Ini 3 Tahap Pembangunan IKN hingga 2045, Jokowi yang Pertama Pindah pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan, Presiden Joko Widodo berencana pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum 16 Agustus 2024.

Perpindahan Istana Presiden ke IKN Nusantara tersebut merupakan bagian dari rencana induk tahap pertama perpindahan ibu kota negara yang berlangsung selama tahun 2020-2024.

"Presiden berencana untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024. Namun kita masih melihat seperti apa kondisinya, ini salah satu yang monumental juga," ujar Roudo dalam diskusi 'Dari Jakarta ke Nusantara' di kanal Youtube FMB9, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Selain Jokowi, TNI dan Polri Juga Disebut Akan Pindah ke IKN Nusantara Sebelum 16 Agustus 2024

Roudo mengakui, target pembangunan infrastruktur utama untuk mendukung pemerintahan IKN Nusantara selama dua tahun ke depan merupakan tantangan tersendiri.

Pasalnya, dalam jangka waktu tersebut, harus dilakukan pembangunan kawasan inti seluas 6.600 hektar.

Di saat yang bersamaan, juga harus dilakukan pembangunan kawasan perkotaan seluas 56.000 hektar.

"Ini tantangan juga, dalam dua tahun harus membangun kawasan yang cukup besar, yakni 6.600 hektar kawasan inti dan 56.000 hektar kawasan perkotaan," ujar Roudo.

Selain Istana Presiden, pada tahap pertama juga akan dibangun gedung MPR/DPR, kantor pemerintahan, serta perumahan di area utama IKN Nusantara.

Baca juga: Bappenas: Kantor Pemerintahan di IKN Nusantara Berbentuk Sharing Office

Tahap kedua yakni tahun 2025-2035, dilakukan pengembangan fase kota berikutnya serta menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.

Selain itu, pada tahap kedua ini juga dilakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas.

"Jadi untuk market mover, pemerintahannya dulu baru bisa menarik pihak swasta untuk membuat market baru," jelas Roudo.

Baca juga: Soal IKN Nusantara, Tokoh Adat Kaltim Sampaikan Sejumlah Pesan buat Jokowi

Tahap ketiga, tahun 2035-2045, dilakukan peningkatan konektivitas dengan kota besar di sekitar wilayah IKN Nusantara, yakni Balikpapan sebagai penghubung logisitik, Samarinda sebagai ibu kota pemerintahan provinsi, serta Panajem Paser Utara yang menjadi wilayah letak IKN Nusantara.

Kemudian pada tahun 2045, yang merupakan tahap akhir, IKN Nusantara diharapkan bisa masuk dalam daftar 10 besar kota paling layak huni (liveable city).

"Dengan catatan kita memiliki kota yang sangat ramah lingkungan, berharap bisa mencapai target zero carbon emission dan 100 persen energi terbarukan," ujar Roudo.