Perbedaan Government dan Governance
KOMPAS.com - Istilah government dalam Bahasa Indonesia berarti pemerintah. Sedangkan, istilah governance memiliki arti pemerintahan.
Kedua istilah ini lekat penggunaannya dalam pembahasan mengenai pengelolaan tata negara. Meski memiliki pelafalan dan arti yang mirip dalam Bahasa Indonesia, tetapi government dan governance merupakan dua hal yang berbeda.
Government atau pemerintah adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintahan. Contohnya di tingkat desa, konsep pemerintah merujuk pada kepala desa beserta perangkat desa.
Sedangkan governance atau pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pemerintahan yang dimaksud, pada hakikatnya merupakan kegiatan memerintah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur tertentu.
Unsur-unsur pemerintahan adalah pengaturan-pengelolaan, pemberdayaan, pemberi fasilitas-regulasi, pelaksanaan-pelayanan, dan pengawasan, serta pengendalian.
Governance merupakan kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta.
Baca juga: Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP
Contohnya di tingkat desa, konsep pemerintahan merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan.
Berikut perbedaan government dan governance:
| Poin Pembeda | Government | Governance |
| Pengertian | Badan atau lembaga yang menjalankan kegiatan pemerintahan. | Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang membentuk pola hubungan antara negara, masyarakat, dan ranah privat atau swasta. |
| Sifat Hubungan | Hierarkis: Aktor yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah. | Heterarkis: Terdapat kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi. |
| Komponen yang Terlibat | Hanya ada satu subjek yaitu institut pemerintahan. |
Ada tiga komponen yang terlibat:
|
| Pemegang Peran Dominan | Sektor pemerintahan. | Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. |
| Efek yang Diharapkan | Kepatuhan warga negara. | Partisipasi warga negara. |
| Hasil Akhir | Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara. | Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun warga masyarakat. |
Referensi
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal. Depok: Rajawali Pers
