Haris Azhar Dituding Minta Saham, Cerita Baru Perseteruan dengan Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis dan Direktur Lokataru Haris Azhar kembali terlibat perseteruan lagi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kuasa humum Luhut, Juniver Girsang menuding Haris sempat meminta saham PT Freeport Indonesia pada kliennya.

Tudingan disampaikan dalam program acara Mata Najwa yang diunggah di akun YouTube Najwa Shihab, 30 September 2021.

Sebelumnya, kedua pihak terlibat perkara dugaan pencemaran nama baik.

Baca juga: Polisi Bakal Panggil Haris Azhar Setelah Periksa 4 Saksi Tambahan Terkait Laporan Luhut

Haris dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti dilaporkan oleh Luhut dan kuasa hukumnya Juniver Girsang ke Pold Metro Jaya, 10 September 2021.

Agus Gumiwang: Kesepakatan Tarif Trump Akan Menggairahkan Manufaktur Domestik

Artikel Kompas.id

Bersama Fatia, Haris diduga melakukan pencemaran baik, setelah menduga ada keterlibatan Luhut dengan salah satu perusahaan tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Bantah tudingan

Dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021) Haris membantah tudingan yang disampikan Juniver.

Ia menegaskan permintaan saham dilakukannya untuk masyarakat adat di Mimika, Papua.

Sebab mestinya pemerintah memberikan divestasi saham PT Freeport Indonesia pada masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Baca juga: Bantah Minta Saham Freeport, Haris Azhar Mengaku Simpan Bukti dan Dokumentasi

“Saya minta saham? Memangnya saya siapa? Pertama saya jelaskan, saya datang atas nama kuasa hukum masyarakat adat 3-4 kampung di sekitar Freeport Indonesia di Mimika,” tegas Haris.

“Yang secara kontraktual dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, dinyatakan memiliki hak bagi hasil atau saham,” tuturnya.

Haris menceritakan tidak menemui Luhut, dalam kunjungannya ke kantor Menko Marves, ia hanya bertemu dengan staf dan pihak kedeputian.

Permintaan pembuatan Perda

Haris menuturkan bahwa dalam pertemuan itu ia meminta Menko Marves untuk mendorong pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dan jaminan divestasi PT Freeport Indonesia untuk warga di Mimika.