Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).

Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

Baca juga: KPK Ungkap 70,3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama Pandemi

Bahkan, ujar Pahala, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah,” ucap dia.

Penduduk miskin bertambah

Catatan KPK ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.

Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara itu, di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin.

Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bahwa garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan pada Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen.

Baca juga: BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021

Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di perdesaan.

"Maka itu, supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat," tutur Margo dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Harta pejabat di pusat naik