Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Filipina Akan Tinjau Kembali Dua Perjanjian Terkait Pengamanan Perbatasan

Kompas.com - 05/09/2022, 14:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat kerja sama terkait perbatasan.

Ia menyebutkan, pemerintah kedua negara akan meninjau kembali dua perjanjian terkait perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat.

"Kita sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat di perbatasan, yaitu Revised Border Crossing Agreement dan Border Patrol Agreement," kata Jokowi dalam keterangan pers setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Istana Bogor, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Jokowi Inginkan Perusahaan Indonesia Dapat Banyak Kesempatan Dukung Pembangunan Filipina

Jokowi mengatakan, Indonesia dan Filipina juga berkomitmen untuk mempercepat perundingan di limitasi batas kontingen berdasarkan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Ia melanjutkan, pada bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara juga mendorong penguatan kerja sama untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan.

Jokowi pun menyambut baik penandantangan kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Filipina.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Presiden Filipina Sebut RI sebagai Saudara

Ia juga senang karena Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah memperbarui perjanjian kerja sama trilateral di antara ketiga negara.

"Karena sangat penting dalam mengamankan jalur perairan dari ancaman penyanderaan dan penculikan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Nasional
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Nasional
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Nasional
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Nasional
Anggota Komisi I: Indonesia Bisa Jembatani Komunikasi Thailand-Kamboja
Anggota Komisi I: Indonesia Bisa Jembatani Komunikasi Thailand-Kamboja
Nasional
Kemenag Diminta Perluas Akses Pendidikan di Daerah Sulit Terjangkau
Kemenag Diminta Perluas Akses Pendidikan di Daerah Sulit Terjangkau
Nasional
Menkomdigi Ingatkan Tidak Semua Platform Digital Layak Diakses Anak
Menkomdigi Ingatkan Tidak Semua Platform Digital Layak Diakses Anak
Nasional
HUT Ke-78, Menaker Ingin Jadikan Kemenaker sebagai Ruang Bertumbuh
HUT Ke-78, Menaker Ingin Jadikan Kemenaker sebagai Ruang Bertumbuh
Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Pertamina Bagikan Seragam Sekolah untuk Anak-anak Balikpapan
Peringati Hari Anak Nasional, Pertamina Bagikan Seragam Sekolah untuk Anak-anak Balikpapan
Nasional
Gerebek Markas Anjing Polisi Terbesar di Indonesia | Brigade Podcast
Gerebek Markas Anjing Polisi Terbesar di Indonesia | Brigade Podcast
Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren
Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren
Nasional
Hari Anak Nasional, Ketum TP-PKK Tekankan Penguatan Pendidikan Anak untuk Sambut Indonesia Emas 2045
Hari Anak Nasional, Ketum TP-PKK Tekankan Penguatan Pendidikan Anak untuk Sambut Indonesia Emas 2045
Nasional
Transfer Data RI ke AS, Anggota DPR: Berpotensi Langgar Privasi
Transfer Data RI ke AS, Anggota DPR: Berpotensi Langgar Privasi
Nasional
Kementerian Imipas Buka Seleksi Pejabat Eselon I, TNI dan Polri Bisa Daftar
Kementerian Imipas Buka Seleksi Pejabat Eselon I, TNI dan Polri Bisa Daftar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Konflik Thailand-Kamboja, China: Masalah Ini Disebabkan oleh Penjajah Barat
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau