Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat di DPR soal Kasus Brigadir J, Mahfud-Desmond Debat soal Kompolnas Perlu Ada Atau Tidak

Kompas.com - 22/08/2022, 11:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) soal kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diwarnai debat antara Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa dan Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD.

Mereka berdebat soal apakah keberadaan Kompolnas masih diperlukan atau tidak, mengingat Kompolnas pernah menyampaikan keterangan Polri soal kematian Brigadir J, yang ternyata itu adalah skenario Irjen Ferdy Sambo.

Awalnya, Desmond mempertanyakan tugas Kompolnas kepada Mahfud.

"Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya?" tanya Desmond di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Rekaman Vital Kamera CCTV Kasus Brigadir J Ditemukan, Pakar Prediksi Data Disalin lalu Hard Disk Dirusak

"Saya ini Menko Polhukam, ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi. Tapi saya Menko Polhukam. Yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan presiden kepada publik. Misalnya kalau sudah presiden bicara ke publik, menteri itu tidak usah tanya lagi," jawab Mahfud.

Desmond merasa jawaban Mahfud tidak menjawab pertanyaannya. Dia kembali bertanya soal tugas Kompolnas.

Mahfud menjelaskan, Kompolnas adalah pengawas eksternal Polri. Menurutnya, Kompolnas merupakan mitra Polri.

Dia menyebutkan, sejak awal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditunjuk memimpin Polri, mereka sudah sepakat untuk bekerjasama. Jika Kompolnas memberi masukan, maka Polri akan menerimanya.

Baca juga: Pakar Ungkap Pentingnya Penemuan Data Kamera CCTV Kasus Brigadir J

"Pak, kalau posisi sebagai mitra, apa bedanya dengan DPR? Sama saja," kata Desmond.

"Sama saja. Dengan LSM dengan media kan juga sama saja boleh bicara apa saja," jawab Mahfud.

Selanjutnya, Desmond mempertanyakan apakah Kompolnas tidak mumpuni untuk melakukan penyidikan sendiri.

Jika betul, maka Desmond memahami Kompolnas yang berdiskusi dengan Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi terkait kasus Brigadir J.

Mahfud membenarkan pernyataan Desmond itu.

Walhasil, Desmond lantas langsung 'menyerang' Mahfud, di mana Kompolnas pernah menyampaikan keterangan soal kasus Brigadir J berdasarkan apa yang Polres Metro Jakarta Selatan sampaikan.

Baca juga: Mahfud MD: Ferdy Sambo Sempat Panggil Petinggi Kompolnas dan Komnas HAM untuk Ikuti Skenario

Padahal, keterangan Polres Metro Jakarta Selatan itu terbukti tidak profesional demi menghalangi penyidikan.

Halaman:
Komentar
lembaga2 ini penting dan di perlukan, jika ada penyimpangan dari lembaga ini maka harus di perbaiki (dibenahi) bukan di bubarkan, membubarkan lembaga2 ini malah akan menjadi lose control di kemudian hari ., membalas komentar sapi ompong : ga perlu ada kompolnas buang2 apbn saja... bubarkan saja lembaga2 negara yg kurang bermanfaat..sepeeti komnas ham ..


Terkini Lainnya
Prabowo Ingin Indonesia Jadi 'Killing Ground' Bandar dan Jaringan Narkoba
Prabowo Ingin Indonesia Jadi "Killing Ground" Bandar dan Jaringan Narkoba
Nasional
Penjelasan Kemenhan soal Kabar Pembelian Jet Tempur Generasi Kelima KAAN
Penjelasan Kemenhan soal Kabar Pembelian Jet Tempur Generasi Kelima KAAN
Nasional
Prabowo Menjawab soal 'Reshuffle': Tidak Ada, Tim Saya Bekerja dengan Baik
Prabowo Menjawab soal "Reshuffle": Tidak Ada, Tim Saya Bekerja dengan Baik
Nasional
Jalani Sanksi Magang di Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Dapat Ilmu-ilmu Baru
Jalani Sanksi Magang di Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Dapat Ilmu-ilmu Baru
Nasional
Saat Prabowo Lebih Pilih Jadi Tamu Utama di Rusia Ketimbang Jadi Pendengar di KTT G7...
Saat Prabowo Lebih Pilih Jadi Tamu Utama di Rusia Ketimbang Jadi Pendengar di KTT G7...
Nasional
Ronny Talapessy: Keterangan Ahli KPK di Sidang Hasto Hanya Berdasarkan Asumsi, Bahaya
Ronny Talapessy: Keterangan Ahli KPK di Sidang Hasto Hanya Berdasarkan Asumsi, Bahaya
Nasional
Prabowo Terima Telepon dari Presiden AS Donald Trump
Prabowo Terima Telepon dari Presiden AS Donald Trump
Nasional
Gaji Hakim Meroket Integritas Menyusut
Gaji Hakim Meroket Integritas Menyusut
Nasional
Ketika Prabowo Pilih ke Rusia Ketimbang Hadiri KTT G7 di Kanada...
Ketika Prabowo Pilih ke Rusia Ketimbang Hadiri KTT G7 di Kanada...
Nasional
Hakim Naik Gaji Besar-besaran, Tak Ada Alasan untuk Tidak Menindak yang Nakal
Hakim Naik Gaji Besar-besaran, Tak Ada Alasan untuk Tidak Menindak yang Nakal
Nasional
Ibrahim Akui Beri Masukan soal Chromebook ke Kemendikbudristek
Ibrahim Akui Beri Masukan soal Chromebook ke Kemendikbudristek
Nasional
Bantah Jadi Stafsus Nadiem, Ibrahim Mengaku Jadi Konsultan Direktorat Kemendikbudristek
Bantah Jadi Stafsus Nadiem, Ibrahim Mengaku Jadi Konsultan Direktorat Kemendikbudristek
Nasional
Diperiksa Kejagung 13 Jam, Kubu Ibrahim Bantah Jadi Stafsus Nadiem
Diperiksa Kejagung 13 Jam, Kubu Ibrahim Bantah Jadi Stafsus Nadiem
Nasional
Indo Defence Jadi Etalase Alutsista Lokal, Bangun Koneksi Industri Nasional ke Global
Indo Defence Jadi Etalase Alutsista Lokal, Bangun Koneksi Industri Nasional ke Global
Nasional
Hasto Sampaikan Keberatan, Sebut Ahli di Sidang Tak Netral dan Dipengaruhi Penyidik
Hasto Sampaikan Keberatan, Sebut Ahli di Sidang Tak Netral dan Dipengaruhi Penyidik
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau