Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
R Graal Taliawo
Pegiat Politik Gagasan

Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Anggota DPD-RI Terpilih 2024-2029 Dapil Maluku Utara

 

Reformasi Relasi Antar-Anggota Polri

Kompas.com - 24/08/2022, 09:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SATU per satu buah yang busuk jatuh dari pohonnya. Banyak kasus terkuak melibatkan polisi bahkan sebagai dalangnya: penembakan, judi online, narkoba.

Kepercayaan publik terhadap kepolisian pun kembali mendapat tantangan. Yang masih menjadi sorotan adalah kasus Irjen FS dalam peristiwa penembakan Brigadir J.

Kasus ini seolah melunturkan marwah Polisi Republik Indonesia (Polri) yang selama ini dibangun: MENGAYOMI dan HUMANIS. Karena tampaknya, kinerja internal kepolisian belum secara komprehensif mengarah pada citra itu.

Melalui kasus ini, publik lebih tersadarkan bahwa kepolisian kita justru mengalami pembusukan dari dalam dirinya.

Praktik relasi yang timpang antara atasan dan bawahan masih menjadi budaya. Kearogansian atasan ditunjukkan dengan menyalahgunakan perbedaan ‘strata’. Ini tentu hambatan dalam mewujudkan iklim profesionalisme kerja kepolisian.

Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan supaya setiap anggota Polri selalu mengutamakan profesionalitas dalam bekerja.

Publik (juga saya) tersentak dengan berita “Polisi Tembak Polisi”. Pertanyaan mengepul: Mengapa kasus ini bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi?

Kita semakin dibingungkan karena kasusnya terkesan begitu kompleks dan liar—melibatkan beberapa petinggi bintang dan puluhan anggota Polri, melibatkan institusi negara yang notabenenya menjaga keamanan, serta tak mungkin tidak melibatkan banyak kepentingan.

Satu yang menjadi perhatian adalah dugaan Bharada E melakukan tindak pidana penembakan yang berujung kematian Brigadir J karena ada paksaan dan ancaman dari atasannya, Irjen. FS.

Budaya relasi atasan-bawahan yang tidak relevan

Ada relasi yang tidak wajar dan tidak relevan dalam tubuh Polri. Apabila ini benar, maka memberikan sinyal bahwa ada masalah dalam budaya kerja Polri terkait dengan struktur.

Perbedaan pangkat yang menjulang sudah pasti membuat Irjen FS dominan atas Bharada E. Ini valid selama dalam lingkup profesionalitas kerja dan tanggung jawab, yang memang juga diatur dalam peraturan dan hukum.

Namun, dalam kasus Bharada E, bukan ini yang terjadi. Menjadi atasan dan memiliki bawahan tentu privilese.

Tampaknya Irjen FS memanfaatkan itu, bahkan merasa diri berhak memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan hukum (unlawful) kepada Bharada E.

Tak hanya itu, penyalahgunaan wewenang Irjen FS juga terjadi ketika menempatkan anggota Polri sebagai sopir/ajudan ibu Bhayangkari.

Padahal, tidak ada peraturan resmi mengenai ini. Setingkat Kapolres dan pejabat setara lainnya saja dilarang menggunakan ajudan dari anggota Polri.

Halaman:
Komentar
pimpinan polri disetiap level seharusnya menyadari: dia bukan komandan tetapi kepala. sehingga setiap pimpinan itu harus mencerdaskan!


Terkini Lainnya
DPR Setujui Abolisi untuk Tom Lembong
DPR Setujui Abolisi untuk Tom Lembong
Nasional
Rekening Dormant Dibuka Lagi, Anggota Komisi III: PPATK Jangan Umbar Polemik
Rekening Dormant Dibuka Lagi, Anggota Komisi III: PPATK Jangan Umbar Polemik
Nasional
KPK Duga Eks Direktur Pertamina Impor LNG Tanpa Persetujuan Komisaris
KPK Duga Eks Direktur Pertamina Impor LNG Tanpa Persetujuan Komisaris
Nasional
Anggota Komisi III Desak Polisi Lanjutkan Penyelidikan Diplomat ADP
Anggota Komisi III Desak Polisi Lanjutkan Penyelidikan Diplomat ADP
Nasional
143 Guru Mundur, Kegiatan Sekolah Rakyat Tak Terganggu
143 Guru Mundur, Kegiatan Sekolah Rakyat Tak Terganggu
Nasional
Mendikdasmen Ungkap Guru Sekolah Rakyat Mundur Bukan karena Upah, tapi...
Mendikdasmen Ungkap Guru Sekolah Rakyat Mundur Bukan karena Upah, tapi...
Nasional
28 Juta Rekening Dormant yang Diblokir Dibuka Lagi, PPATK Perlu Hati-hati Keluarkan Kebijakan
28 Juta Rekening Dormant yang Diblokir Dibuka Lagi, PPATK Perlu Hati-hati Keluarkan Kebijakan
Nasional
Peran dan Modus 2 Eks Direktur Pertamina yang Jadi Tersangka Impor LNG
Peran dan Modus 2 Eks Direktur Pertamina yang Jadi Tersangka Impor LNG
Nasional
Prabowo Rapat Bareng Luhut di Hambalang, Bahas Situasi Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
Prabowo Rapat Bareng Luhut di Hambalang, Bahas Situasi Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
Nasional
Pertamina Lubricants Hadir di INAMARINE 2025: Dukung Efisiensi Operasional Industri Maritim Nasional
Pertamina Lubricants Hadir di INAMARINE 2025: Dukung Efisiensi Operasional Industri Maritim Nasional
Nasional
Jaksa KPK Bongkar Chat Akuntan, Cerita ke Suami soal Keuntungan KSU ASDP Kecil
Jaksa KPK Bongkar Chat Akuntan, Cerita ke Suami soal Keuntungan KSU ASDP Kecil
Nasional
Korupsi LNG Pertamina, KPK: Impor Tanpa Ada Rekomendasi atau Izin Menteri ESDM
Korupsi LNG Pertamina, KPK: Impor Tanpa Ada Rekomendasi atau Izin Menteri ESDM
Nasional
KPK: LNG yang Diimpor Pertamina Tak Pernah Masuk ke RI, Harga Lebih Mahal
KPK: LNG yang Diimpor Pertamina Tak Pernah Masuk ke RI, Harga Lebih Mahal
Nasional
KPK Tahan Dua Eks Direktur Pertamina Terkait Korupsi LNG
KPK Tahan Dua Eks Direktur Pertamina Terkait Korupsi LNG
Nasional
Bareskrim Tegaskan Penghentian Penyelidikan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Benar
Bareskrim Tegaskan Penghentian Penyelidikan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Benar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau