Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indopol, Lebih dari 35 Persen Responden Tak Percaya Parpol

Kompas.com - 26/07/2022, 17:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dirilis Indopol Survey & Consulting menunjukkan, lebih dari sepertiga responden tidak percaya terhadap partai politik.

Sejumlah alasan diungkap para responden soal ketidakpercayaan mereka terhadap parpol. 

"Ada 64,07 persen (yang percaya), ketika Bapak Ibu ditanya masih percaya kah terhadap partai politik, ada 35,93 persen yang tidak percaya," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden Pendidikan Menengah ke Atas Ingin Penyederhanaan Jumlah Parpol Pemilu 2024

Ratno membeberkan, ada sejumlah alasan yang membuat publik tidak percaya terhadap partai politik.

Alasan utamanya adalah tidak bisa menampung aspirasi/keluhan dari warga (29,64 persen).

Alasan lainnya antara lain, partai sudah kehilangan ideologi dan norma-norma kejujuran, integritas, dan kehormatan (11,76 persen).

Lalu, sistem politik sudah rusak dan partai politik ikut merusaknya (11,54 persen), serta partai politik tidak melakukan pembangunan di kampung responden (6,56 persen).

Walaupun demikian, sebanyak 52,16 persen responden justru menilai partai politik dapat menampung aspirasi warga sehingga mereka memercayai partai politik.

"Meskipun ada harapan 64 (persen responden percaya partai politik), tapi kenyataannya publik merasa jauh, terasing, dan kecil efikasi politik," ujar Ratno.

Ratno melanjutkan, hal itu terkonfirmasi lewat hasil survei ini yang menunjukkan hanya 1,22 persen responden yang merupakan anggota partai, dan 6,26 persen simpatisan partai.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Sebut Kantor Parpol Daerah Cuma Aktif Saat Tahapan Pemilu Dimulai

Sementara, mayoritas responden sebanyak 92,52 persen mengaku bukan anggota dan simpatisan sebuah partai politik.

Adapun survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.230 responden pada kurun waktu 24 Juni hingga 1 Juli 2022.

Survei ini memiliki margin of error +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com