Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Suharso Monoarfa yang Diberhentikan dari Ketum PPP

Kompas.com - 05/09/2022, 12:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat Majelis Pertimbangan memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan.

“Ya betul (telah dicopot),” ucap Usman pada Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Profil Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa adalah pengusaha yang terjun ke dunia politik.

Dia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Oktober 1954.

Akan tetapi, Suharso Monoarfa dan keluarganya pindah ke Malang, Jawa Timur, dan menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah umum di kota itu.

Baca juga: Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP

Suharso menempuh pendidikan di SDN Tretes II, Malang pada 1966. Setelah itu dia bersekolah di SMPN 3 Malang pada 1969.

Suharso kemudian masuk ke SMAN 1 Malang pada 1972.

Selesai SMA, Suharso kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi dan masuk ke Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung pada 1973.

Berselang 5 tahun kemudian, Suharso melanjutkan kuliah di Fakultas Planologi Institut Teknologi Bandung pada 1978.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Planologi ITB pada 1979, Suharso Monoarfa melanjutkan S2 jurusan Executive Program University of Michigan, AS, pada 1995.

Suharso Monoarfa juga mengambil S2 Executive Development Program di University of Standard, AS, pada 1994.

Pada 2014, Suharso Monoarfa menerima gelar Dr. Honoris Causa bidang bisnis oleh William Business College, University of Sydney, Australia, pada 2014.

Baca juga: Majelis Pertimbangan Sebut Suharso Diganti dari Ketum PPP agar Fokus Jalankan Tugas Kenegaraan

Berbekal ilmu yang dimilikinya, Suharso Monoarfa mulai bekerja di Bandung.

Berbagai perusahaan dia sambangi dan mendapatkan berbagai posisi jabatan, yaitu:

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri
Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri
Nasional
Kemenlu: Investigasi Warga Asahan yang Meninggal di Kamboja Sedang Berlangsung
Kemenlu: Investigasi Warga Asahan yang Meninggal di Kamboja Sedang Berlangsung
Nasional
Kemenlu Kirim Nota Diplomatik ke Kamboja, Minta Selidiki Warga Asahan yang Tewas Jatuh dari Gedung
Kemenlu Kirim Nota Diplomatik ke Kamboja, Minta Selidiki Warga Asahan yang Tewas Jatuh dari Gedung
Nasional
Presiden Prabowo Resmikan PLTP Pertamina di Lampung Berkapasitas 55 MW
Presiden Prabowo Resmikan PLTP Pertamina di Lampung Berkapasitas 55 MW
Nasional
MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Komisi II DPR Bersiap Selaraskan UU
MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Komisi II DPR Bersiap Selaraskan UU
Nasional
Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas
Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas
Nasional
PDI-P Minta Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Masalah Pulau Enggano
PDI-P Minta Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Masalah Pulau Enggano
Nasional
Apa Itu 'Justice Collaborator'? yang Diteken Prabowo Lewat PP
Apa Itu "Justice Collaborator"? yang Diteken Prabowo Lewat PP
Nasional
KPK Tak Asal Beri Status Justice Collaborator meski Ada PP Baru, Tersangka Juga Harus Kembalikan Aset
KPK Tak Asal Beri Status Justice Collaborator meski Ada PP Baru, Tersangka Juga Harus Kembalikan Aset
Nasional
Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana?
Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana?
Nasional
Peringati Harganas Ke-32, BKKBN Hadirkan Kirab Bangga Kencana
Peringati Harganas Ke-32, BKKBN Hadirkan Kirab Bangga Kencana
Nasional
PDI-P: Masalah Pulau Enggano Jangan Dibiarkan Berlarut-larut
PDI-P: Masalah Pulau Enggano Jangan Dibiarkan Berlarut-larut
Nasional
KPK Sita Rumah Rp 1,3 M di Surabaya Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
KPK Sita Rumah Rp 1,3 M di Surabaya Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Nasional
Jaksa Buka Chat Harun Masiku ke Hasto: Budi Baiknya Semua Tak Terlupakan
Jaksa Buka Chat Harun Masiku ke Hasto: Budi Baiknya Semua Tak Terlupakan
Nasional
Dekolonialisasi Istilah Prasejarah dalam Penulisan Ulang Sejarah Kebangsaan Indonesia
Dekolonialisasi Istilah Prasejarah dalam Penulisan Ulang Sejarah Kebangsaan Indonesia
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau