Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Karantina Perjalanan Internasional Jadi 3 Hari, Anggota DPR Minta Berdasarkan Riset

Kompas.com - 03/11/2021, 11:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi menilai, kebijakan pemerintah yang mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari lima menjadi tiga hari harus didasari pada rujukan atau riset yang jelas.

Ia pun mengingatkan bahwa potensi penyebaran virus Covid-19 tentu masih terjadi terlebih masa karantina yang dikurangi.

"Harus berdasarkan hasil riset yang jelas. Mengingat penderita Covid-19 terkadang tidak merasakan gejala namun masih bisa menularkan virus," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Epidemiolog Khawatirkan Pengurangan Masa Karantina dari Luar Negeri Picu Lonjakan Kasus Covid-19

Politisi Partai Nasdem itu menerangkan, pengurangan masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional pernah dilakukan pemerintah pada Januari 2021.

Saat itu, kata dia, pemerintah menetapkan masa karantina pelaku perjalanan internasional menjadi lima hari.

Akan tetapi, akibatnya justru penyebaran virus terutama varian baru virus corona bertambah setelah penerapan pengurangan masa karantina.

Nurhadi mengatakan, meski pelonggaran diperlukan karena kasus Covid-19 melandai, tetapi perlu ada parameter yang terukur dan terkontrol.

Baca juga: Epidemiolog Khawatirkan Pengurangan Masa Karantina dari Luar Negeri Picu Lonjakan Kasus Covid-19

Dalam hal ini, pemerintah diminta tetap waspada kapan harus bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi berbagai perkembangan pandemi Covid-19.

"Kapan harus menarik 'gas' dan kapan harus menginjak 'rem'. Itu semua harus dilakukan dengan cepat dan tanggap untuk kebaikan masyarakat," ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan pengurangan masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional tidak sampai menimbulkan penyebaran varian baru dari luar negeri meluas.

"Jangan sampai ada varian baru lagi yang masuk jika masa karantina diturunkan (lagi) menjadi tiga hari," ucapnya.

Baca juga: Masa Karantina Jadi 3 Hari, Pemerintah Klaim Sudah Pertimbangkan Masukan Pakar

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Menag Sebut Banyak Perusahaan Ajak Kerja Sama Selenggarakan Haji Jalur Laut
Menag Sebut Banyak Perusahaan Ajak Kerja Sama Selenggarakan Haji Jalur Laut
Nasional
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Bobby Nasution di Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Bobby Nasution di Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut
Nasional
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Menag: Kita Sudah Ada Pengalaman Sebelumnya
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Menag: Kita Sudah Ada Pengalaman Sebelumnya
Nasional
Hasto Heran Disalahkan KPK karena Penyidik Gagal Temukan Hp
Hasto Heran Disalahkan KPK karena Penyidik Gagal Temukan Hp
Nasional
Johanis Tanak Ingatkan Pejabat Pemda Tak Kirim WA Porno: Kita Sadap, Ketahuan Semua Itu
Johanis Tanak Ingatkan Pejabat Pemda Tak Kirim WA Porno: Kita Sadap, Ketahuan Semua Itu
Nasional
Hasto Ungkap Kasusnya Politis, Gara-gara Pecat Jokowi dan Gibran
Hasto Ungkap Kasusnya Politis, Gara-gara Pecat Jokowi dan Gibran
Nasional
Buka Opsi Perjalanan Haji via Laut, Menag: tapi Mahal
Buka Opsi Perjalanan Haji via Laut, Menag: tapi Mahal
Nasional
Sadapan KPK Harun Masiku di DPP PDI-P, Hasto: Kenapa Penyidik KPK Tak Langsung Datang?
Sadapan KPK Harun Masiku di DPP PDI-P, Hasto: Kenapa Penyidik KPK Tak Langsung Datang?
Nasional
Marcell Siahaan: Musisi Bisa Dikriminalisasi meski Sudah Bayar Royalti karena Kegagalan UU Hak Cipta
Marcell Siahaan: Musisi Bisa Dikriminalisasi meski Sudah Bayar Royalti karena Kegagalan UU Hak Cipta
Nasional
Usut Dana Hibah, KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim, Kusnadi di Gedung Merah Putih
Usut Dana Hibah, KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim, Kusnadi di Gedung Merah Putih
Nasional
Pimpinan KPK: Mata-Telinga Kami di Semua Wilayah, Bisa Tahu WA Porno Pejabat
Pimpinan KPK: Mata-Telinga Kami di Semua Wilayah, Bisa Tahu WA Porno Pejabat
Nasional
Semprot Pejabat Pemda, Johanis Tanak: Sudah Diberi Mobil, Rumah, Bapak Bilang Tak Cukup?
Semprot Pejabat Pemda, Johanis Tanak: Sudah Diberi Mobil, Rumah, Bapak Bilang Tak Cukup?
Nasional
Hasto: KPK Bilang Tahu Koordinat Harun Masiku, Kenapa Tak Ditangkap?
Hasto: KPK Bilang Tahu Koordinat Harun Masiku, Kenapa Tak Ditangkap?
Nasional
Berdayakan Difabel Bantul, Pegadaian Gelar Pelatihan Membatik dan Pemasaran Digital
Berdayakan Difabel Bantul, Pegadaian Gelar Pelatihan Membatik dan Pemasaran Digital
Nasional
Ada yang Beda Saat Sidang Pleidoi Hasto, Polisi Sediakan 2 Unit X-Ray di PN Jakpus
Ada yang Beda Saat Sidang Pleidoi Hasto, Polisi Sediakan 2 Unit X-Ray di PN Jakpus
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau