaya ketiga, pemerintah daerah diminta aktif memantau sistem informasi yang dikelola Lapan dan BMKG.
"Juga melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam kesiapan mekanisme tanggap darurat," ucapnya.
Tak kalah penting pada tahapan keempat, Dewi meminta agar pemerintah daerah menyiapkan call center untuk menerima laporan masyarakat.
Dewi juga mengingatkan agar dalam penyampaian sosialisasi ke masyarakat, pemerintah daerah tetap menerapkan standar protokol kesehatan.
Langkah terakhir, papar Dewi, jika dibutuhkan pemerintah daerah bisa menerapkan status tanggap darurat.
"Kemudian membentuk posko tanggap darurat bencana apabila dibutuhkan dalam menyikapi situasi di daerah," imbuh dia.
