Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Relawan Jokowi Hendak Musyawarahkan Nama Capres, tapi Hasilnya Tak Akan Diungkap ke Publik

Kompas.com - 31/07/2022, 08:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sedang mempersiapkan musyawarah rakyat (musra) untuk mencari calon presiden (capres).

Musra itu disebut akan dimulai di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Agustus 2022 mendatang.

Adapun hal tersebut para relawan sampaikan saat bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7/2022) siang.

Mereka mengaku kepada Jokowi akan mencari nama capres dari hasil musyawarah rakyat melalui mekanisme penjaringan.

Hanya saja, nama capres yang dipilih relawan Jokowi saat musyawarah rakyat itu tidak akan diungkap ke publik.

Baca juga: Relawan: Presiden Jokowi Berkeberatan Usulan Capres-Cawapres Disebut dalam Musyawarah Rakyat

Diberikan ke Jokowi secara tertutup

Sekretaris Jenderal Pro Jokowi (Projo) Handoko mengatakan para relawan bakal jujur dalam menangkap suara rakyat yang ingin menjadikan seseorang sebagai capres.

"Kita kan hanya melakukan mekanisme penjaringan. Nama-nama silakan, kami akan sejujur mungkin untuk menangkap suara dari rakyat," ujar Handoko kepada wartawan, Jumat (29/7/2022).

Handoko menambahkan, hasil musra kelak tidak akan diungkap kepada publik, tetapi langsung dilaporkan kepada Jokowi.

"Nama-nama itu akan kami laporkan secara tertutup kepada Presiden. Jadi tidak menjadi konsumsi publik supaya kemudian tidak dianggap kami misalnya jadi endorser salah satu nama misalnya," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Disebut Minta Relawan Tak Buru-buru Tentukan Langkah Politik Jelang Pilpres

Relawan tak mau jadi endorser

Handoko menjelaskan, relawan Jokowi tak ingin dianggap memihak salah satu figur tertentu.

“Kami tidak mau diatur sebagai endorser dari satu orang, mau Ganjar, Anies, siapa pun,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, para relawan ingin nama-nama figur capres yang dihasilkan dari Musra menjadi pegangan Presiden Joko Widodo.

“Nanti hasil usulan akan kami serahkan pada Pak Jokowi, jadi biarlah jadi milik Pak Jokowi,” kata Handoko.

Jokowi keberatan nama capres disebut di musra

Sementara itu, Joko Widodo juga disebut keberatan apabila ada usulan nama capres-cawapres yang disebutkan saat para relawan menggelar musra.

Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura mengungkapkan, dalam pertemuan itu, beberapa kelompok relawan mengundang Jokowi untuk hadir dalam musra yang rencananya untuk menentukan capres dan cawapres yang akan didukung pada Pemilu 2024.

Baca juga: Relawan Temui Jokowi di Istana Bogor, Laporkan Persiapan Musyawarah Rakyat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com