Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsultan Pajak PT Jhonlin Baratama Diduga Minta DJP Terbitkan SKPLB Rp 59,9 M

Kompas.com - 25/08/2022, 22:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, konsultan PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo meminta Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Rp 59,9 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat Agus mendapatkan kuasa dari Direktur Keuangan PT Jhonlin Baratama Fahruzzaini mengurus pemeriksaan lapangan untuk pajak 2016 dan 2017.

Baca juga: KPK Tahan Kuasa Wajib Pajak PT Bank Panin dan Konsultan Pajak PT Jhonlin Baratama

Karyoto mengatakan, pada Maret 2019, Agus menemui Tim Pemeriksa Pajak. Tim tersebut terdiri dari Wawan Ridwan selaku Supervisor, Ketua Tim pemeriksa Alfred Simanjuntak, serta anggota Tim Pemeriksa Febrian dan Yulmanizar.

“Agus meminta agar Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama diturunkan besaran nilainya dan nantinya akan memberikan uang fee sebesar Rp 50 miliar,” kata Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Kamis (25/8/2022).

Menanggapi permintaan tersebut Wawan dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Dadan Ridwan menyampaikan keinginan Agus kepada Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno.

Permintaan itu langsung disetujui Angin Prayitno.

Baca juga: Kepada DPR, KPK Minta Dukungan Tambahan Anggaran untuk Penyesuaian Gaji Pegawai

Tim Pemeriksa kemudian memanipulasi hasil pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama. Mereka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hanya Rp 70 miliar untuk tahun 2016.

Mereka juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Rp 59,9 miliar untuk tahun pajak 2019.

Merujuk pada situs resmi Kementerian Keuangan, SKPLB diterbitkan jika jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada pembayaran yang ditetapkan.

Baca juga: KPK Pikir-Pikir atas Vonis 9 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Akan tetapi, dari Rp 50 miliar yang dijanjikan Agus hanya dibayar Rp 40 miliar. Dari jumlah tersebut, Agus membayarkan Rp 35 miliar kepada Wawan Ridwan secara langsung di gedung Dirjen Pajak.

“Sedangkan Agus Susetyo mendapat bagian Rp 5 miliar,” tutur Karyoto.

Dalam perkara suap ini KPK telah menetapkan 5 tersangka lain yakni, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat P2 Alfred Simanjuntak.

Baca juga: Angin Prayitno Divonis 9 Tahun Penjara, Sesuai Tuntutan Jaksa KPK

Kemudian, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Dirjen Pajak Dadan Ramdani, konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation bernama Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas.

Kemudian, KPK juga menetapkan kuasa wajib Pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Veronika Lindawati sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
konsultan pajak . dpj bermain mata ketahuan betapa moral asn ..hancur2 kl petugas pajak bgt...makax banyak perusahaan2 b3sar perhitungan pajakx nga bener jadi setoran pajak banyak masuk kantongbpejabat sama konsultan juga pemain bagian perusahaan2 keuangan juga pemilik tambah kaya saja


Terkini Lainnya
Soal Kesepakatan Kelola Laut Ambalat, Hikmahanto: Jangan Sampai Malaysia Lebih Diuntungkan
Soal Kesepakatan Kelola Laut Ambalat, Hikmahanto: Jangan Sampai Malaysia Lebih Diuntungkan
Nasional
Kata Prabowo, Indonesia Bisa Hemat 58 Miliar Dollar AS Per Tahun jika Sudah Swasembada Energi
Kata Prabowo, Indonesia Bisa Hemat 58 Miliar Dollar AS Per Tahun jika Sudah Swasembada Energi
Nasional
Setelah Ada Putusan MK, Komisi II Bicara Opsi Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif
Setelah Ada Putusan MK, Komisi II Bicara Opsi Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif
Nasional
Robot Humanoid hingga Robot K9 Bakal Ramaikan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
Robot Humanoid hingga Robot K9 Bakal Ramaikan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
Nasional
Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi
Kronologi Kasus Kadis PUPR Sumut yang Terjaring OTT KPK, Berikan Proyek Jalan Tanpa Lelang Resmi
Nasional
Sebut Nama Soekarno hingga Jokowi, Prabowo Ungkap Cita-cita Hilirisasi Sudah Ada sejak Dulu
Sebut Nama Soekarno hingga Jokowi, Prabowo Ungkap Cita-cita Hilirisasi Sudah Ada sejak Dulu
Nasional
Tindaklanjuti Putusan MK, Pimpinan Komisi II Usul Bentuk Pansus RUU Pemilu
Tindaklanjuti Putusan MK, Pimpinan Komisi II Usul Bentuk Pansus RUU Pemilu
Nasional
Prabowo Pamer Indonesia Penuh Perdamaian di Tengah Konflik Dunia, Singgung Filosofi 'Seribu Kawan'
Prabowo Pamer Indonesia Penuh Perdamaian di Tengah Konflik Dunia, Singgung Filosofi "Seribu Kawan"
Nasional
Tinjau Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Pendidikan
Tinjau Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Pendidikan
Nasional
Prabowo Peringatkan Menterinya: Yang Tak Bisa Kerja Cepat, Kita Tinggal di Pinggir Jalan
Prabowo Peringatkan Menterinya: Yang Tak Bisa Kerja Cepat, Kita Tinggal di Pinggir Jalan
Nasional
Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa
Kala Prabowo Kaget Ada Tomy Winata di Peresmian Industri Baterai Listrik: Harus Saya Sapa
Nasional
Di Depan Seskab Teddy, Ibu Ini Curhat Hanya Berpenghasilan Rp 1,5 Juta Per Bulan, tapi Hidupi 5 Orang di Rumah
Di Depan Seskab Teddy, Ibu Ini Curhat Hanya Berpenghasilan Rp 1,5 Juta Per Bulan, tapi Hidupi 5 Orang di Rumah
Nasional
Anak Buah di Sumut Kena OTT, Menteri PU Persilakan KPK Selidiki Sampai Kantor Pusat
Anak Buah di Sumut Kena OTT, Menteri PU Persilakan KPK Selidiki Sampai Kantor Pusat
Nasional
Kadis PUPR Sumut Kena OTT KPK, Menteri PU: Bukan Saya Nutup-nutupin, tapi Asas Praduga Tak Bersalah
Kadis PUPR Sumut Kena OTT KPK, Menteri PU: Bukan Saya Nutup-nutupin, tapi Asas Praduga Tak Bersalah
Nasional
Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional, PHE Siap Sukseskan Swasembada Energi Nasional
Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional, PHE Siap Sukseskan Swasembada Energi Nasional
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jalur Naik Turun Penumpang di Stasiun Tanah Abang Berubah, Ini Penjelasannya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau