Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Kompas.com - 02/12/2021, 10:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai, permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Nasdem agar Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni mundur dari kepanitiaan pelaksanaan Formula E terlalu lancang.

Ali mengatakan, Formula E merupakan event internasional yang mesti didukung karena akan mempromosikan wajah Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta.

"Itu sikap terlalu lancang menurut saya sih, dia ketika kegiatan perhelatan Formula E ini adalah kelas internasional, maka tentunya ini bukan kegiatan DKI Jakarta mestinya kan. Ini adalah bagaimana hasil Formula E ini nanti akan menceritakan bagaimana wajah Indonesia secara keseluruhan," kata Ali kepada wartawan, Rabu (1/12/2021) malam.

Ali pun mempertanyakan alasan PSI meminta Sahroni mundur dari jabatan ketua pelaksana Formula E karena dinilai akan membahayakan posisi Presiden Joko Widodo.

Menurut Ali, Jokowi bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Ia yakin, Jokowi mengetahui apa yang terbaik bagi Indonesia.

Baca juga: Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

"Di mana membahayakan ke Pak Jokowi? Jangan kita mendramatisir situasi. Kalau kemudian itu membahayakan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi enggak usah terima, kok ini diributin sih?" ujar dia.

Ali juga menegaskan bahwa keterlibatan Sahroni dalam panitia pelaksana Formula E bukan karena penunjukkan oleh Nasdem, tetapi karena Sahroni merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang lama bergelut di bidang otomotif.

Di samping itu, ia meminta agar ajang balap mobil listrik itu tidak dibawa-bawa ke urusan politik. Ia mengatakan, ajang Formula E semestinya juga dipisahkan dari dugaan korupsi yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali mengatakan, partainya tetap mendukung penyelidikan yang dilakukan KPK, tetapi Formula E Jakarta tetap harus diselenggarakan karena sudah menyangkut pihak ketiga.

Ia khawatir apabila Formula E batal dilaksanakan maka Indonesia akan masuk daftar hitam sehingga tidak bisa lagi menjadi tuan rumah Formula E di masa depan.

Baca juga: Profil Ahmad Sahroni, Crazy Rich Tanjung Priok yang Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E

"Nasdem melihat acara Formula E ini kan enggak ada agenda politiknya. Sama sekali enggak ada agenda politik, tapi justru ini adalah satu event olahraga yang memang harusnya kita berbesar hati untuk menerima itu terlepas dari berbagai kontroversi hari ini," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti menilai, Nasdem semestinya meminta Sahroni mundur dari kepantiaan pelaksana Formula E karena dinilai dapat membahayakan posisi Jokowi.

"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," ujar Dea dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com