Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Berkomitmen Kurangi 70 Persen Sampah Plastik di Laut

Kompas.com - 11/02/2022, 19:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia berkomitmen mengurangi sebanyak 70 persen sampah plastik di laut pada 2025.

Hal itu disampaikannya dalam pidato pada One Ocean Summit yang disampaikan secara daring, Jumat (11/2/2022).

"Kami (Indonesia) berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada 2025. Berbagai upaya terus dijalankan mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangkit listrik berbahan baku sampah," ujar Jokowi.

Baca juga: Penyu Mati di Bantul, di Mulutnya Ada Sampah Plastik

Dia mengungkapkan, pemanfaatan 1.000 ton sampah laut per hari sebagai bahan baku pembangkit listrik dapat dikonversikan menjadi 10 megawatt listrik.

Jokowi melanjutkan, Indonesia juga memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada 2030.

Sementara itu hingga 2021 ini, Indonesia telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen.

"Kami optimis komitmen kami pada 2030 bisa terpenuhi," tutur Jokowi.

Baca juga: AS Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Dunia, Melebihi Gabungan Se-Eropa

Kepala negara menekankan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut.

"Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare hingga 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan tapi juga pada perubahan iklim," tuturnya.

Presiden menyebutkan, pada konferensi iklim dunia COP26 yang digelar 2021 lalu, Indonesia bersama negara-negara kepulauan lain menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim.

Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi.

"Para pemimpin, pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan pada dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi," tegas Jokowi.

Baca juga: Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia Perlu Evolusi Perilaku, Apa Maksudnya?

Karenanya, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah terobosan, antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegerasi berbasis teknologi.

Selain itu pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi

Di tingkat global, lanjut Jokowi, Indonesia terus mendukung pengarusutamaan isu kelautan.

"Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com