Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Kompas.com - 19/05/2022, 12:55 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar melantik mantan pejabat struktural Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menjadi pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama di Operation Room, Rabu (18/5/2022).

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Gus Halim tersebut mengajak para pejabat fungsional yang baru dilantik sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli utama Kemendesa PDTT untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Jabatan fungsional ahli utama, kata dia, merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pengabdian sebelumnya. Jabatan ini juga tidak kalah dalam makna maupun filosofinya dibanding tugas-tugas yang pernah diemban pada jabatan lama.

Menurut Gus Halim, tugas dan tanggung jawab pejabat fungsional ahli utama tak jauh berbeda dengan tugas pejabat struktural, yaitu menggerakkan, memotivasi, mendukung, dan menstimulasi kerja-kerja di kementerian.

Baca juga: Lantik 134 Pejabat Fungsional, Luhut: Saya Ingin Kerja Cepat, Tidak Bertele-tele

“Di mana pun pasti itu. Dalam posisi struktural maupun fungsional, kita juga harus menstimulasi, menggerakkan dengan kebijakan melalui pengawasan, proses audit, dan seterusnya,” ucapnya dalam siaran persnya, Kamis (19/5/2022).

Tak hanya itu, lanjut Gus Halim, pejabat di Kemendesa PDTT harus menggerakkan, memobilisasi, dan memotivasi agar semua hal berjalan semakin lebih baik dari sebelumnya.

Selain mengemban amanah, ia juga meminta pejabat fungsional yang baru dilantik untuk terus berinovasi serta menjaga profesionalitas.

Memberikan kinerja terbaik, kata Gus Halim, merupakan perwujudan dedikasi dan tanggung jawab atas amanah yang diemban serta pengabdian penuh pada masyarakat, bangsa dan negara.

Baca juga: Penghargaan Setinggi-tingginya atas Pengabdian Aiptu Jailani, Jadi Contoh bagi Generasi Penerus

“Saya mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai pejabat fungsional ahli utama. Jadi kita lihat perjalanan berikutnya, jangan yang lalu. Ini adalah sebuah perjalanan yang menurut saya sangat menarik, di mana hidup itu tidak pernah berhenti,” imbuhnya.

Menurut Gus Halim, semua tanggung jawab dalam jabatan adalah undian. Semua individu memiliki tanggung jawab yang sama, tidak peduli posisi atau jabatan apa yang diembannya.

Lima pejabat fungsional baru

Untuk diketahui, terdapat lima mantan pejabat struktural Kemendesa PDTT yang dilantik menjadi pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama.

Adapun lima pejabat tersebut, yaitu Ekatmawati, yang sebelumnya menjabat Inspektur Jenderal. Kedua, Rr Aisyah Gamawati yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Baca juga: Lantik 113 Pejabat Fungsional, Kemenaker: Harus Kolaboratif

Ketiga, Anto Pribadi yang sebelumnya menjabat Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi. Keempat, Jajang Abdullah yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT).

Pejabat kelima adalah Hasman Maani yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Pada akhir sambutan, tak lupa Gus Halim mengajak para pejabat yang dilantik untuk selalu mensyukuri tugas yang akan diemban.

Rasa syukur tersebut bisa diwujudkan dengan cara menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan serta pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara.

Baca juga: Meski Ada WFH Selektif untuk ASN, Bupati Karawang Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Lancar

“Ayo kita syukuri, dengan cara melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan selalu kita cantolkan, kita kaitkan, kita tujukan kepada satu cita-cita yang ada dalam kehidupan kita,” ujar Gus Halim.

Ia mengungkapkan, tidak ada cita-cita yang lebih mulia selain untuk memberikan layanan dan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Israel Serang Iran, Indonesia Diminta Serukan Perdamaian Lewat Perundingan
Israel Serang Iran, Indonesia Diminta Serukan Perdamaian Lewat Perundingan
Nasional
Profil Muzakir Manaf, Eks Panglima GAM yang Tolak 4 Pulau Masuk Sumut
Profil Muzakir Manaf, Eks Panglima GAM yang Tolak 4 Pulau Masuk Sumut
Nasional
Kejagung Mulai Periksa Vendor Penyedia Laptop Chromebook Kemendikbudristek
Kejagung Mulai Periksa Vendor Penyedia Laptop Chromebook Kemendikbudristek
Nasional
Di Indo Defence, 2 Perusahaan RI Kerja Sama Kembangkan Roket Antitank
Di Indo Defence, 2 Perusahaan RI Kerja Sama Kembangkan Roket Antitank
Nasional
Litbang Kompas: Publik Puas dengan Penanganan Korupsi Era Prabowo
Litbang Kompas: Publik Puas dengan Penanganan Korupsi Era Prabowo
Nasional
KPK Lacak 'Private Jet' yang Diduga Hasil Korupsi Dana Operasional Gubernur Papua
KPK Lacak "Private Jet" yang Diduga Hasil Korupsi Dana Operasional Gubernur Papua
Nasional
Kasus Chromebook, Kejagung Pastikan Ibrahim adalah Konsultan Stafsus Nadiem
Kasus Chromebook, Kejagung Pastikan Ibrahim adalah Konsultan Stafsus Nadiem
Nasional
Kejagung Dalami Sosok yang Tunjuk Ibrahim Arief Jadi Konsultan Pengadaan Chromebook
Kejagung Dalami Sosok yang Tunjuk Ibrahim Arief Jadi Konsultan Pengadaan Chromebook
Nasional
Greenpeace Beda Pandangan dengan PBNU Soal Tambang: Evil vs Not Evil
Greenpeace Beda Pandangan dengan PBNU Soal Tambang: Evil vs Not Evil
Nasional
Ada 383 WNI di Iran, KBRI Teheran Imbau Waspada Usai Israel Serang Teheran
Ada 383 WNI di Iran, KBRI Teheran Imbau Waspada Usai Israel Serang Teheran
Nasional
KPK Sudah Identifikasi Modus Korupsi Izin TKA di Kemenaker Sejak 2012
KPK Sudah Identifikasi Modus Korupsi Izin TKA di Kemenaker Sejak 2012
Nasional
Bicara Tambang, PBNU Sebut Jaga Lingkungan Terlalu Ekstrem Juga Berdampak Negatif
Bicara Tambang, PBNU Sebut Jaga Lingkungan Terlalu Ekstrem Juga Berdampak Negatif
Nasional
Kemhan: Sebagai Organisasi Baru, Dewan Pertahanan Nasional Butuh Masukan
Kemhan: Sebagai Organisasi Baru, Dewan Pertahanan Nasional Butuh Masukan
Nasional
Mendagri Akan Kumpulkan Tokoh Aceh-Sumut Bahas Peralihan 4 Pulau
Mendagri Akan Kumpulkan Tokoh Aceh-Sumut Bahas Peralihan 4 Pulau
Nasional
Kejagung Bakal Periksa Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lagi Pekan Depan
Kejagung Bakal Periksa Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lagi Pekan Depan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau