Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Kompas.com - 23/11/2021, 11:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oposisi sibuk mencaci
Petahana sibuk membela diri
Masyarakat muak dan berorasi
Persekusi semakin menjadi-jadi

Hadapilah perbedaan dengan lapang dada
Terimalah perbedaan dengan berani
Sampaikan ide dan gagasan yang penuh arti
Buang cemburu yang mengotori hati

Selesaikan masalah dengan bijaksana
Hadapilah tantangan penuh dengan sukacita
Ajaklah kawan dan lawan tanpa pamrih
Bangunlah negeri dengan penuh cinta kasih

Berbicara harus hati-hati
Berkata harus dicermati
Agar nanti tidak dipersekusi

PUISI yang berjudul “Kebebasan Semu” ini saya kutip utuh dari seuntaipuisi.blogspot.com. Tidak ada keterangan nama penulisnya, tetapi saya yakin pembuat puisi ini begitu bernas melihat politik yang banyak “wajah”.

Betapa tidak, publik terutama individu-individu yang terkait dengan rezim kerap melihat makna politik hanya dari diskursus-diskursus yang muncul di pemberitaan tanpa melihat dengan jernih makna di balik peristiwa tersebut. Apalagi jika sudah menggunakan versi sepihak atau “katanya”.

Momen pertemuan antara Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri, Ketua DPR Puan Maharani, dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, (Rabu, 17/11/2021), menjadi “soal” usai dipertanyakan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng.

Ia mempertanyakan secara etika politik dan etika kenegaraan mengapa pertemuan politik tersebut bisa diadakan di Istana?

Andi Mallarangeng menganggap, Istana sebagai simbol lembaga kepresidenan harusnya steril dari agenda politik kepartaian.

Andi yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku heran mengapa pertemuan politik Megawati dengan Prabowo serta Puan bisa terjadi?

Apakah Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan?

Seingat Andi di masa Presiden SBY dulu, pertemuan dengan partai-partai politik digelar di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Jawa Barat.

Kompleks Istana itu terdiri dari dua bagian. Pertama, Kantor Kepresidenan tempat presiden bekerja. Kedua, Wisma Negara yang merupakan kediaman presiden.

Pertemuan politik kepartaian yang notabene di luar urusan pemerintahan seyogianya berlangsung di Wisma Negara yang berada di samping Kantor Presiden.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Dikritik Demokrat karena Berlangsung di Istana...

Betulkah SBY tidak pernah melangsungkan pertemuan politik di Istana Negara?

Berdasarkan penelusuran pemberitaan media, Presiden SBY pernah melangsungkan pertemuan di Istana Negara dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (Kompas.com, 24 Desember 2014). 

Silakan tengok di sini: SBY Kembali Bertemu Prabowo 

Selanjutnya, Presiden SBY juga pernah mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Kepresidenan. Topik pertemuan kedua tokoh ini adalah sikap Partai Golkar dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Usai pertemuan, Juru Bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha yang menyampaikan isi pertemuan tersebut kepada pekerja media (Kompas.com, 14 Mei 2014).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
KPK Ungkap TKA Kalangan Nakes hingga Atlet Jadi Sasaran Pemerasan di Kemenaker
KPK Ungkap TKA Kalangan Nakes hingga Atlet Jadi Sasaran Pemerasan di Kemenaker
Nasional
Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar
Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar
Nasional
Golkar Yakin Transfer Data Pribadi WNI ke AS Tak Akan Langgar UU
Golkar Yakin Transfer Data Pribadi WNI ke AS Tak Akan Langgar UU
Nasional
KPK: Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud Terjadi Saat Pandemi Covid-19
KPK: Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud Terjadi Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Booth Pertamina di GIIAS 2025 Suguhkan Hiburan Seru dan Hadiah Jutaan Rupiah
Booth Pertamina di GIIAS 2025 Suguhkan Hiburan Seru dan Hadiah Jutaan Rupiah
Nasional
Disebut Tilap Uang Dinas, Eks Direktur ASDP: Sudah Dikembalikan
Disebut Tilap Uang Dinas, Eks Direktur ASDP: Sudah Dikembalikan
Nasional
TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI
TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI
Nasional
Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina
Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina
Nasional
Perkuat Jaringan Tol Jogja-Solo-NYIA Kulonprogo, Jasa Marga Kini Kendalikan Penuh PT JMJ
Perkuat Jaringan Tol Jogja-Solo-NYIA Kulonprogo, Jasa Marga Kini Kendalikan Penuh PT JMJ
Nasional
Saat ASDP Diminta 'Lebih Rapi', Usai 'Setoran' Emas untuk Pejabat BUMN Terendus KPK
Saat ASDP Diminta "Lebih Rapi", Usai "Setoran" Emas untuk Pejabat BUMN Terendus KPK
Nasional
MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
Nasional
Beri Emas untuk Deputi Kementerian BUMN, Eks Dirut ASDP: Faktor Kemanusiaan
Beri Emas untuk Deputi Kementerian BUMN, Eks Dirut ASDP: Faktor Kemanusiaan
Nasional
Puan Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data Pribadi Warga Saat Bertukar dengan AS
Puan Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data Pribadi Warga Saat Bertukar dengan AS
Nasional
Gibran: PLTSa Tidak Gampang, Sampah Harus Disortir dari Rumah
Gibran: PLTSa Tidak Gampang, Sampah Harus Disortir dari Rumah
Nasional
KPK Bakal Tindaklanjuti Pemberian Emas ASDP ke Pejabat Kementerian BUMN
KPK Bakal Tindaklanjuti Pemberian Emas ASDP ke Pejabat Kementerian BUMN
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau