Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Kompas.com - 24/01/2022, 12:43 WIB
2
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BAK petir di siang bolong. Kedua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan atas dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), terkait dengan aliran uang hampir Rp 100 miliar.

Berbagai spekulasi muncul, mulai dari pelapor dikatakan sebagai bagian dari Partai Oposisi hingga ini merupakan ekses dari perseteruan uang besar, terkait konsesi soal perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Bagaimana duduk masalahnya?

Pada 10 Januari 2022 lalu, seorang aktivis yang memang sudah lama dikenal kerap menyuarakan melalui pergerakan untuk melawan ketidak adilan, yang juga Doktor dan dosen pengajar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, bersama penasihat hukumnya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melaporkan dua putra Presiden Jokowi.

Aktivis yang juga dikenal melakukan unjuk rasa menggulingkan pemerintahan Soeharto, pada 1998 lalu, membawa sejumlah bukti.

Ada aliran uang yang mencurigakan lewat perusahaan yang dibentuk anak Presiden Jokowi bersama dengan anak dari Pengusaha besar mantan petinggi Perusahaan Konglomerasi, PT SM, yang belakangan kemudian menjadi Duta Besar Korea Selatan, Gandi Sulistyanto.

Putra Gandi dengan kedua Putra Presiden berkongsi membentuk perusahaan yang bernama PT Wadah Masa Depan (WMP), beberapa tahun lalu.

Pada tahun yang sama, ketiganya kembali berkongsi membuat perusahaan yang lain yang bernama PT Harapan Bangsa Kita atau yang lebih dikenal dengan GK Hebat.

GK Hebat ini membawahi beberapa kuliner UMKM (Usaha Mikro-Kecil-Menengah), di antaranya adalah Sang Pisang, Mangkokku, Markobar, Yang-Ayam, dan Ternakopi.

Permasalahan timbul ketika, ada sebuah perusahaan ventura yang menyuntikkan dana sebesar 99,3 miliar ke PT WMP.

Lalu beberapa waktu ke depan pada November 2021, GK Hebat yang juga merupakan perusahaan yang dikelola ketiganya, membeli saham perusahaan besar, yakni perusahaan pengolahan makanan berbasis udang, PT Panca Mitra Multiperdana (PT. PMMP), sebesar senilai Rp 92 Miliar.

Belakangan setelah ditelusuri oleh Ubedilah, Perusahaan Ventura yang memberi dana kepada PT WMP, memiliki relasi dengan PT SM, yang anak mantan petingginya, berkongsi dengan dua anak presiden di usaha - usaha di atas (PT WMP dan GK Hebat).

PT SM ini memiliki anak perusahaan yang terkait dengan pembakaran hutan.

“Sebagai bagian dari sejarah 98, saya menolak praktik KKN kembali bermunculan,” kata Ubedilah Senin, 10 Januari 2022.

Temuan relasi bisnis yang berpotensi menjurus kepada perbuatan KKN. Ubeid menjelaskan PT Bumi Mekar Hijau yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group hanya diwajibkan membayar Rp 78 miliar atas ganti rugi kebakaran hutan dari tuntutan KLHK sebesar Rp 7,9 triliun.

Ubeid berujar jika ditelusuri lebih lanjut, pemangkasan kewajiban bayar tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Palembang setelah adanya kerja sama bisnis antara dua anak presiden dengan anak Gandi Sulistiyanto yang merupakan (mantan) petinggi Sinar Mas Group, Anthony Pradiptya.

Halaman:
2
Komentar
benar, jgn asal ngliput mentang yg dilaporkan anak presiden, mk x prrs panggil ke istana kpd pimpinan2 redaksi, membalas komentar cerita kehidupan : kurang tajam reportasenya


Terkini Lainnya
Anggota DPR Soroti Anak SMP Belum Bisa Baca: Indonesia Emas Jadi Cemas
Anggota DPR Soroti Anak SMP Belum Bisa Baca: Indonesia Emas Jadi Cemas
Nasional
PSI Akan Jadi Partai Super Tbk, Kaesang: Bukan Punya Elite dan Keluarga
PSI Akan Jadi Partai Super Tbk, Kaesang: Bukan Punya Elite dan Keluarga
Nasional
Mendikdasmen Pamer Raih WTP 12 Tahun Berturut-turut, Anggota DPR: Kok Ada Kasus Chromebook?
Mendikdasmen Pamer Raih WTP 12 Tahun Berturut-turut, Anggota DPR: Kok Ada Kasus Chromebook?
Nasional
PN Jakpus Tolak Keberatan Artha Graha soal Penyitaan Aset Kasus Harvey Moeis
PN Jakpus Tolak Keberatan Artha Graha soal Penyitaan Aset Kasus Harvey Moeis
Nasional
BP Haji Diusulkan Jadi Kementerian dalam Revisi UU Haji-Umrah
BP Haji Diusulkan Jadi Kementerian dalam Revisi UU Haji-Umrah
Nasional
Menkes Sebut AI Bantu Dokter Lebih Presisi dalam Operasi Bedah
Menkes Sebut AI Bantu Dokter Lebih Presisi dalam Operasi Bedah
Nasional
Menkes Sebut Kebijakan Buka RS Asing di RI Bukan Ancaman Serius
Menkes Sebut Kebijakan Buka RS Asing di RI Bukan Ancaman Serius
Nasional
Menkes: Dokter Harus Pakai AI, yang Memusuhi AI Akan Terbelakang
Menkes: Dokter Harus Pakai AI, yang Memusuhi AI Akan Terbelakang
Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Lahan Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi
KPK Dalami Kepemilikan Lahan Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi
Nasional
Menkes Dukung RS Asing Buka Cabang di Indonesia: Agar Layanan Berkualitas, Harga Terjangkau
Menkes Dukung RS Asing Buka Cabang di Indonesia: Agar Layanan Berkualitas, Harga Terjangkau
Nasional
Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan
Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan
Nasional
Mendagri Tito Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabar, Lampaui Rata-Rata Nasional
Mendagri Tito Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabar, Lampaui Rata-Rata Nasional
Nasional
Ketua DPD: Kesepakatan Dagang RI-Uni Eropa Bukti Diplomasi Prabowo Efektif
Ketua DPD: Kesepakatan Dagang RI-Uni Eropa Bukti Diplomasi Prabowo Efektif
Nasional
Mensos: Banyak Bansos Tidak Tepat Sasaran Karena Data yang Tidak Singkron
Mensos: Banyak Bansos Tidak Tepat Sasaran Karena Data yang Tidak Singkron
Nasional
Badan Gizi Sebut MBG Terbukti Naikkan Massa Tubuh Anak dan Remaja
Badan Gizi Sebut MBG Terbukti Naikkan Massa Tubuh Anak dan Remaja
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rismon Sianipar Adukan Jokowi ke Polda DIY soal Dosen Pembimbing Skripsi
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau