Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Kebijakan Ekonomi Makro 2023 Akan Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN

Kompas.com - 17/02/2022, 06:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 dengan sangat hati-hati.

APBN mendatang akan disusun dengan tetap memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global.

"Oleh karenanya, kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung pada APBN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Pemerintah Tetapkan 7 Prioritas Rencana Kerja 2023

"APBN tetap akan suportif, namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting," tegasnya.

Dia menjelaskan, konsumsi investasi ekspor mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Kenaikan ini berasal dari institusi keuangan seperti perbankan.

Menurut Sri Mulyani, saat ini perbankan dengan dana pihak ketiga mencapai Rp 7.250 triliun dan loan to deposit ratio hanya 77 persen memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit.

Baca juga: Jokowi Banggakan Indonesia Bisa Ekspor Mobil Toyota, Apa Kabar Esemka?

"Pertumbuhan kredit saat ini juga sudah mulai pulih dan tumbuh di 5,2 persen, dari sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun lalu," katanya.

Kedua, sumber pertumbuhan juga berasal dari pasar modal, dalam hal ini pasar saham dan obligasi.

Pasar saham mencapai Rp 7.231 triliun dan selama ini naik 3,77 persen, sementara pasar obligasi yang mencapai Rp 4.718 triliun naiknya 9,65 persen.

Baca juga: Puan Maharani Tebar Banyak Baliho hingga Bagi Sembako, Mengapa Elektabilitasnya Masih Rendah?

"Bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO rights issue maupun mengeluarkan obligasi. Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor," ujar Sri Mulyani.

Dia pun mengungkapkan, Indonesia termasuk negara yang pemulihan ekonominya sudah bisa mencapai level sebelum pandemi Covid-19, bahkan di atasnya.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Bahas Isu Lingkungan dan Kesehatan Global
Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Bahas Isu Lingkungan dan Kesehatan Global
Nasional
Singgung soal Lemahnya Tindakan Tegas Terhadap Mafia Haji, DPR: Tidak Ada Efek Jera
Singgung soal Lemahnya Tindakan Tegas Terhadap Mafia Haji, DPR: Tidak Ada Efek Jera
Nasional
Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke DPR, 100 Lokasi Siap Beroperasi 14 Juli 2025
Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke DPR, 100 Lokasi Siap Beroperasi 14 Juli 2025
Nasional
Selasa, PN Jakpus Bacakan Vonis Jaksa yang Tilap Uang Korban Investasi Bodong
Selasa, PN Jakpus Bacakan Vonis Jaksa yang Tilap Uang Korban Investasi Bodong
Nasional
Brigadir Nurhadi Tewas, Polda NTB Didesak Usut Dugaan Penganiayaan
Brigadir Nurhadi Tewas, Polda NTB Didesak Usut Dugaan Penganiayaan
Nasional
Basarnas Curhat Tak Ada Anggaran Perbaiki Alat Pendeteksi Lokasi Kecelakaan
Basarnas Curhat Tak Ada Anggaran Perbaiki Alat Pendeteksi Lokasi Kecelakaan
Nasional
Jaksa: CPIB Singapura Bekukan Rekening Perusahaan Surya Darmadi
Jaksa: CPIB Singapura Bekukan Rekening Perusahaan Surya Darmadi
Nasional
Kemensos: Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 1,19 Triliun
Kemensos: Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 1,19 Triliun
Nasional
Emosi Perusahaannya di Singapura Disita Kejagung, Surya Darmadi: Stres
Emosi Perusahaannya di Singapura Disita Kejagung, Surya Darmadi: Stres
Nasional
Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK
Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK
Nasional
Komisi V Sorot Anggaran BMKG-Basarnas Menurun, Padahal Potensi Bencana Meningkat
Komisi V Sorot Anggaran BMKG-Basarnas Menurun, Padahal Potensi Bencana Meningkat
Nasional
Dampingi Presiden Prabowo di KTT BRICS, Menko Airlangga: BRICS Berkomitmen Perkuat Multilateralisme dan Tata Kelola Global
Dampingi Presiden Prabowo di KTT BRICS, Menko Airlangga: BRICS Berkomitmen Perkuat Multilateralisme dan Tata Kelola Global
Nasional
Minta IDI dan Menkes Musyawarah, Saldi Isra: Semuanya Ketemu, Bicara dari Hati ke Hati
Minta IDI dan Menkes Musyawarah, Saldi Isra: Semuanya Ketemu, Bicara dari Hati ke Hati
Nasional
DPR Minta BP Haji Bentuk Penegak Hukum Berantas Oknum pada Pelaksanaan Haji 2026
DPR Minta BP Haji Bentuk Penegak Hukum Berantas Oknum pada Pelaksanaan Haji 2026
Nasional
BMKG: Hujan Ekstrem Masih Akan Terjadi Sepekan ke Depan
BMKG: Hujan Ekstrem Masih Akan Terjadi Sepekan ke Depan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komisi III Setujui Anggaran Polri Naik Jadi Rp 173 T dan Kejaksaan Rp 27,4 T
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau