Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanksi WADA Dicabut, Ketua DPR: Jadikan Pelajaran Supaya Tak Terulang

Kompas.com - 04/02/2022, 19:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengaku bersyukur dengan dicabutnya sanksi dari World Anti Doping Agency (WADA) terhadap Indonesia sehingga bendera Merah Putih dapat kembali berkibar di ajang olahraga internasional.

Puan mengatakan, sanksi yang sempat dijatuhkan kepada Indonesia hendaknya menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Saya memberikan apresiasi atas upaya tim Indonesia yang berhasil menghapus sanksi dari WADA. Maka pengalaman ini harus bisa dijadikan pelajaran penting supaya ke depan tidak terulang lagi," kata Puan dalam siaran pers, Jumat (4/2/2022).

Politikus PDI-P itu menuturkan, upaya cepat dari pemerintah bersama pihak-pihak terkait patut diapresiasi karena akhirnya Indonesia tidak harus menjalani hukuman selama satu tahun.

Baca juga: LADI Berganti Nama Usai Terbebas dari Sanksi WADA

Namun, Puan juga berpesan kepada Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) agar tidak lagi lalai untuk mengikuti aturan-aturan yang diharuskan, khususnya yang terkait dengan kebijakan internasional.

Sebab, dampaknya bukan hanya akan dirasakan lembaga secara internal, tapi juga oleh para atlet serta rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang kecewa karena bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan setelah Indonesia menjuarai Piala Thomas pada Oktober 2021 lalu.

"Kelalaian bisa berakibat pada nama baik dan kehormatan bangsa. Saya juga berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus melakukan pengawasan agar Indonesia terhindar dari segala sanksi di dunia olahraga," kata Puan.

Ia pun berharap, pencabutan sanksi ini akan berdampak pada semangat atlet Indonesia pada ajang-ajang olahraga internasional selanjutnya. Terlebih, Indonesia akan mengikuti Asian Games pada tahun ini.

"Bayangkan kalau bendera kita tak juga berkibar di podium Asian Games. Padahal kita punya atlet-atlet hebat yang saya yakin akan membawa banyak medali kemenangan," kata Puan.

Baca juga: WADA Resmi Cabut Sanksi Indonesia, Merah Putih Bisa Berkibar Lagi!

Badan Anti-Doping Dunia, WADA, resmi mencabut sanksi terhadap Indonesia. Hal tersebut diumumkan WADA langsung melalui situs resminya pada Kamis (3/2/2022).

Sebelumnya, WADA menjatuhkan sanksi Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) karena dinilai tidak menerapkan program pengujian tes doping yang efektif.

Selain Indonesia, Lembaga Anti-Doping Korea Utara, Rusia, dan Thailand juga dinilai tak patuh dengan regulasi WADA.

Namun, sanksi Indonesia dan Thailand yang berlaku sejak 7 Oktober 2021 itu kini resmi sudah dicabut.

WADA telah menilai Indonesia dan Thailand telah memenuhi kewajiban untuk kembali mendapatkan status sebagai negara yang patuh regulasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Jaksa Agung Temukan Dugaan Korupsi dan Penerbitan SHM Ilegal di TNTN Riau
Jaksa Agung Temukan Dugaan Korupsi dan Penerbitan SHM Ilegal di TNTN Riau
Nasional
Profil Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri ke-3 yang Akan Pensiun di Era Kapolri Sigit
Profil Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri ke-3 yang Akan Pensiun di Era Kapolri Sigit
Nasional
Jaka Agung Ungkap Duggan Korupsi di Taman Nasional Tesso Nilo
Jaka Agung Ungkap Duggan Korupsi di Taman Nasional Tesso Nilo
Nasional
Hambali Saat Ditangkap Tunjukkan Paspor Spanyol dan Thailand, Bukan RI
Hambali Saat Ditangkap Tunjukkan Paspor Spanyol dan Thailand, Bukan RI
Nasional
Sengketa Pulau Aceh-Sumut: JK Angkat Bicara, Mendagri Akan Kaji Ulang
Sengketa Pulau Aceh-Sumut: JK Angkat Bicara, Mendagri Akan Kaji Ulang
Nasional
Yusril: Status Kewarganegaraan Hambali Belum Dapat Dipastikan
Yusril: Status Kewarganegaraan Hambali Belum Dapat Dipastikan
Nasional
Kinerja Hulu hingga Hilir Positif, Akselerasi Pertamina Wujudkan Swasembada Energi
Kinerja Hulu hingga Hilir Positif, Akselerasi Pertamina Wujudkan Swasembada Energi
Nasional
Sekolah Rakyat Jadi Salah Satu Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat Jadi Salah Satu Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan
Nasional
Menteri Komdigi Minta Platform OTT Asing Tak Dominasi Pasar Indonesia
Menteri Komdigi Minta Platform OTT Asing Tak Dominasi Pasar Indonesia
Nasional
KPK Harap Kenaikan Gaji Akan Bentengi Hakim dari Godaan Korupsi
KPK Harap Kenaikan Gaji Akan Bentengi Hakim dari Godaan Korupsi
Nasional
Peringatan Keras Ketua MA soal Gaji Hakim yang Bakal Naik 280 Persen
Peringatan Keras Ketua MA soal Gaji Hakim yang Bakal Naik 280 Persen
Nasional
Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98
Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98
Nasional
Komjen Ahmad Dofiri Akan Pensiun, Eks Kompolnas Sebut Kriteria Wakapolri Baru
Komjen Ahmad Dofiri Akan Pensiun, Eks Kompolnas Sebut Kriteria Wakapolri Baru
Nasional
Komdigi: PIP Efektif Sosialisasikan MBG dan Pemberantasan Judol di Daerah 3T
Komdigi: PIP Efektif Sosialisasikan MBG dan Pemberantasan Judol di Daerah 3T
Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN Dinilai Hambat Regenerasi Birokrasi
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN Dinilai Hambat Regenerasi Birokrasi
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau