Tolak Radikalisme dan Terorisme, BNPT dan Muhammadiyah Sepakat Perkuat Moderasi Beragama

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertemu Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam rangka mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme. Pertemuan dilakukan di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (1/4/2022).

Dalam pertemuan itu kedua pihak melakukan kerja sama penguatan prinsip moderasi beragama.

"Kerja sama yang baik dengan PP Muhammadiyah sangat penting dalam rangka penguatan moderasi beragama," kata Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat.

Menurut Boy, pihaknya terbuka dengan masukan dari semua pihak, termasuk dari Muhammadiyah, dalam rangka mencegah radikalisme dan terorisme.

Baca juga: Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan Densus 88-BNPT, Ini yang Akan Dibahas

"Tokoh-tokoh agama (dari) Muhammadiyah bisa memberikan masukan kepada kami," kata Boy.

Dalam pertemuan itu, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, moderasi beragama adalah model yang sangat cocok dalam menangkal narasi radikalisme dan terorisme.

Haedar menambahkan, pendidikan moderasi beragama sangat tepat dengan iklim Indonesia yang sudah moderat dan memiliki keberagaman agama.

"Dari segi sejarah di mana agama-agama masuk ke Indonesia juga ada bermacam-macam agama dan tidak ada perang. Pendidikan moderasi itu hasilnya long-term. BNPT tidak berjalan sendirian dalam menguatkan moderasi beragama," ucap Haedar.

Baca juga: 5 Indikator untuk Tahu Penceramah Radikal Menurut BNPT

Haedar menambahkan, anak muda yang menjadi target propaganda radikalisme-terorisme harus dilindungi. Ia menyebutkan, pemikiran radikal yang ingin mengganti haluan negera dengan sistem agama adalah kekeliruan yang fatal.

Menurut dia, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila-nya adalah darul ahdi wa syahadaah, negara kesepakatan dan persaksian.

"Indonesia negara Pancasila itu sejalan dengan Islam. Hasil ijtihad dari pemuka agama dan para ulama. Maka tidak perlu lagi mencari bentuk negara lain," ujar dia.