Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Amplop Pemberian Ferdy Sambo, Ketua LPSK: Kita Tak Tahu Isinya Uang

Kompas.com - 21/08/2022, 17:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengaku tidak tahu jika amplop pemberian mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo berisikan uang.

Ia mengatakan, LPSK menolak amplop pemberian Sambo tanpa mengetahui isinya.

“Kita sendiri tidak tahu apakah itu isinya uang, atau apa kita tidak sempat melihat sebenarnya,” kata Hasto di Hotel Sharing-La, Jakarta, Minggu (21/8/2022).

Baca juga: Polemik Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Amplop tersebut diberikan melalui pihak Sambo. Setidaknya ada dua amplop yang belakangan diketahui berisikan uang.

Amplop tersebut diberikan setelah LPSK bertemu dengan Sambo di kantornya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 13 Juli 2022.

“LPSK meluruskan bahwa memang tejadi seperti itu dan kita tolak,” tegas Hasto.

Baca juga: Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Adapun pemberian amplop pada saat pihak Sambo tengah berupaya mengajukan permohonan perlindungan terhadap Putri Candrawathi atas dugaan kasus pelecehan dengan terduga pelaku Brigadir J.

"Ada peristiwa (memberikan amplop) seperti itu, tetapi bukan pada saat asesmen, yang terjadi itu pada saat awalnya," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dihubungi melalui telepon, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Polri: Temuan Uang Rp 900 Miliar di Rumah Irjen Ferdy Sambo Tidak Benar

"Pada awal-awal ini ada permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK, nah itu diberikan pada LPSK itu dua amplop," tuturnya.

Susi mengungkapkan, amplop tersebut tidak langsung diberikan oleh Sambo maupun istrinya, bukan juga oleh kuasa hukum mereka.

"Bisa jadi mungkin stafnya, saya nggak tau (pasti)," katanya.

Namun begitu, menurut dia, kala itu tim LPSK langsung menolak pemberian amplop berisi uang tersebut.

"Tetapi kami langsung menolak," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
macaco bos?


Terkini Lainnya
Belum Ada Tersangka Baru di Kasus Vonis Lepas CPO, Kejagung: Tidak Semudah Kata Orang
Belum Ada Tersangka Baru di Kasus Vonis Lepas CPO, Kejagung: Tidak Semudah Kata Orang
Nasional
Kesepakatan Muzakir dan Bobby Akhiri Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Kesepakatan Muzakir dan Bobby Akhiri Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Nasional
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kunjungi Kemendikdasmen, Bahas Soal Apa?
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kunjungi Kemendikdasmen, Bahas Soal Apa?
Nasional
Dua Korporasi Diharapkan Ikuti Wilmar Group Kembalikan Kerugian Negara Korupsi Ekspor CPO
Dua Korporasi Diharapkan Ikuti Wilmar Group Kembalikan Kerugian Negara Korupsi Ekspor CPO
Nasional
Waskita Karya Bangun Kolaborasi Global di ICI 2025, Kenalkan Infrastruktur Karya Anak Bangsa
Waskita Karya Bangun Kolaborasi Global di ICI 2025, Kenalkan Infrastruktur Karya Anak Bangsa
Nasional
4 Pulau Kembali ke Aceh, Pimpinan Komisi II Nyatakan Keputusan Prabowo Tepat
4 Pulau Kembali ke Aceh, Pimpinan Komisi II Nyatakan Keputusan Prabowo Tepat
Nasional
Paulus Tannos Jalani Dua Sidang di Singapura, soal Ekstradisi Pekan Depan
Paulus Tannos Jalani Dua Sidang di Singapura, soal Ekstradisi Pekan Depan
Nasional
Rini Soemarno Sebut Penugasan Tom Lembong ke PT PPI Tak Sesuai Surat Kementerian BUMN
Rini Soemarno Sebut Penugasan Tom Lembong ke PT PPI Tak Sesuai Surat Kementerian BUMN
Nasional
Mendagri Revisi Putusan, Usai Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali ke Aceh
Mendagri Revisi Putusan, Usai Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali ke Aceh
Nasional
Legislator Aceh Harap Prabowo Segera Terbitkan Keppres soal 4 Pulau Aceh
Legislator Aceh Harap Prabowo Segera Terbitkan Keppres soal 4 Pulau Aceh
Nasional
Saudia Airlines Mendarat Darurat karena Ancaman Bom, Menko Polkam Pastikan Evakuasi Berlangsung Aman
Saudia Airlines Mendarat Darurat karena Ancaman Bom, Menko Polkam Pastikan Evakuasi Berlangsung Aman
Nasional
Bukan Perjanjian Helsinki, Ini 2 Dokumen yang Jadi Rujukan 4 Pulau Milik Aceh
Bukan Perjanjian Helsinki, Ini 2 Dokumen yang Jadi Rujukan 4 Pulau Milik Aceh
Nasional
BPKH Limited Beri Kompensasi Rp 3,7 Miliar kepada 42.000 Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan
BPKH Limited Beri Kompensasi Rp 3,7 Miliar kepada 42.000 Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan
Nasional
Saudia Airlines Dapat Ancaman Bom, Menko Polkam Minta TNI-Polri dan BNPT Dalami
Saudia Airlines Dapat Ancaman Bom, Menko Polkam Minta TNI-Polri dan BNPT Dalami
Nasional
Desentralisasi MBG untuk Minimalkan Keracunan Pangan
Desentralisasi MBG untuk Minimalkan Keracunan Pangan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau