Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Kompas.com - 28/10/2021, 13:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kembali menekankan urgensi adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) demi menjaga kesinambungan program pemerintah.

Bambang berpendapat, Indonesia tidak akan maju jika pergantian presiden dan kepala daerah selalu diikuti dengan perubahan haluan.

"Saya tidak bisa membayangkan jika setiap pergantian pemimpin nasional kita juga berganti haluan. Saya jamin kita tidak akan maju-maju kalau setiap pergantian pimpinan nasional maupun daerah terjadi perubahan haluan," kata Bambang dalam acara Kongres Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Responden Tolak Amendemen UUD 1945

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, haluan negara perlu dihadirkan sebagai terjemahan dari visi dan misi negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Bambang, PPHN dlm konteks saat ini tidak hanya penting tetapi mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang diselaraskan oleh sistem dengan paradigma pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan.

"Jangan biarkan bangsa ini berjalan tanpa haluan yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagau pemegang kedaulatan negara dan diimplementasikan melalui lembaga perwakilan sebagaimana sila keempat (Pancasila)," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Baca juga: Isu Amendemen Konstitusi Dinilai Harus Berasal dari Rakyat, Bukan MPR

Bamsoet menambahkan, MPR adalah lembaga perwakilan yg dapat dianggap terlengkap katena mewakili representasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan representasi teritorial melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebelumnya, Bamsoet menyatakan, MPR perlu melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk meberikan kewenangab bagi MPR dalam menetapkan PPHN.

Baca juga: Survei Indikator Politik, Mayoritas Masyarakat Nilai Belum Saatnya Amendemen UUD 1945

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Mensos Pastikan 2 Siswa Sekolah Rakyat yang Kabur Sudah Kembali
Mensos Pastikan 2 Siswa Sekolah Rakyat yang Kabur Sudah Kembali
Nasional
Pejabat ASDP Tilap Uang Perjalanan Dinas, Batal Diberhentikan, Kini Terdakwa Korupsi
Pejabat ASDP Tilap Uang Perjalanan Dinas, Batal Diberhentikan, Kini Terdakwa Korupsi
Nasional
Tanah dan Kendaraan dalam LHKPN Gibran, Total Kekayaan Capai Rp 27,5 Miliar
Tanah dan Kendaraan dalam LHKPN Gibran, Total Kekayaan Capai Rp 27,5 Miliar
Nasional
Transfer Data Pribadi Indonesia ke AS, Pemerintah Diimbau Hati-hati
Transfer Data Pribadi Indonesia ke AS, Pemerintah Diimbau Hati-hati
Nasional
Cerita Harlah Ke-27 PKB, dari Prabowo yang Merasa Nyaman hingga Komitmen Wujudkan Indonesia Produktif
Cerita Harlah Ke-27 PKB, dari Prabowo yang Merasa Nyaman hingga Komitmen Wujudkan Indonesia Produktif
Nasional
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket
Nasional
Definisi Beras Oplosan Menurut Polisi: Butiran Pecah Lebih dari 15 Persen
Definisi Beras Oplosan Menurut Polisi: Butiran Pecah Lebih dari 15 Persen
Nasional
Lima Siswa Sekolah Rakyat Kabur, Mensos: Akan Diganti yang Lain
Lima Siswa Sekolah Rakyat Kabur, Mensos: Akan Diganti yang Lain
Nasional
Bersurat ke DPR, Basuki Minta Bandara VIP IKN Dijadikan Bandara Umum
Bersurat ke DPR, Basuki Minta Bandara VIP IKN Dijadikan Bandara Umum
Nasional
Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi
Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi
Nasional
Modus Produsen Oplos Beras Berlabel Premium: Sengaja Salah Setting Mesin demi Akali Mutu
Modus Produsen Oplos Beras Berlabel Premium: Sengaja Salah Setting Mesin demi Akali Mutu
Nasional
Timwas DPR Ungkap Carut-marut Penyelenggaraan Haji 2025
Timwas DPR Ungkap Carut-marut Penyelenggaraan Haji 2025
Nasional
Di Sidang Kasus ASDP, Upeti Emas Disebut Sudah Terendus Kementerian BUMN
Di Sidang Kasus ASDP, Upeti Emas Disebut Sudah Terendus Kementerian BUMN
Nasional
Koperasi Desa Merah Putih Bisa Apa Saja? Ini Peluang Usahanya
Koperasi Desa Merah Putih Bisa Apa Saja? Ini Peluang Usahanya
Nasional
Banggar DPR Yakin Pembangunan IKN Tidak Akan Mangkrak
Banggar DPR Yakin Pembangunan IKN Tidak Akan Mangkrak
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau