Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dengan KPU, Kompas Gramedia Harap Pemilu Jadi Sarana Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/06/2022, 05:53 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompas Gramedia Group menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawal Pemilu 2024.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu berperan dalam pengendalian penyebaran berita bohong jelang pesta demokrasi.

Vice President National News Kompas Gramedia Budiman Tanuredjo mengatakan, dengan kerja sama ini, diharapkan Pemilu 2024 mendatang bisa menjadi sarana rekonsiliasi dan mengatasi keterbelahan politik.

"Masyarakat akar rumput yang terlanjut terbelah bisa disatukan melalui kedaulatan rakyat pada 14 Februari 2024," ujar Budiman di Gedung KPU RI, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kompas Gramedia dan KPU Bangun Kerja Sama Lawan Hoaks

Ia pun mengatakan, baik KPU dan media memiliki peran untuk bisa mengantisipasi produksi berita bohong yang kian deras di sosial media.

Media berperan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi informasi yang beredar di masyarakat .

"Sehingga pembaca bisa menekan dan bisa mencari di mana informasi yang benar atau tidak benar ditambah dengan algoritma Google yang semakin membelah," ucap Budiman.

Adapun Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, kerja sama antara KPU dan Kompas Gramedia diharapkan bisa meningkatkan layanan terhadap pemilih dan peserta pemilu.

Baca juga: Gramedia Gandeng Pos Indonesia, Permudah Akses Kirim Buku ke Pelosok Negeri

Melalui kerja sama ini, diharapkan baik KPU dan Kompas Gramedia dapat bersama-sama menjaga kepercayaan publik.

"Kerja sama antara KPU dan Kompas Gramedia Group menjadi strategis karena istilahnya mata telinganya Kompas ada di mana-mana. Dan kalau ada informasi lewat tolong bisa disampaikan ke KPU agar tidak terjerembab dalam problematika yang lebih mendalam," ucap Hasyim.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Komentar
mantap. kerjasama konstruktif dan damai


Terkini Lainnya
Panjat Pinang di Atas Air Kalimalang, BPBD dan Damkar Siaga
Panjat Pinang di Atas Air Kalimalang, BPBD dan Damkar Siaga
Nasional
Indonesia Kecam Keras Rencana Netanyahu soal Israel Raya
Indonesia Kecam Keras Rencana Netanyahu soal Israel Raya
Nasional
KPK Ungkap Ada Komitmen “Fee” hingga 7.000 Dollar AS dalam Kasus Kuota Haji
KPK Ungkap Ada Komitmen “Fee” hingga 7.000 Dollar AS dalam Kasus Kuota Haji
Nasional
Iwan Kurniawan Bantah Terlibat di Kasus Sritex, Kejagung: Nanti Diungkap di Persidangan
Iwan Kurniawan Bantah Terlibat di Kasus Sritex, Kejagung: Nanti Diungkap di Persidangan
Nasional
Ibu Asal Surabaya Nekat Cari Kerja di Malaysia Tanpa Paspor, Menteri Karding: Waduh, Gawat!
Ibu Asal Surabaya Nekat Cari Kerja di Malaysia Tanpa Paspor, Menteri Karding: Waduh, Gawat!
Nasional
Bupati Pati Sudewo Kembalikan Uang Kasus Korupsi DJKA, KPK: Tak Hapus Unsur Pidananya
Bupati Pati Sudewo Kembalikan Uang Kasus Korupsi DJKA, KPK: Tak Hapus Unsur Pidananya
Nasional
PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030
PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030
Nasional
Kasus Dokter Syahpri di RSUD Sekayu, Menkes: Kalau Tidak Puas, Tidak Gunakan Kekerasan
Kasus Dokter Syahpri di RSUD Sekayu, Menkes: Kalau Tidak Puas, Tidak Gunakan Kekerasan
Nasional
MK Tolak Gugatan Pensiunan Pegawai Kemenlu soal Gaji Pokok yang Belum Dibayar
MK Tolak Gugatan Pensiunan Pegawai Kemenlu soal Gaji Pokok yang Belum Dibayar
Nasional
Kemenkes Beri Hadiah Rp 50 Juta untuk Puskesmas Penemu Kusta Terbanyak di Tangerang
Kemenkes Beri Hadiah Rp 50 Juta untuk Puskesmas Penemu Kusta Terbanyak di Tangerang
Nasional
Alasan Silfester Matutina Belum Dieksekusi: Sempat Hilang hingga Pandemi Covid-19
Alasan Silfester Matutina Belum Dieksekusi: Sempat Hilang hingga Pandemi Covid-19
Nasional
Hasto 'Hattrick' Jadi Sekjen PDI-P, Ganjar: Ada Turbulensi Politik, Seluruh Partai Paham
Hasto "Hattrick" Jadi Sekjen PDI-P, Ganjar: Ada Turbulensi Politik, Seluruh Partai Paham
Nasional
KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Tambang di Lombok
KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Tambang di Lombok
Nasional
Menkes Tak Akan Toleransi Aksi Kekerasan Terhadap Tenaga Medis
Menkes Tak Akan Toleransi Aksi Kekerasan Terhadap Tenaga Medis
Nasional
Kronologi Suap Dirut Inhutani V yang Kena OTT KPK, Minta Dibelikan Mobil Baru ke Swasta
Kronologi Suap Dirut Inhutani V yang Kena OTT KPK, Minta Dibelikan Mobil Baru ke Swasta
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau