Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Kompas.com - 22/01/2022, 09:48 WIB
Tatang Guritno,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak resmi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Hal itu diketahui berdasarkan Surat Keputusan nomor 66/I/2022 yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

“Pengkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak,” sebut Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

Baca juga: Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Diketahui Maruli sebelumnya menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana dan mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres).

Ia menjadi Pangkostrad menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang kini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Prantara menjelaskan, berdasarkan surat keputusan tersebut, terdapat sembilan perwira tinggi bintang 3 TNI yang juga mengisi jabatan baru.

Jabatan itu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dijabat oleh Mayjen TNI Nyoman Cantiasa, Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI diisi Letjen TNI Bakti Agus Fajari.

Baca juga: Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Kemudian jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) diduduki Mayjen TNI Agus Subianto, Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Dankodiklatad) adalah Mayjen TNI Ignatius Yogo.

Lalu Laksdya TNI Agung Prasetiawan terpilih menjadi Panglima Komando Armada (Pangkoarmada), dan Laksdya TNI Nurhidayat mengisi jabatan sebagai Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com