Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Permukiman Penduduk

Kompas.com - 17/01/2022, 20:13 WIB
Mutia Fauzia,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk merelokasi permukiman penduduk di daerah rawan gempa dan tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Risma menjelaskan, pihaknya tengah melakukan kajian dan pemetaan bersama lembaga terkait.

Pasalnya, selain gempa bumi dan tsunami, beberapa kawasan di Kabupaten Pandeglang juga rawan erupsi gunung berapi Anak Krakatau.

Baca juga: Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

"Permasalahannya ada beberapa titik yang bahayanya tidak hanya gempa. Ada tsunam, gunung (berapi), dan sebagainya. Karena itu semua harus dipetakan, mana daerah yang rawan gempa, rawan tsunami, kemudian mana yang rawan gunung berapi. Ini yang harus dipetakan, atau bila semuanya memenuhi, jalan satu-satunya relokasi," kata Risma usai meninjau dampak gempa di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (17/1/2022).

Bupati Pandeglang, Irna Nurulita mengatakan, secara keseluruhan, ada 24 kecamatan pesisir di Kabupaten Pandeglang. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya berada di zona merah yaitu Kecamatan Sumur, Carita, dan Labuhan.

Ketiga kawasan tersebut yang saat ini sedang didahulukan untuk dilakukan relokasi permukiman.

"Ini memang kami butuh duduk bersama pemerintah pusat. Jadi ada tiga kecamatan yang didahulukan untuk relokasi. Kami punya tiga lahan (untuk relokasi), namun kami harus koordinasi dengan (perusahaan) pelat merah, ada Perhutani kah, Taman Nasional Ujung Kulon kah. Lahannya ada," kata Irna.

Dalam kesempatan tersebut, Risma juga menyerahkan bantuan senilai Rp 914,75 juta untuk penanganan korban gempa. Total nilai bantuan tersebut terdiri atas paket logisitik bencana, 2 unit genset, paket sembako 500 paket, dan paket permainan anak.

Wilayah Kecamatan Sumur, Pandeglang menjadi pusat gempa bermagnitudo 6,6 yang terjadi pada Jumat lalu.

Hingga hari ini pukul 09.00 WIB, BPBD Banten mencatat ada 2.531 rumah rusak, terdiri dari rusak ringan 1.618, rusak sedang 518, rusak berat 395 di wilayah itu.

Selain rumah, sejumlah bangunan umum juga rusak. Tercatat ada 51 sekolah, 16 puskesmas, 20 sarana ibadah, 4 kantor pemerintah, 3 tempat usaha mengalami kerusakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kemendagri Juga Akan Kaji Aspek Sejarah dan Budaya soal Pulau Aceh Masuk Sumut
Kemendagri Juga Akan Kaji Aspek Sejarah dan Budaya soal Pulau Aceh Masuk Sumut
Nasional
Menteri PANRB Dukung Penguatan Peran IPDN dalam Transformasi Sektor Publik
Menteri PANRB Dukung Penguatan Peran IPDN dalam Transformasi Sektor Publik
Nasional
Pesan 'Jangan Lupakan Saya' Eks Ketua PN Surabaya Dianggap Kode Minta Jatah, Hakim: Kebiasaan?
Pesan "Jangan Lupakan Saya" Eks Ketua PN Surabaya Dianggap Kode Minta Jatah, Hakim: Kebiasaan?
Nasional
Kemendagri Akan Kaji Ulang 4 Pulau yang Jadi Polemik Aceh dan Sumut
Kemendagri Akan Kaji Ulang 4 Pulau yang Jadi Polemik Aceh dan Sumut
Nasional
Lewat Reformasi Birokrasi, Wamen PANRB Dorong Korlantas Polri Wujudkan Pelayanan Humanis 
Lewat Reformasi Birokrasi, Wamen PANRB Dorong Korlantas Polri Wujudkan Pelayanan Humanis 
Nasional
Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
Nasional
Adu Bukti Muzakir Manaf dan Mendagri soal 4 Pulau di Aceh Masuk Sumut
Adu Bukti Muzakir Manaf dan Mendagri soal 4 Pulau di Aceh Masuk Sumut
Nasional
Bantah Isu Pengurangan Kuota Haji 2026, Menag: Tidak Ada Pembahasan Itu
Bantah Isu Pengurangan Kuota Haji 2026, Menag: Tidak Ada Pembahasan Itu
Nasional
Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
Nasional
Kemhan Nyatakan Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD Sudah Dihitung Cermat
Kemhan Nyatakan Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD Sudah Dihitung Cermat
Nasional
Desakan Segera Tunjuk Dubes RI di AS dan 5 Nama di Tangan Prabowo
Desakan Segera Tunjuk Dubes RI di AS dan 5 Nama di Tangan Prabowo
Nasional
Ada 383 WNI Bermukim di Iran Saat Israel Gempur Teheran
Ada 383 WNI Bermukim di Iran Saat Israel Gempur Teheran
Nasional
Kemenhan: Masukan soal Dewan Pertahanan Nasional Akan Dilaporkan ke Prabowo
Kemenhan: Masukan soal Dewan Pertahanan Nasional Akan Dilaporkan ke Prabowo
Nasional
Menko Yusril Sebut Hambali Tak Bisa Masuk Indonesia jika Bebas, Kenapa?
Menko Yusril Sebut Hambali Tak Bisa Masuk Indonesia jika Bebas, Kenapa?
Nasional
Eks Ketua PN Surabaya Berkali-kali Minta Jatah Suap Vonis Ronald Tannur: Lae Jangan Lupakan Saya
Eks Ketua PN Surabaya Berkali-kali Minta Jatah Suap Vonis Ronald Tannur: Lae Jangan Lupakan Saya
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau