Bagaimana Sistem Pangkat Komcad?

KOMPAS.com - Komponen cadangan atau Komcad adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, yaitu TNI.

Pembentukan Komcad merupakan program sukarela bagi warga negara Indonesia untuk mendukung usaha pertahanan negara.

Keberadaan Komcad ini telah diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Secara umum, tugas Komcad adalah memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Baca juga: Apa Itu Komcad?

Pangkat Komcad

Seperti TNI, Komcad juga diberikan pangkat. Pangkat ini diberikan setelah Komcad dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.

Pangkat Komcad yang diberikan mengacu pada penggolongan pangkat TNI. Akan tetapi, pemberian pangkat ini tidak menimbulkan hak lain selain hak Komcad yang telah ditetapkan undang-undang.

Kepangkatan ini pun hanya berfungsi saat mereka bertugas sebagai Komcad. Sebagai warga negara sipil, Komcad tidak berpangkat.

Masa aktif dan tidak aktif Komcad

Sebelum menjadi Komcad, warga negara yang mendaftar harus mengikuti seleksi pembentukan terlebih dulu.

Mereka yang lolos seleksi kemudian wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

Setelah selesai pelatihan dan dinyatakan lulus, mereka akan ditetapkan secara resmi sebagai anggota Komcad.

Setelah itu, mereka pun bisa kembali ke profesi mereka sebagai warga negara sipil. Masa ini disebut sebagai masa tidak aktif.

Saat masa tidak aktif, seluruh atribut kemiliteran yang digunakan untuk latihan, termasuk senjata, harus dikembalikan ke lembaga pendidikan militer masing-masing.

Untuk menjaga kemampuan Komcad, TNI akan memanggil mereka untuk menjalani penyegaran atau pelatihan kembali minimal selama 12 hari dalam setahun.

Baca juga: Syarat menjadi Komcad

Referensi:

• UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara