Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Pelajar, Jokowi: Vaksin Covid-19 Ini Jadi Rebutan 220 Negara

Kompas.com - 23/09/2021, 16:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan dialog secara virtual dengan para pelajar dan santri di beberapa lokasi di Indonesia yang menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 pada Kamis (23/9/2021).

Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini ratusan negara di dunia berebut vaksin Covid-19 yang tidak gratis.

Baca juga: Jokowi Pantau Vaksinasi Massal Pelajar di Poso

Informasi itu disampaikan Jokowi setelah salah satu santriwati asal Kota Palu mengungkapkan keinginan agar semua anggota keluarga di Indonesia bisa divaksin Covid-19.

"Iya memang keinginan kita seluruh rakyat itu semua divaksin. Bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak. Semua pelajar dan santri semuanya divaksin," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

"Tapi supaya anak-anakku tahu bahwa yang namanya vaksin ini sekarang menjadi rebutan semua negara, 220 negara memperebutkan vaksin. Rebutan itu beli lho, bukan gatisan," kata dia.

Menurut Jokowi, kondisi itu menunjukkan bahwa untuk membeli vaksin Covid-19 saat ini pun bukan merupakan hal yang mudah dilakukan.

Baca juga: Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Saat ini pun capaian vaksinasi Covid-19 di setiap negara berbeda-beda.

"Ada yang sudah suatu negara divaksin 60 persen, tapi ada yang 50 persen dan ada juga yang baru 2 persen," ujar Jokowi.

"Oleh sebab itu, kita harap semuanya antusias untuk ikut vaksinasi," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara juga menyebutkan, ada 10 daerah yang menggelar vaksinasi untuk pelajar dan santri pada Kamis.

Adapun total yang menjadi sasaran vaksinasi program BIN ini sebanyak 107.000 pelajar dan santri.

Jokowi berharap, setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19, mereka bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka.

"Meskipun baru satu suntikan, nanti dua tiga atau empat minggu ada suntikan kedua. Kalau level kota/kabupaten sudah di level 2 level 3, level 1 silakan belajar tatap muka," kata Jokowi.

"Tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Utamanya memakai masker. Itu titipan saya," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Cerita Pegawai Perusahaan BUMN Disebut Bodoh oleh Atasan karena Susun Daftar Risiko Tinggi
Cerita Pegawai Perusahaan BUMN Disebut Bodoh oleh Atasan karena Susun Daftar Risiko Tinggi
Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil di Kemenkes
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil di Kemenkes
Nasional
Riza Chalid Disebut Terbang dari Soetta ke Malaysia Februari 2025, Masuk Singapura Agustus 2024
Riza Chalid Disebut Terbang dari Soetta ke Malaysia Februari 2025, Masuk Singapura Agustus 2024
Nasional
KPK Sita 13 Kendaraan dan 26 Tanah dari Pegawai Kemenaker Tersangka Kasus Pemerasan TKA
KPK Sita 13 Kendaraan dan 26 Tanah dari Pegawai Kemenaker Tersangka Kasus Pemerasan TKA
Nasional
Ketua KPK: RUU KUHAP Berpotensi Kurangi Tugas dan Fungsi Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK: RUU KUHAP Berpotensi Kurangi Tugas dan Fungsi Pemberantasan Korupsi
Nasional
KPK Tak Dilibatkan dalam Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
KPK Tak Dilibatkan dalam Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Nasional
Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal
Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal
Nasional
Cari Keberadaan Riza Chalid, Imigrasi Koordinasi dengan Otoritas Malaysia
Cari Keberadaan Riza Chalid, Imigrasi Koordinasi dengan Otoritas Malaysia
Nasional
Ketua KPU Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Ringankan Beban Kerja Penyelenggara
Ketua KPU Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Ringankan Beban Kerja Penyelenggara
Nasional
Dipanggil Jadi Saksi, Telkom Belum Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook
Dipanggil Jadi Saksi, Telkom Belum Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook
Nasional
Imigrasi Sebut Riza Chalid Pergi ke Malaysia, Berdasarkan Data Perlintasan Terakhir
Imigrasi Sebut Riza Chalid Pergi ke Malaysia, Berdasarkan Data Perlintasan Terakhir
Nasional
Kata Ketua KPU atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Upaya Perbaikan Sistem Kita
Kata Ketua KPU atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Upaya Perbaikan Sistem Kita
Nasional
Jadi Tahanan Kota, Ibrahim Arief Dipasangi Gelang Pendeteksi Lokasi
Jadi Tahanan Kota, Ibrahim Arief Dipasangi Gelang Pendeteksi Lokasi
Nasional
Menakar Peluang Jokowi Bergabung dengan PSI, Bakal Jadi Dewan Pembina?
Menakar Peluang Jokowi Bergabung dengan PSI, Bakal Jadi Dewan Pembina?
Nasional
KPK: Uang Hasil Pemerasan Izin TKA Rp 53,7 Miliar, Baru Dikembalikan Rp 8,51 Miliar
KPK: Uang Hasil Pemerasan Izin TKA Rp 53,7 Miliar, Baru Dikembalikan Rp 8,51 Miliar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau