Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jaga Validitas Data, Pos Indonesia Kejar Target Perekaman Lokasi Rumah Penerima Bansos

Kompas.com - 13/05/2022, 15:06 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Sosial (Bansos) Pos Indonesia Hendrasari mengatakan, pihaknya memiliki pekerjaan rumah setelah menyalurkan bansos dari pemerintah, yaitu merampungkan perekaman data lokasi dan rumah penerima bantuan.

"Setelah kami menyalurkan bansos, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan tantangan untuk melengkapi data bansos berupa foto rumah dan geotagging,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (13/5/2022).

Hendrasari menjelaskan, hal tersebut diperlukan Kemensos untuk memverifikasi dan memperbarui validitas data keluarga penerima manfaat (KPM).

Pos Indonesia pun mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengakselerasi proses perekaman data tersebut.

Pertama, Pos Indonesia melakukan percepatan untuk penyaluran bansos dengan tiga metode, yakni dibayarkan di Kantor Pos, melalui komunitas, dan diantarkan ke rumah KPM.

Baca juga: Agar Bansos Tepat Sasaran, Kemensos Ciptakan 2 Fitur Baru di Aplikasi “Cek Bansos”

Kedua, dilakukan geotagging dan foto rumah KPM. Jika bansos diantarkan langsung petugas ke rumah KPM, maka geotagging dan foto rumah dilakukan berbarengan.

“Namun jika bansos diambil di Kantor Pos atau komunitas, proses geotagging dan foto rumah KPM dilakukan menyusul," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hendrasari juga mengatakan, Pos Indonesia bermitra dengan pemerintah daerah (pemda) setempat, karang taruna, pekerja sosial, hingga mahasiswa untuk mempercepat proses perekaman data.

Pos Indonesia menyiapkan satu tim yang terdiri dari satu hingga empat orang di setiap kelurahan untuk melakukan geotagging dan memotret rumah KPM.

Dalam prosesnya di lapangan, petugas Pos Indonesia melakukan perekaman data secara manual. Petugas Pos mendatangi satu per satu rumah KPM sesuai lokasi yang tercatat di sistem data.

Setelah dilakukan geotagging, data akan masuk secara otomatis dan tercatat di dasbor Pos Indonesia.

Baca juga: Kemensos Usul Tambahan Anggaran Rp 11 Triliun, Risma Sebut untuk 4 Program Ini

Hendrasari menyebutkan, berbagai kendala ditemui petugas saat memotret rumah KPM dan melakukan geotagging, di antaranya kendala sinyal dan jarak rumah yang jauh.

"Banyak daerah yang masih terjadi blank spot. Hal ini kami siasati dengan perekaman foto manual, geotagging dikirimkan setelah mendapatkan sinyal. Ada juga KPM yang rumahnya sangat jauh, tidak ada nomor rumah,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, di beberapa daerah petugas harus menggunakan transportasi yang tidak rutin. Ada petugas yang baru bisa pulang seminggu kemudian karena biaya yang mahal jika harus bolak-balik.

"Saat ini 60 persen data sudah berhasil kita rekam foto dan geotagging. Harapannya, Mei tuntas atau maksimal Juni, khususnya di daerah selain terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T)," jelasnya.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Disebut Tilap Uang Dinas, Eks Direktur ASDP: Sudah Dikembalikan
Disebut Tilap Uang Dinas, Eks Direktur ASDP: Sudah Dikembalikan
Nasional
TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI
TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI
Nasional
Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina
Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina
Nasional
Perkuat Jaringan Tol Jogja-Solo-NYIA Kulonprogo, Jasa Marga Kini Kendalikan Penuh PT JMJ
Perkuat Jaringan Tol Jogja-Solo-NYIA Kulonprogo, Jasa Marga Kini Kendalikan Penuh PT JMJ
Nasional
Saat ASDP Diminta 'Lebih Rapi', Usai 'Setoran' Emas untuk Pejabat BUMN Terendus KPK
Saat ASDP Diminta "Lebih Rapi", Usai "Setoran" Emas untuk Pejabat BUMN Terendus KPK
Nasional
MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
Nasional
Beri Emas untuk Deputi Kementerian BUMN, Eks Dirut ASDP: Faktor Kemanusiaan
Beri Emas untuk Deputi Kementerian BUMN, Eks Dirut ASDP: Faktor Kemanusiaan
Nasional
Puan Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data Pribadi Warga Saat Bertukar dengan AS
Puan Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data Pribadi Warga Saat Bertukar dengan AS
Nasional
Gibran: PLTSa Tidak Gampang, Sampah Harus Disortir dari Rumah
Gibran: PLTSa Tidak Gampang, Sampah Harus Disortir dari Rumah
Nasional
KPK Bakal Tindaklanjuti Pemberian Emas ASDP ke Pejabat Kementerian BUMN
KPK Bakal Tindaklanjuti Pemberian Emas ASDP ke Pejabat Kementerian BUMN
Nasional
Sambut Hari Anak Nasional 2025, Pemkot Surabaya Gelar Pertemuan Pagi Ceria Serentak
Sambut Hari Anak Nasional 2025, Pemkot Surabaya Gelar Pertemuan Pagi Ceria Serentak
BrandzView
Pimpinan DPR Terima Hasil Kajian Komisi III Soal Pemisahan Pemilu, Segera Dibahas
Pimpinan DPR Terima Hasil Kajian Komisi III Soal Pemisahan Pemilu, Segera Dibahas
Nasional
Puan Tak Buru-buru Bahas RUU PPRT, Agar Tak Ada yang Dirugikan
Puan Tak Buru-buru Bahas RUU PPRT, Agar Tak Ada yang Dirugikan
Nasional
Puan Bakal Cek IKN Sebelum Restui Usulan Perubahan Status Bandara
Puan Bakal Cek IKN Sebelum Restui Usulan Perubahan Status Bandara
Nasional
KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Dana CSR BI, Janji Tak Lewat Agustus
KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Dana CSR BI, Janji Tak Lewat Agustus
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau