Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Segera Selesaikan Teknis Penyelenggaran Umrah 2022

Kompas.com - 02/11/2021, 13:30 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mendesak pemerintah segera menyelesaikan hal teknis yang masih menjadi kendala penyelenggaraan umrah 1443 Hijriah/2022.

Sebab, menurut dia, sudah terlalu lama waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah umrah sejak diterimanya nota diplomatik dari pemerintah Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia.

Adapun nota diplomatik tersebut disampaikan pemerintah Saudi kepada Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

"Pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait telah dibukanya kembali umrah bagi jemaah asal Indonesia," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11/2021).

"Namun sudah hampir satu bulan masih belum ada kepastian, sementara jemaah terus mendesak kapan bisa berangkat," lanjutnya.

Firman mengakui setelah diumumkannya nota diplomatik dari Saudi, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sudah merespons dengan cepat.

Baca juga: Iran Hantam Pusat Teknologi Militer Israel, Institut Sains Weizmann Dirudal

Namun ia menyayangkan sampai saat ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan ibadah umrah 1443 Hijriah.

"Ini yang membuat kami pertanyakan, ada apa sebenarnya," ujarnya.

Firman pun menilai sudah terlalu lama pemerintah hanya menyelesaikan kendala seperti barcode vaksin Indonesia yang informasinya masih belum bisa dibaca di pihak Arab Saudi.

Begitu pula, kemudian masalah syarat perjalanan umrah yang mewajibkan vaksin Covid-19 dosis lengkap, jenis vaksin yang diakui oleh Arab Saudi dan perlu adanya vaksin booster.

"Mustinya Kementerian Kesehatan sudah bisa mengantisipasi, bahkan kami pun telah menyatakan kesiapan jika dilibatkan," ucap dia.

Baca juga: Kemenag Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Haji-Umrah 2022 Tidak Diskriminatif

Sebelumnya diberitakan, Kemenag masih melakukan persiapan terkait penyelenggaraan haji dan umrah 1443 Hijriah/2022.

Direktur Jenderal Penyelengaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief memastikan persiapan dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka dan tidak diskriminatif.

"Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 H secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif," kata Hilman melalui keterangan tertulis, Senin (1/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
BP Taskin Akan Bangun 1.000 Dapur MBG di Daerah 3T
BP Taskin Akan Bangun 1.000 Dapur MBG di Daerah 3T
Nasional
Golkar Sarankan RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHAP Rampung
Golkar Sarankan RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHAP Rampung
Nasional
Rabu, Bos Sritex Iwan Kurniawan Bakal Diperiksa Kejagung Lagi
Rabu, Bos Sritex Iwan Kurniawan Bakal Diperiksa Kejagung Lagi
Nasional
Ini Cakupan Wilayah Aceh dalam UU 24/1956 yang Disinggung JK
Ini Cakupan Wilayah Aceh dalam UU 24/1956 yang Disinggung JK
Nasional
Fadli Zon Ajak Publik Berdialog Bangun Narasi Sejarah yang Berkeadaban
Fadli Zon Ajak Publik Berdialog Bangun Narasi Sejarah yang Berkeadaban
Nasional
Fadli Zon Bantah Narasi Perempuan Dihilangkan dalam Buku Sejarah Indonesia
Fadli Zon Bantah Narasi Perempuan Dihilangkan dalam Buku Sejarah Indonesia
Nasional
Fadli Zon Didesak Minta Maaf dan Cabut Ucapannya soal Pemerkosaan Mei 1998
Fadli Zon Didesak Minta Maaf dan Cabut Ucapannya soal Pemerkosaan Mei 1998
Nasional
Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Sebut Tak Ada Bukti Pemerkossan Massal pada 1998
Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Sebut Tak Ada Bukti Pemerkossan Massal pada 1998
Nasional
Prabowo Pilih Temui Putin ketimbang KTT G7, Indonesia Condong ke Blok Tertentu?
Prabowo Pilih Temui Putin ketimbang KTT G7, Indonesia Condong ke Blok Tertentu?
Nasional
Pemerintah Siapkan Tindak Lanjut Pembiayaan Pendidikan Dasar Gratis
Pemerintah Siapkan Tindak Lanjut Pembiayaan Pendidikan Dasar Gratis
Nasional
KPK Panggil 5 Saksi Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA Kemenaker
KPK Panggil 5 Saksi Terkait Kasus Pemerasan Izin TKA Kemenaker
Nasional
KPK Panggil Kepala BPH Migas Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN
KPK Panggil Kepala BPH Migas Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN
Nasional
Fadli Zon: Istilah Pemerkosaan Massal Mei 1998 Masih Diperdebatkan
Fadli Zon: Istilah Pemerkosaan Massal Mei 1998 Masih Diperdebatkan
Nasional
Fadli Zon: Pernyataan Saya Tak Menihilkan Penderitaan Korban Mei 1998
Fadli Zon: Pernyataan Saya Tak Menihilkan Penderitaan Korban Mei 1998
Nasional
Soal Pulau Aceh Masuk Sumut, Prabowo Akan Teken Aturan tentang Batas Wilayah
Soal Pulau Aceh Masuk Sumut, Prabowo Akan Teken Aturan tentang Batas Wilayah
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau