Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Nasdem Dinilai Bisa Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKS Tanpa Menjadi Oposisi

Kompas.com - 07/06/2022, 12:59 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai Partai Nasdem bisa membangun koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanpa menjadi oposisi pemerintah.

Diketahui saat ini Partai Nasdem adalah salah satu partai politik (parpol) koalisi pemerintah, sedangkan Partai Demokrat dan PKS adalah oposisi.

“Korelasi itu menarik, tapi banyak orang tidak peduli. Sebab, nuansa oposisi itu hanya dalam level perbedaan-perbedaan pilihan figur (calon presiden),” tutur Firman kepada Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Ia menilai, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal terus menyatakan dukungannya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Namun, di sisi lain, Partai Nasdem berbeda pilihan dengan Istana terkait pemilihan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Peneliti BRIN Sebut Nasdem Berpotensi Berkoalisi dengan Demokrat jika AHY Tak Ditawarkan Sebagai Capres

“Tapi, untuk 2024, kami (Nasdem) akan ada perbedaan dengan (capres) favorit pilihannya Presiden,” kata dia.

Firman barpandangan, berbagai parpol koalisi pemerintah punya kebebasan membangun kerja sama dengan parpol oposisi.

Keputusan itu tak lantas membuat parpol koalisi dinilai mengambil sikap untuk berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas

Ia mencontohkannya dengan dinamika antara Jokowi dan PDI Perjuangan akhir-akhir ini.

“Yang menjadi catatan adanya perbedaan pilihan (kandidat capres) Jokowi dengan PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Ia menduga Jokowi menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai penerusnya, sedangkan PDI Perjuangan bersikukuh mengusung Ketua DPP yang juga Ketua DPR, Puan Maharani.

Baca juga: SBY dan Surya Paloh Bertemu, Demokrat- Nasdem Dinilai Berpotensi Bentuk Poros Capres Baru

Hal itu, lanjut Firman, memunculkan konflik yang tampak dari kritik politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan kepada Ganjar.

“Tapi, apakah PDI Perjuangan lantas dianggap oposisi? Kan enggak juga, jadi memang bermain di banyak kaki sekarang orang-orang itu,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
koalisi yang mantab cuman aku ga akan pilih yang dicalonkan nanti, memang ga ngaruh sih tapi suara hati saya begitu
Baca tentang


Terkini Lainnya
Pensiun Dini dari TNI karena Jabat Dirut Bulog, Mayjen Ahmad Rizal: Saya Profesional
Pensiun Dini dari TNI karena Jabat Dirut Bulog, Mayjen Ahmad Rizal: Saya Profesional
Nasional
Jelang Putusan, Pendukung Tom Lembong Berdesakan Minta Masuk Ruang Sidang
Jelang Putusan, Pendukung Tom Lembong Berdesakan Minta Masuk Ruang Sidang
Nasional
Bareskrim Tangkap 22 Orang Operator Judol Jaringan China-Kamboja
Bareskrim Tangkap 22 Orang Operator Judol Jaringan China-Kamboja
Nasional
Dirut Bulog Mayjen Ahmad Rizal: Sekarang Saya Mengabdi di Sipil
Dirut Bulog Mayjen Ahmad Rizal: Sekarang Saya Mengabdi di Sipil
Nasional
Warga Serbu Pasar Tebus Murah Kopassus, Beras SPHP Ludes dalam 15 Menit
Warga Serbu Pasar Tebus Murah Kopassus, Beras SPHP Ludes dalam 15 Menit
Nasional
Wamenkum: Aturan di RUU KUHAP Dikecualikan untuk Kejaksaan, KPK, TNI
Wamenkum: Aturan di RUU KUHAP Dikecualikan untuk Kejaksaan, KPK, TNI
Nasional
Gibran Ikut Arahan Prabowo soal Upacara HUT RI Tidak Digelar di IKN
Gibran Ikut Arahan Prabowo soal Upacara HUT RI Tidak Digelar di IKN
Nasional
Prabowo, Gibran, dan Jokowi Akan Hadiri Kongres PSI di Solo
Prabowo, Gibran, dan Jokowi Akan Hadiri Kongres PSI di Solo
Nasional
RUU KUHAP Terjeda Reses, Komisi III Siap Dengar Aspirasi YLBHI hingga KPK
RUU KUHAP Terjeda Reses, Komisi III Siap Dengar Aspirasi YLBHI hingga KPK
Nasional
Gibran Sebut Ada Mekanisme Hukum jika BSU Dipakai untuk Judol
Gibran Sebut Ada Mekanisme Hukum jika BSU Dipakai untuk Judol
Nasional
Komisi III Sepakat Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan Usai Reses
Komisi III Sepakat Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan Usai Reses
Nasional
HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, Gibran: IKN Masih Fokus Pembangunan
HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, Gibran: IKN Masih Fokus Pembangunan
Nasional
Hasto Yakin Tuntutan 7 Tahun Penjara Bukan dari JPU KPK, tapi dari Order Kekuatan Luar
Hasto Yakin Tuntutan 7 Tahun Penjara Bukan dari JPU KPK, tapi dari Order Kekuatan Luar
Nasional
Pertamina Sahabat Nelayan, Ciptakan Kemandirian Ratusan Nelayan
Pertamina Sahabat Nelayan, Ciptakan Kemandirian Ratusan Nelayan
Nasional
Hasto Sebut KPK Tak Punya Dasar untuk Tuntut Dirinya Bersalah
Hasto Sebut KPK Tak Punya Dasar untuk Tuntut Dirinya Bersalah
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau