Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Perguruan Tinggi Terlalu Semangat Bangun Program Profesional Berkualitas Apa Adanya

Kompas.com - 06/10/2021, 17:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini perguruan tinggi di Indonesia gencar membangun program studi profesional tetapi dengan kualitas apa adanya.

Padahal, kata dia, yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk menyongsong bonus demografi 2045 adalah agar mereka dapat memperbesar bidang-bidang kajian vokasional.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan anak-anak lulusan SMA-SMK segera mendapatkan pendidikan keterampilan level tinggi dan bisa memasuki dunia kerja.

"Perguruan tinggi kita terlalu bersemangat membangun program studi profesional tetapi dengan kualitas apa adanya, akibatnya jadi tidak profesional, abai atau kurang perhatian terhadap penyediaan kajian studi di bidang vokasional," kata Muahdjir saat menjadi keynote speaker di acara peluncuran “Buku Indonesia Menuju 2045”, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Menko PMK Akui Proses Pendidikan Indonesia Belum Atur Soal Logika, Etika dan Estetika dengan Seimbang

Meskipun profesional merupakan tingkatan yang paling tinggi dan harus lebih tinggi dari vokasional, kata dia, tetapi hal tersebut dinilainya menjadi masalah perguruan tinggi saat ini.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mulai mendorong kampus dan perguruan tinggi untuk memperbesar jumlah program studi vokasional.

"Tujuannya agar memberikan kesempatan anak-anak yang sekarang sudah masuk SMK, yang mampu dan belum siap untuk bekerja agar bisa melanjutkan studi di bidang vokasi sehingga menjadi tenaga-tenaga berketerampilan tinggi," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: PON XX Juga Jadi Ajang Promosi Pariwisata Papua

Pemerintah saat ini memberi perhatian kepada level sekolah menengah, yakni SMA dan SMK untuk menyiapkan mereka memasuki dunia kerja.

Sebab, soal pendidikan karakter, personal, sosial, kebangsaan seharusnya sudah diselesaikan pada masa pendidikan dasar hingga SMP.

Pada level SMA dan SMK, kata dia, semestinya harus sudah disiapkan karakter untuk memasuki dunia kerja serta membentuk etos dan mental kerja.

"Pada tahapan ini Presiden membuat kebijakan yaitu memperbesar jumlah SMK dibanding SMA agar menyiapkan anak-anak ini bisa segera memasuki dunia kerja untuk menjadi tenaga terampil," kata Muhadjir.

"Sisanya untuk mengisi tenaga tenaga berketerampilan tinggi, masuk perguruan tinggi," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut PON untuk Yakinkan Internasional bahwa Papua Bagian dari NKRI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Dua WNI di Los Angeles Terjaring Razia Imigrasi AS karena Berstatus Ilegal
Dua WNI di Los Angeles Terjaring Razia Imigrasi AS karena Berstatus Ilegal
Nasional
Polemik Tambang di Raja Ampat, Senator Papua Barat Daya: Presiden Harus Turun Tangan
Polemik Tambang di Raja Ampat, Senator Papua Barat Daya: Presiden Harus Turun Tangan
Nasional
Komisi VII: Raja Ampat Pulau-pulau Kecil, Menurut UU Tak Boleh Ditambang!
Komisi VII: Raja Ampat Pulau-pulau Kecil, Menurut UU Tak Boleh Ditambang!
Nasional
Prabowo Diharap Suarakan Isu Konflik Palestina-Israel dalam KTT G7 di Kanada
Prabowo Diharap Suarakan Isu Konflik Palestina-Israel dalam KTT G7 di Kanada
Nasional
Komisi VII Minta Bahlil Tak Pandang Bulu Tindak Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Komisi VII Minta Bahlil Tak Pandang Bulu Tindak Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Nasional
Di Sini Letak Batang Pele, Pulau Kecil di Raja Ampat yang Dijamah Tambang
Di Sini Letak Batang Pele, Pulau Kecil di Raja Ampat yang Dijamah Tambang
Nasional
Kejagung Mulai Periksa 3 Stafsus Nadiem Makarim Terkait Kasus Chromebook Rp 9,9 Triliun
Kejagung Mulai Periksa 3 Stafsus Nadiem Makarim Terkait Kasus Chromebook Rp 9,9 Triliun
Nasional
Ketua Majelis Kehormatan PPP Minta Muktamar Dijalankan Sesuai AD/ART
Ketua Majelis Kehormatan PPP Minta Muktamar Dijalankan Sesuai AD/ART
Nasional
Kemlu Pastikan Tak Ada Pelajar WNI Jadi Korban Kecelakan Bus Kampus UPSI di Malaysia
Kemlu Pastikan Tak Ada Pelajar WNI Jadi Korban Kecelakan Bus Kampus UPSI di Malaysia
Nasional
Bahlil Dikritik Soal Tambang di Raja Ampat, Golkar: Salah Sasaran
Bahlil Dikritik Soal Tambang di Raja Ampat, Golkar: Salah Sasaran
Nasional
5 WNI Tak Terbukti Curi Data Jet Tempur Korsel, Bebas dari Jerat Hukum
5 WNI Tak Terbukti Curi Data Jet Tempur Korsel, Bebas dari Jerat Hukum
Nasional
Sesama WNI Saling Tikam di Malaysia, 1 Orang Tewas
Sesama WNI Saling Tikam di Malaysia, 1 Orang Tewas
Nasional
Kejagung Kembali Panggil 3 Eks Mantan Stafsus Nadiem Makarim
Kejagung Kembali Panggil 3 Eks Mantan Stafsus Nadiem Makarim
Nasional
Menhan Sjafrie Tinjau Kesiapan Pembukaan Indo Defence 2024
Menhan Sjafrie Tinjau Kesiapan Pembukaan Indo Defence 2024
Nasional
Hindari Kesan 'Bapak Rebut Kursi Anak', Jokowi Disarankan Tak Jadi Ketum PSI
Hindari Kesan "Bapak Rebut Kursi Anak", Jokowi Disarankan Tak Jadi Ketum PSI
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau