Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan DPR Pilih Brasil dan Ekuador Jadi Tujuan Kunker soal RUU PKS

Kompas.com - 04/10/2021, 14:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus membeberkan alasan Badan Legislasi DPR memilih Brasil dan Ekuador sebagai tujuan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Lodewijk mengatakan, Brasil dipilih agar DPR mengetahui cara mereka mengimplementasikan undang-undang dalam mengatasi kekerasan seksual yang telah membudaya di negara itu.

"Kalau di sana dianggap sebagai kultur, kita kan tidak, tetapi ada sesuatu yang tentunya kita perlu petik dari bagaimana mengimplementasikan dari aspek struktur atau kelembagaan dan perundang-undangan, itu yang pertama untuk Brasil," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Baleg DPR Rencanakan Kunjungan Kerja ke Ekuador dan Brasil di Tengah Pandemi

Lodewijk menuturkan, Brasil telah membentuk sebuah lembaga khusus yang menangani persoalan kekerasan seksusal di negara tersebut dengan didukung undang-undang yang ada.

Sementara, Ekuador dipilih karena negara tersebut dinilai mampu mengimplementasikan Undang-Undang Antikekerasan kepada Perempuan.

Menurut Lodewijk, dalam kunjungan kerjanya, DPR akan melihat perbedaan Brasil dan Ekuador dalam mengatasi persoalan kekerasan sesksual.

"Sehingga nantinya saat uji publik ataupun tahapan selanjutnya dari RUU ini, itu kita bisa betul-betul mendapatkan masukan dan kita bisa mengimplementasikan secara baik di Indonesia," ujar Lodewijk.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, kunjungan kerja secara langsung juga dipilih agar DPR memperoleh temuan langsung di lapangan.

Sementara, apabila studi banding dilakukan secara online, DPR hanya akan mendapatkan informasi dari data-data yang sudah disiapkan sebelumnya.

Baca juga: DPR Berencana Kunjungi Brasil dan Ekuador, Pimpinan: Kami Tak Ingin RUU PKS Dikomplain

"Masukan-masukan itu yang kita harapkan didapat langsung di lapangan, tidak disiapkan ya, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan," kata Lodewijk.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR memperbolehkan rencana kunjungan kerja ke luar negeri di tengah pandemi untuk keperluan yang sangat prioritas.

"Kita kemarin sudah membuka bahwa dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kita memperbolehkan untuk keperluan-keperluan yang sangat prioritas dan tentunya dengan catatan daerah menerima," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
penyakit lama kumat. alasan kunker tp nanti plg jg nyaris tdk ada hasilnya...


Terkini Lainnya
Natalius Pigai Usul Revisi UU HAM demi Keadilan Tanpa Pungutan Biaya
Natalius Pigai Usul Revisi UU HAM demi Keadilan Tanpa Pungutan Biaya
Nasional
Kejagung Periksa Dirut Sritex Lagi, Dalami Soal 72 Mobil Sitaan
Kejagung Periksa Dirut Sritex Lagi, Dalami Soal 72 Mobil Sitaan
Nasional
Mensos Bakal Coret Penerima Bansos yang Main Judol: Kita Alihkan ke yang Lebih Berhak
Mensos Bakal Coret Penerima Bansos yang Main Judol: Kita Alihkan ke yang Lebih Berhak
Nasional
Soal Usulan Revisi UU HAM, Natalius Pigai: Kami Beri Komnas HAM Taring dan Gigi!
Soal Usulan Revisi UU HAM, Natalius Pigai: Kami Beri Komnas HAM Taring dan Gigi!
Nasional
Maruarar Sengaja Lempar Wacana Perkecil Rumah Subsidi ke Rakyat: Jujur, Responsnya Mayoritas Negatif
Maruarar Sengaja Lempar Wacana Perkecil Rumah Subsidi ke Rakyat: Jujur, Responsnya Mayoritas Negatif
Nasional
Pigai: Rakyat Mengadu ke Komnas HAM sampai Hopeless Tak Ditindaklanjuti
Pigai: Rakyat Mengadu ke Komnas HAM sampai Hopeless Tak Ditindaklanjuti
Nasional
Butuh Anggaran Rp 183,4 Triliun, SD-SMP Gratis Digelar Bertahap
Butuh Anggaran Rp 183,4 Triliun, SD-SMP Gratis Digelar Bertahap
Nasional
Menjaga 'Garis Batas' Ketahanan Nasional
Menjaga "Garis Batas" Ketahanan Nasional
Nasional
Megawati Ungkap Semangat Dasa Sila Bandung Belum Usai: Palestina Masih Menderita
Megawati Ungkap Semangat Dasa Sila Bandung Belum Usai: Palestina Masih Menderita
Nasional
Wapres Gibran Batal Berkantor di Papua? Ini Penjelasannya
Wapres Gibran Batal Berkantor di Papua? Ini Penjelasannya
Nasional
Empat Mantan Anggota OPM Berikrar Setia ke NKRI
Empat Mantan Anggota OPM Berikrar Setia ke NKRI
Nasional
Semester I 2025, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan-Anak Tembus 13.000
Semester I 2025, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan-Anak Tembus 13.000
Nasional
Bareskrim Sebut 4 Polisi yang Ditangkap di Nunukan Digiring ke Jakarta
Bareskrim Sebut 4 Polisi yang Ditangkap di Nunukan Digiring ke Jakarta
Nasional
Pleidoi Hasto: Kutip Kitab Suci hingga Singgung Ratu Adil
Pleidoi Hasto: Kutip Kitab Suci hingga Singgung Ratu Adil
Nasional
Hasto Minta Dibebaskan, Sebut Tuntutan 7 Tahun Penjara Sangat Tidak Adil
Hasto Minta Dibebaskan, Sebut Tuntutan 7 Tahun Penjara Sangat Tidak Adil
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau