Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Akan Minta Keterangan BRIN soal Ratusan Ilmuwan BPPT Kehilangan Pekerjaan

Kompas.com - 05/01/2022, 17:09 WIB
Vitorio Mantalean,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM membuka kemungkinan memanggil Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait ratusan ilmuwan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kehilangan pekerjaan imbas peleburan lembaga itu ke BRIN.

Sebelumnya, sejumlah eks ilmuwan yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Pemerintah non-PNS (PPNPN) BPPT mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Rabu (5/1/2021), mengadukan nasib mereka.

Baca juga: Mengadu ke Komnas HAM karena Ditendang BRIN, Ini Harapan Ratusan Eks Ilmuwan BPPT

Mayoritas dari mereka merupakan ilmuwan-ilmuwan yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan belasan tahun di BPPT sebelum melebur dengan BRIN.

"Komnas HAM tentu saja merespons aduan ini dan akan menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, termasuk BRIN, terkait dengan skema kepegawaian mereka, lalu juga bagaimana solusi atas ratusan staf," kata komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Rabu.

Beka juga tak menutup kemungkinan memanggil kementerian atau lembaga terkait peleburan lembaga-lembaga penelitian ke BRIN.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

"Karena ini kan, bagaimanapun juga, integrasi BRIN ini kan juga ada rentetannya dengan Undang-undang Cipta Kerja," ujar dia.

Sejauh ini, Paguyuban PPNPN baru mendaftarkan ratusan tenaga yang dipaksa hengkang oleh BRIN dari sedikitnya 3 balai di BPPT.

Baca juga: Ditendang BRIN Usai Belasan Tahun Mengabdi, Sejumlah Ilmuwan BPPT Mengadu ke Komnas HAM

Empat balai itu yakni Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS), Teknik Survei Kelautan (Teksurla), dan Bioteknologi.

Diperkirakan, ada ratusan PPNPN lain dari total lebih dari 20 balai di BPPT yang jumlahnya masih sedang dilengkapi oleh Paguyuban saat ini.

Paguyuban PPNPN BPPT mengaku tidak mendesak agar mereka diberi pesangon atau uang pensiun, melainkan supaya dipekerjakan kembali ke tempat di mana mereka telah mengabdi belasan tahun.

Sebelum BPPT, Lembaga Eijkman juga bernasib serupa karena puluhan peneliti yang berstatus non-PNS terpaksa angkat kaki imbas peleburan dengan BRIN.

Selain BPPT, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) juga dilebur menjadi sebatas organisasi riset di BRIN.

Baca juga: Ratusan Ilmuwan Kehilangan Pekerjaan karena BRIN, Komnas HAM Desak Negara Hargai Kerja Mereka

Batan menjadi Organisasi Tiset Tenaga Nuklir, Lapan menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, BPPT menjadi Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Sementara itu, LIPI menjadi Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati dan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
percayalah dan yakinlah bahwa pemerintah tdk akan menelantarkan warga nya. jangankan warga yg terdidik, fakirmiskin dan orang terlantar jadi tanggung jawab negara. harus diperhatikan dientas dari penderitaan dan terlantar . berkomunikasi lah yg enak kpd yg berkepentingan dalam brin.


Terkini Lainnya
Opsi Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Perlu Dikaji Kalkulasi Waktu
Opsi Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Perlu Dikaji Kalkulasi Waktu
Nasional
Jokowi Bakal Isi Satu Sesi Diskusi di Kongres PSI Tanggal 19 Juli
Jokowi Bakal Isi Satu Sesi Diskusi di Kongres PSI Tanggal 19 Juli
Nasional
Komisi X Keberatan dengan Istilah “Penulisan Ulang Sejarah”, Usulkan Diksi “Pemutakhiran”
Komisi X Keberatan dengan Istilah “Penulisan Ulang Sejarah”, Usulkan Diksi “Pemutakhiran”
Nasional
100 Sekolah Rakyat Beroperasi Senin Besok, Cak Imin: Sudah Siap, Anak-anak Sudah Masuk
100 Sekolah Rakyat Beroperasi Senin Besok, Cak Imin: Sudah Siap, Anak-anak Sudah Masuk
Nasional
Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
Nasional
Duit Bansos Dipakai Judol, Cak Imin: Kita Telusuri dan Akan Disanksi
Duit Bansos Dipakai Judol, Cak Imin: Kita Telusuri dan Akan Disanksi
Nasional
Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB
Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB
Nasional
Komnas Haji Sebut Ada Potensi Kuota Haji RI Bertambah, Jika Opsi Jalur Laut Dibuka
Komnas Haji Sebut Ada Potensi Kuota Haji RI Bertambah, Jika Opsi Jalur Laut Dibuka
Nasional
Komisi X Dukung Pembentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Komisi X Dukung Pembentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
Nasional
Diperiksa Bareskrim, PT SUL: Produksi dan Distribusi Beras Sesuai Standar Mutu dan Regulasi
Diperiksa Bareskrim, PT SUL: Produksi dan Distribusi Beras Sesuai Standar Mutu dan Regulasi
Nasional
4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari PT SUL hingga Food Station Tjipinang
4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari PT SUL hingga Food Station Tjipinang
Nasional
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Banyak Aspek yang Dikaji, Tak Hanya Waktu dan Biaya
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Banyak Aspek yang Dikaji, Tak Hanya Waktu dan Biaya
Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Inpres Anti-kekerasan Perempuan dan Anak
Pemerintah Akan Terbitkan Inpres Anti-kekerasan Perempuan dan Anak
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau