Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Kompas.com - 19/10/2021, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, persepsi publik atas kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, berdasarkan survei pada September 2021, terdapat 24,4 persen responden survei yang menilai politik Indonesia dalam kondisi buruk.

"Kalau kita lihat ada 26,8 persen yang menilai kondisi politik nasional kita dalam keadaan baik, 37,1 persen menilai sedang, dan ada 24,4 persen menilai kondisi politik kita dalam kondisi buruk atau sangat buruk," kata Sirojudin, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Hanung Bramantyo Unggah Foto Bareng Ariel Tatum, Zaskia Mecca: Dia Lupa Semua Surat Tanah Atas Nama Aku

Meski angkanya masih di bawah 50 persen, tren menunjukkan jumlah responden yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk bertambah dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Di sisi lain, responden yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik juga berkurang dalam kurun waktu yang sama, yakni dari 41 persen menjadi 26,8 persen.

"Secara umum kalau kita melihat memang agak cenderung memburuk," ujar Sirojudin.

Baca juga: Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Setali tiga uang, kondisi yang sama juga dicerminkan dalam hal penegakan hukum. Sirojudin menyebutkan, terdapat 24,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk.

Sementara, 44,8 persen responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, 27,2 persen menilai kondisi penegakan hukum sedang-sedang saja, dan 3,1 persen responden tidak tahu/tidak menjawab.

"Kalau kita lihat trennnya kondisi penegakkan hukum ini cenderung memburuk, dari September 2019 ada 15,1 persen yang memilih kondisi penegakan hukum buruk," kata Sirojudin.

"Dan kalau kita lihat 2 tahun berikutnya di September 2021 ini kita mencatat ada 24,8 persen yang menilai kondisi penegakkan hukum kita buruk, sentimen publiknya dalam 2 tahun ini cenderung negatif," sambung Sirojudin.

Kendati demikian, survei yang sama menunjukkan 61,3 persen responden menilai kondisi keamanan di Indonesia baik/sangat baik.

Baca juga: Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Sirojudin mengatakan, angka tersebut cenderung stabil dalam dua tahun terakhir di mana survei pada September 2019 menunjukkan 60,9 persen responden merasa kondisi keamanan baik/sangat baik.

"Ini menandakan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini bahwa pemerintah, dari sudut pandang masyarakat, berhasil menjaga kondisi keamanan tetap kondusif," kata dia.

Survei ini dilaksanakan 15-21 September 2021 dengan melalukan wawancara langsung kepada 981 orang responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
bahkan sangat buruk


Terkini Lainnya
Mentan Sebut Rakyat Rugi Rp 99 Triliun per Tahun akibat Beras Oplosan
Mentan Sebut Rakyat Rugi Rp 99 Triliun per Tahun akibat Beras Oplosan
Nasional
Menkes Tak Mau Hambat RS Swasta: Nyatanya Swasta Lebih Besar dari Pemerintah
Menkes Tak Mau Hambat RS Swasta: Nyatanya Swasta Lebih Besar dari Pemerintah
Nasional
Mentan Klaim Sejumlah Merek Mulai Tarik Beras Oplosan dan Sesuaikan Harga
Mentan Klaim Sejumlah Merek Mulai Tarik Beras Oplosan dan Sesuaikan Harga
Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Kritik Pelibatan TNI dan Polisi di MPLS
Pimpinan Komisi X DPR Kritik Pelibatan TNI dan Polisi di MPLS
Nasional
Komisi VIII: Malu Kita Mendengar Hal Buruk Tentang Haji
Komisi VIII: Malu Kita Mendengar Hal Buruk Tentang Haji
Nasional
Pertamuda Seed and Scale 2025 Dibuka, Pertamina Ajak Mahasiswa Ikuti Program Bisnis Global
Pertamuda Seed and Scale 2025 Dibuka, Pertamina Ajak Mahasiswa Ikuti Program Bisnis Global
Nasional
Kejagung Minta Hotman Paris Tak Buat Gaduh Usai Sebut Tom Lembong Bisa Bebas
Kejagung Minta Hotman Paris Tak Buat Gaduh Usai Sebut Tom Lembong Bisa Bebas
Nasional
Ibrahim Arief Sudah Terlibat Arahkan Pengadaan Laptop Bahkan Sebelum Nadiem Jadi Menteri
Ibrahim Arief Sudah Terlibat Arahkan Pengadaan Laptop Bahkan Sebelum Nadiem Jadi Menteri
Nasional
KPK Periksa Eks Stafsus Menaker Ida Fauziyah dan Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA
KPK Periksa Eks Stafsus Menaker Ida Fauziyah dan Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA
Nasional
Bukan di IKN, Prabowo Bakal Selenggarakan HUT ke-80 RI di Jakarta
Bukan di IKN, Prabowo Bakal Selenggarakan HUT ke-80 RI di Jakarta
Nasional
Siapa Jurist Tan? Eks Stafsus Nadiem yang Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook
Siapa Jurist Tan? Eks Stafsus Nadiem yang Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook
Nasional
Kuasa Hukum Tom Lembong: Hotman Paris Tak Usah Urus Klien Orang Lain
Kuasa Hukum Tom Lembong: Hotman Paris Tak Usah Urus Klien Orang Lain
Nasional
Prabowo Bakal Umumkan Kesepakatan Tarif Impor dengan AS Setibanya di Indonesia
Prabowo Bakal Umumkan Kesepakatan Tarif Impor dengan AS Setibanya di Indonesia
Nasional
Kajian Teknis Kemendikbudristek Diganti usai Ada Arahan dari Nadiem
Kajian Teknis Kemendikbudristek Diganti usai Ada Arahan dari Nadiem
Nasional
Anggota DPR Soroti Anak SMP Belum Bisa Baca: Indonesia Emas Jadi Cemas
Anggota DPR Soroti Anak SMP Belum Bisa Baca: Indonesia Emas Jadi Cemas
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau