Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 8-14 Februari, PPLN yang Naik Pesawat Hanya Boleh Masuk dari 6 Bandara

Kompas.com - 08/02/2022, 09:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN tetap dapat memasuki wilayah Indonesia selama masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 8-14 Februari 2022.

Hal itu ditegaskan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2022 yang terbit 7 Februari 2022.

Aturan rincinya berbunyi, pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, untuk pintu masuk udara hanya melalui enam bandar udara (bandara)

Keenamnya yakni Bandara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Baca juga: Bandara Juanda dan I Gusti Ngurah Rai Jadi Pintu Masuk PPLN agar Tempat Karantina di Jakarta Tak Penuh

Kedua, PPLN yang masuk dari jalur laut dapat melalui provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht).

Adapun pengaturan teknis terkait pelaksanaan dua ketentuan dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Kementerian/Lembaga terkait.

Baca juga: Luhut: Pintu Masuk Bali Dibuka Kembali 4 Februari, untuk PPLN Non-PMI

Adapun berdasarkan Inmendagri Nomor 9 ada perubahan jumlah daerah pada Level 1 yang mengalami penurunan dari 40 daerah menjadi 30 daerah.

Lalu Level 2 dari 86 daerah menjadi 57 daerah.

Sedangkan pada daerah yang berada pada Level 3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2 daerah menjadi 41 daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol
MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol
Nasional
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024
Nasional
Haji 2025: Mayoritas Jemaah Ibu Rumah Tangga hingga 472 Jemaah Disabilitas
Haji 2025: Mayoritas Jemaah Ibu Rumah Tangga hingga 472 Jemaah Disabilitas
Nasional
Wacana Pembentukan Pansus Haji 2025 Akan Dibahas Pimpinan DPR
Wacana Pembentukan Pansus Haji 2025 Akan Dibahas Pimpinan DPR
Nasional
Kasus Kuota Haji, KPK Sudah Minta Keterangan Pihak Penyelenggara dan Kementerian Terkait
Kasus Kuota Haji, KPK Sudah Minta Keterangan Pihak Penyelenggara dan Kementerian Terkait
Nasional
Prabowo Teken PP 'Justice Collaborator', Kejagung: Alat Pemacu Pihak Terlibat Buka Tindak Pidana
Prabowo Teken PP "Justice Collaborator", Kejagung: Alat Pemacu Pihak Terlibat Buka Tindak Pidana
Nasional
Retreat Kepala Daerah Ditutup, Wamendagri: Negara Maju Tidak Mungkin Tanpa Sinergi
Retreat Kepala Daerah Ditutup, Wamendagri: Negara Maju Tidak Mungkin Tanpa Sinergi
Nasional
KPK Sudah Serahkan Opini untuk Sidang Lanjutan Paulus Tannos
KPK Sudah Serahkan Opini untuk Sidang Lanjutan Paulus Tannos
Nasional
Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS
Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS
Nasional
KPK Sebut Peluang Panggil Gus Yaqut Tergantung Hasil Pemeriksaan Kasus Kuota Haji
KPK Sebut Peluang Panggil Gus Yaqut Tergantung Hasil Pemeriksaan Kasus Kuota Haji
Nasional
Prabowo Perintahkan 'Retreat' untuk Sekda, Komisi II DPR: Kalau Perlu, Kepala Dinas Juga
Prabowo Perintahkan "Retreat" untuk Sekda, Komisi II DPR: Kalau Perlu, Kepala Dinas Juga
Nasional
Hasto Ngaku Tak Tahu Siapa Sosok 'Ibu' dalam Percapakan Saeful Bahri dan Eks Anggota Bawaslu
Hasto Ngaku Tak Tahu Siapa Sosok "Ibu" dalam Percapakan Saeful Bahri dan Eks Anggota Bawaslu
Nasional
Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Nasional
Pimpinan DPR Usul Ada Ditjen Pesantren di Kementerian Agama
Pimpinan DPR Usul Ada Ditjen Pesantren di Kementerian Agama
Nasional
Prabowo Minta Hentikan Kebocoran dan Pemborosan: Ekonomi Kita Akan Meningkat
Prabowo Minta Hentikan Kebocoran dan Pemborosan: Ekonomi Kita Akan Meningkat
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau