Soal Penundaan Pemilu, Cak Imin Sebut Big Data Miliknya Beda dengan Punya Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku memiliki big data yang berbeda dengan yang dipunyai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, keduanya sama-sama mengeklaim memiliki big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilihan Umum 2024.

"Beda, dia 110 juta, saya 100 juta," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga mengeklaim bahwa sikapnya mewacanakan penundaan Pemilu 2024 murni idenya sendiri, bukan dari Luhut.

Baca juga: PDI-P Tolak Pemilu Diundur, Muhaimin: Saya Menunggu Dipanggil Bu Mega

Wakil ketua DPR tersebut mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Luhut.

"Ide saya, pure dari saya, enggak ada (dorongan)" kata Cak Imin.

Cak Imin pun menjawab santai saat dimintai tanggapan mengenai sikap banyak pihak yang mempersoalkan big data miliknya.

"Ya nanti kita diskusi, kita undang pihak-pihak supaya kita baca bareng," kata Cak Imin.

Ia mengatakan, setelah melempar wacana menunda pemilu ke publik, ia akan berkomunikasi dengan partai-partai politik, sebelum menyampaikan ide itu ke Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Cak Imin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata dia, dari 100 juta subyek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," katanya, Sabtu (26/2/2022).

Alasannya, survei sebuah lembaga umumnya hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang. Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

Sementara itu, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube, Luhut mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Serupa dengan Cak Imin, Luhut mengeklaim adanya big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Megawati Disebut Perintahkan Kader PDI-P Tak Komentari Isu Penundaan Pemilu 2024

Namun big data yang diklaim Muhaimin dipertanyakan peneliti media soal. Ismail Fahmi dari Drone Emprit misalnya yang menyebut data yang disebut Muhaimin tidak sepadan dengan jumlah user atau pengguna media sosial di Indonesia, baik di Twitter maupun Facebook.

"Klaim itu ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurutnya (Cak Imin), dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak," kata Ismail dalam akun Twitternya @ismailfahmi, yang dikutip Kompas.com atas seizin Ismail, Minggu (27/2/2022).

"Twitter user Indonesia hanya 18 juta. Pengguna Facebook di Indonesia sekitar 176 juta orang. Impossible juga 100 juta user ngomongin perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024," sambungnya.