Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Kompas.com - 08/08/2022, 14:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Andi Gani Nena Wea mengeklaim, tidak ada pihak atau 'bandar' yang mendanai penyelenggaraan Musra relawan Jokowi.

Adapun Musra ini digelar untuk mencari penerus Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.

Andi mengatakan, kegiatan Musra yang akan berlangsung di 34 provinsi ini, didanai oleh hasil patung organisasi-organisasi relawan pendukung Jokowi.

"Relawan A membayar gedung, relawan B membayar busnya sendiri, relawan C dia membantu konsumsi, ada yang kesehatan. Kan relawan Jokowi banyak, jadi tidak ada bandar, tidak ada orang kuat dibalik Musra," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Andi mengatakan, pihaknya tidak menghitung estimasi dana yang disiapkan untuk penyelenggaraan Musra ini.

Tetapi, dia memastikan pendanaan acara ini murni hasil gotong royong organisasi relawan di masing-masing provinsi.

"Enggak ada kalkulasi dana miliaran, puluhan miliar, tidak ada sama sekali. Baru kalau besok mau ke Medan, berapa pembiayaannya siapa yang menanggung biaya itu, jadi benar-benar gotong royong," kata Andi.

Baca juga: PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Andi melanjutkan, dengan sistem gotong royong dalam pendanaan acara ini, maka Musra bakal berjalan demokratis tanpa ada pengaruh dari pihak tertentu. 

"Enggak ada capres yang mendanai acara ini saya tegaskan, tidak ada capres A yang kami giring untuk menang dalam Musra ini, tidak ada. Benar-benar real demokrasi," ujar Andi.

Baca juga: Jokowi Disebut Ada Hati dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Dalam catatan Kompas.com, setidaknya terdapat 15 kelompok relawan yakni Projo, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Seknas Jokowi, Almisbat, GK, RKIH, Gapura, Jaman, Bara JP, Kornas Jokowi, Indeks, KIB, Duta Jokowi, dan RPJB.

Musra akan dimulai di Bandung pada 27 Agustus tahun ini dan berakhir di Jakarta pada 11 Maret 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com