Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Pastikan Fasilitas Prokes di Sekolah untuk PTM 100 Persen

Kompas.com - 03/01/2022, 17:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar segera memastikan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan di sekolah jelang diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

"Ketersediaan fasilitas prokes ini harus benar-benar dipastikan lengkap. Jangan hanya menunggu laporan dari unit sekolah, tapi harus dicek langsung ke lapangan. Prokes menjadi faktor penentu untuk mengurangi risiko lonjakan dan klaster Covid-19 di sekolah," kata Netty dalam siaran pers, Senin (3/1/2022).

Netty mengatakan, kesiapan soal fasilitas protokol kesehatan itu semakin penting di tengah ancaman varian Omicron yang penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya.

Baca juga: Soal Wajib PTM, PGRI Soroti Vaksinasi Siswa yang Belum 100 Persen

Ia menegaskan, unsur kehati-hatian harus benar-benar diterapkan agar tidak ada kelengahan yang menyebabkan masalah di kemudian hari.

Politikus PKS itu menegaskan, pemerintah juga perlu mengawasi penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah.

Sebab, mengutip temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Netty menyebut beberapa sekolah di Pulau Jawa belum menegakkan protokol kesehatan.

Baca juga: Jakarta PTM 100 Persen, Anggota DPR Minta Tetap Waspada dan Disiplin Protokol Kesehatan

"Pendidik dan peserta didik jarang yang melaksanakan prokes seperti mencuci tangan ketika tiba di sekolah. Harus ada edukasi dan pembiasaan untuk taat prokes, baik itu oleh tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik," ujar dia.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun dan 6-11 tahun seiring rencana menerapkan PTM 100 persen.

Menurut dia, PTM hanya boleh dilakukan jika seluruh peserta didik, perangkat sekolah, dan tenaga pendidik di sebuah sekolah telah divaksinasi lengkap.

Baca juga: Kemendikbud: 59 Persen Sekolah di Indonesia Bisa Gelar PTM Kapasitas 100 Persen

"Jika pemerintah sudah menggelar PTM 100 persen, maka vaksinasi anak harus segera dipercepat. Vaksinasi anak harus mencapai 70 persen agar terbentuk kekebalan kelompok. Jangan biarkan anak yang belum divaksin mengikuti PTM," kata Netty.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek, Jumeri, mengatakan sekitar 99 persen sekolah di Indonesia sudah bisa melakukan PTM terbatas.

Sementara, terdapat sekitar 59 persen sekolah sudah bisa melakukan PTM 100 persen atau dengan kapasitas penuh.

“(Sekitar) 99 persen satuan pendidikan kita sudah bisa PTM, 60 persen di antaranya (bisa) 100 persen PTM,” kata Jumeri dalam “Webinar Penyesuaian Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun 2022”, Senin.

Salah satu daerah yang telah memberlakukan PTM 100 persen adalah DKI Jakarta yang dimulai pada Senin hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Mahfud MD Curhat Ikut Kena Semprot Buntut MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah
Mahfud MD Curhat Ikut Kena Semprot Buntut MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah
Nasional
KSAL Tegaskan Eks Marinir Satria Arta Kumbara Sudah Dipecat karena Desersi
KSAL Tegaskan Eks Marinir Satria Arta Kumbara Sudah Dipecat karena Desersi
Nasional
Tb Hasanuddin: Deal Transfer Data Pribadi ke AS Berpotensi Langgar UU
Tb Hasanuddin: Deal Transfer Data Pribadi ke AS Berpotensi Langgar UU
Nasional
Wujudkan 'Zero Fatality' di Tempat Kerja, Pertamina Perkuat Kolaborasi dengan Mitra
Wujudkan "Zero Fatality" di Tempat Kerja, Pertamina Perkuat Kolaborasi dengan Mitra
Nasional
PDI-P Wanti-wanti Pemerintah soal Transfer Data ke AS: Kalau Bocor, Jual Rakyat Namanya
PDI-P Wanti-wanti Pemerintah soal Transfer Data ke AS: Kalau Bocor, Jual Rakyat Namanya
Nasional
Bicara Greenflation, Gibran: Ini Pernah Ramai Saat Debat Pilpres, Ada yang Bingung, Meremehkan
Bicara Greenflation, Gibran: Ini Pernah Ramai Saat Debat Pilpres, Ada yang Bingung, Meremehkan
Nasional
Kejagung Kerahkan Tim Gedung Bundar Jampidsus Selidiki Kasus Beras Oplosan
Kejagung Kerahkan Tim Gedung Bundar Jampidsus Selidiki Kasus Beras Oplosan
Nasional
Pemerintah Bahas Program Nikah Massal untuk WNI di Malaysia
Pemerintah Bahas Program Nikah Massal untuk WNI di Malaysia
Nasional
Arteria Dahlan Digoda Masuk Golkar, tapi Disebut Masih Ragu
Arteria Dahlan Digoda Masuk Golkar, tapi Disebut Masih Ragu
Nasional
Ke Acara Golkar, Arteria Dahlan Dikenalkan sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik
Ke Acara Golkar, Arteria Dahlan Dikenalkan sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik
Nasional
Puan Tegaskan RUU PPRT Sudah Mulai Dibahas di DPR
Puan Tegaskan RUU PPRT Sudah Mulai Dibahas di DPR
Nasional
Harapan Elite PDIP atas Putusan Sidang Hasto: Jangan Bernasib Seperti Tom Lembong
Harapan Elite PDIP atas Putusan Sidang Hasto: Jangan Bernasib Seperti Tom Lembong
Nasional
Kejagung Panggil 6 Perusahaan untuk Diperiksa soal Beras Oplosan
Kejagung Panggil 6 Perusahaan untuk Diperiksa soal Beras Oplosan
Nasional
Polri Minta Produsen Nakal yang Jual Beras Oplosan Turunkan Harga
Polri Minta Produsen Nakal yang Jual Beras Oplosan Turunkan Harga
Nasional
Pengacara Bantah Direksi ASDP Diminta Patungan Rp 50 Juta untuk Beli Emas
Pengacara Bantah Direksi ASDP Diminta Patungan Rp 50 Juta untuk Beli Emas
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau