Data 105 Juta Penduduk Milik KPU Diduga Bocor, KPU Bantah

JAKARTA, KOMPAS.com – Data sekitar 105 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di sebuah forum online Breached Forums.

Sumber kebocoran data diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum Breached, Bjorka pada 6 September 2022.

Bjorka sebelumnya juga mengungkap dugaan kebocoran data kartu SIM dari 1,3 miliar nomor ponsel Indonesia.

Baca juga: Data 105 Juta Penduduk Milik KPU Diduga Bocor

Dalam kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI, Bjorka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.

Raya Meninggal akibat Cacingan, Gubernur Jabar Minta Maaf 

Artikel Kompas.id

Data disebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.

Baca juga: INFOGRAFIK: 1,3 Miliar Data Bocor, Ini Cara Mengecek Nomor Ponsel Kita

KPU membantah

KPU RI membantah data lembaga tersebut bocor dan diperjualbelikan.

KPU RI juga meragukan bahwa data yang saat ini diunggah Bjorka di forum Breached bersumber dari mereka karena berbagai perbedaan dengan data KPU RI.

“Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” ia melanjutkan.

Baca juga: 105 Juta Data Kependudukan Warga Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU

Terpisah, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI juga mengeklaim bahwa data keanggotaan partai politik yang terhimpun dalam aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) aman.

Ia juga mengomentari perbedaan data sebagaimana disampaikan Betty, secara spesifik soal header data.

“(Misalnya), melihat dari ID provinsi, kecamatan, dan kelurahan, itu (data di forum Breached) bukan ID yang biasa kami tampilkan. Bahkan, kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu,” ujar Idham kepada Kompas.com, Selasa malam.