Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Vaksinasi Penentu Turunnya Level PPKM

Kompas.com - 14/09/2021, 11:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan penentu turunnya level kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Selasa (14/9/2021).

"Vaksin menjadi salah satu penentu turunnya level PPKM sehingga kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun Covid-19 belum hilang sama sekali," kata Ma'ruf usai peninjauan.

Ma'ruf mengatakan, suatu daerah apabila level PPKM-nya ingin turun dari 3 ke 2, maka minimal masyarakat yang sudah tervaksinasi di wilayah tersebut 50 persen.

Baca juga: 4,17 Juta Kasus Covid-19 dan Vaksinasi Jadi Indikator Penentuan Level PPKM...

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa daerah yang level PPKM-nya turun dari 4 ke 3, salah satunya adalah DKI Jakarta.

"Walaupun sekarang sudah mulai ada penurunan dari level 4 ke level 3, kami ingin ketika dari level 3 ke 2 minimal di daerah harus tercapai 50 persen masyarakatnya sudah tervaksin," kata dia.

Kemudian, bagi daerah yang turunnya dari level PPKM 2 ke 1, maka masyarakat di wilayah tersebut harus sudah tervaksin 70 persen.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi terutama untuk dosis pertama dan kedua dalam rangka mengejar kekebalan kelompok.

Pemerintah menargetkan pada akhir 2021 Desember seluruh masyarakat yang ditargetkan sudah divaksin agar bisa memperoleh herd immunity.

Baca juga: Vaksinasi Door to Door di Sumbar, Warga Sedang Kerja di Ladang Antusias Divaksin

"Vaksinnya sendiri sudah cukup, tersedia sampai dengan seluruhnya tervaksin sebesar 77 persen (populasi masyarakat) tapi memang proses vaksinasinya memerlukan waktu," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasinya adalah dengan mengerahkan berbagai pihak selain dinas-dinas kesehatan, TNI, Polri, dan Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Antara lain lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain yang dapat membantu percepatan vaksinasi tersebut.

Adapun saat ini pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 2-4 di wilayah Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga 20 September 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
 
Pilihan Untukmu
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Edukasi

7 Ekstrakurikuler SMA-SMK yang Ada Beasiswa dan Masuk PTN Tanpa Tes
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Kementerian Hukum: Putar Musik di Ruang Komersil Wajib Bayar Royalti
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Roy Suryo Jamin Partai Biru Tempatnya Jadi Waketum Dulu Tak Terkait Isu Ijazah Jokowi
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

PDI-P: Tanpa Kudatuli, Tak Ada Tukang Kayu jadi Presiden
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Narasi Reuni UGM Setting-an di Tengah Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ditanggapi Sinis Projo
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Demokrat: Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Bukan Bagian Partai Kami
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Demokrat: Enggak Ada Urusan Kami dengan Kasus Ijazah Palsu
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Bola

Como Gasak Ajax 3-0, Tim Fabregas Angkat Trofi Juara
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Bola

Kata-kata Fabregas Usai Como Hancurkan Ajax, Bahas Kedatangan Morata
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Gubernur Koster Sindir Politisi yang Memoles Citra Lewat Media Sosial: Hanya "Omon-omon"
api-2 . LATEST


Terkini Lainnya
Hasto PDI-P Gugat Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor ke MK
Hasto PDI-P Gugat Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor ke MK
Nasional
Hinca Panjaitan: Tak Ada Hubungan antara Roy Suryo dengan Demokrat
Hinca Panjaitan: Tak Ada Hubungan antara Roy Suryo dengan Demokrat
Nasional
Anggota DPR Pertanyakan PPATK soal Pemlokiran Rekening Dormant
Anggota DPR Pertanyakan PPATK soal Pemlokiran Rekening Dormant
Nasional
Transfer Data Pribadi ke AS Tunduk pada UU PDP
Transfer Data Pribadi ke AS Tunduk pada UU PDP
Nasional
Soal Dugaan Riza Chalid di Malaysia, Kejagung: Akan Didalami dan Jadi Masukan
Soal Dugaan Riza Chalid di Malaysia, Kejagung: Akan Didalami dan Jadi Masukan
Nasional
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan, Pimpinan Komisi V Tegaskan Proses Pidana
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan, Pimpinan Komisi V Tegaskan Proses Pidana
Nasional
Dasco Sebut Partai-partai Sedang Simulasikan Sistem Pemilu dan Pilkada
Dasco Sebut Partai-partai Sedang Simulasikan Sistem Pemilu dan Pilkada
Nasional
Wamenkomdigi Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Sudah Terjadi Sejak Lama
Wamenkomdigi Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Sudah Terjadi Sejak Lama
Nasional
Pelaku Usaha Hindari Royalti Musik, Solusi Kemenkum: Bisa Putar Musik Ciptaan Sendiri
Pelaku Usaha Hindari Royalti Musik, Solusi Kemenkum: Bisa Putar Musik Ciptaan Sendiri
Nasional
UU Kementerian Negara Digugat, MK Diminta Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
UU Kementerian Negara Digugat, MK Diminta Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Nasional
Wamenkomdigi Minta Masyarakat Jangan Salah Paham Soal Transfer Data Pribadi ke AS
Wamenkomdigi Minta Masyarakat Jangan Salah Paham Soal Transfer Data Pribadi ke AS
Nasional
Kasus Karhutla, Menhut: Kapolri Perintahkan Tak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Kasus Karhutla, Menhut: Kapolri Perintahkan Tak Pandang Bulu Tegakkan Hukum
Nasional
Perpres Regulasi AI Ditargetkan Terbit pada September 2025
Perpres Regulasi AI Ditargetkan Terbit pada September 2025
Nasional
Demokrat Bantah “Partai Biru” Dalang Ijazah Palsu Jokowi: Fitnah dan Ungkit Hubungan SBY-Jokowi
Demokrat Bantah “Partai Biru” Dalang Ijazah Palsu Jokowi: Fitnah dan Ungkit Hubungan SBY-Jokowi
Nasional
Anggota DPR Dorong Pengusutan Kasus Pelecehan Seksual di Unsoed Pakai UU TPKS
Anggota DPR Dorong Pengusutan Kasus Pelecehan Seksual di Unsoed Pakai UU TPKS
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau