Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Jokowi Cawapres 2024, Demokrat: Mau Soft Landing seperti SBY atau Langgengkan Kekuasaan?

Kompas.com - 14/09/2022, 19:56 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan wacana yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja mengajukan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menegaskan Partai Demokrat memilih menghidupi semangat reformasi, yakni adanya pembatasan kekuasaan. Sebagaimana diperlihatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing ya dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai Bapak Bangsa, sebagai seorang negarawan,” tutur Herzaky pada wartawan, Rabu (14/9/2022).

“Atau malah termakan bujuk rayu brutus-brutus disekelilingnya yang melakukan pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara?,” katanya lagi.

Baca juga: Gerindra Sebut Terbuka Kemungkinan Jokowi Jadi Cawapres Prabowo

Herzaky menilai, selama ini selalu ada upaya untuk menghidupkan narasi perpanjangan kekuasaan.

Di sisi lain, menurutnya, Jokowi tidak pernah memberi jawaban tegas menanggapi wacana tersebut.

“Saya mendukung reformasi, saya menjunjung tinggi dua periode, saya mempercayai sirkulasi kekuasaan, (pernyataan) ini yang kita tunggu dari Jokowi,” ujarnya.

Herzaky menyampaikan, Jokowi tak bisa hanya berpedoman pada pernyataan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan seorang presiden dua periode tetap bisa mengajukan diri sebagai cawapres.

Baca juga: Pakar: Tak Elok jika Jokowi Jadi Wapres Setelah Jabat Presiden Dua Periode, Rusak Tradisi Tata Negara

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikatakan juga harus mengingat esensi dari reformasi.

“Perubahan orde baru ke reformasi kan di situ pembatasan kekuasaan, agar kekuasaan tidak terkonsilidasi ke pihak-pihak tertentu saja, ada pergantian secara reguler nah ini yang seharusnya diingat,” katanya.

Diketahui, wacana Jokowi maju sebagai cawapres di 2024 berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Ia menerangkan Jokowi bisa saja maju sebagai cawapres. Syaratnya, harus ada partai politik (parpol) yang mengusungnya.

Namun, menurut Bambang Pacul, keputusan menggunakan peluang itu berada di tangan Jokowi.

“Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucapnya.

Baca juga: PDI-P: Kalau Jokowi Mau Jadi Wapres 2024, Ya Sangat Bisa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
sby soft landing di candi hambalang


Terkini Lainnya
Roadmap AI Segera Rampung Juni 2025, Apa Saja Isinya?
Roadmap AI Segera Rampung Juni 2025, Apa Saja Isinya?
Nasional
Komisi III DPR Gelar RDPU Bahas RUU KUHAP, Hadirkan LPSK dan Peradi
Komisi III DPR Gelar RDPU Bahas RUU KUHAP, Hadirkan LPSK dan Peradi
Nasional
Arahan Gus Ipul ke 53 Kepala Sekolah Rakyat yang Retreat: Gagasan Presiden, Amanah untuk Kita
Arahan Gus Ipul ke 53 Kepala Sekolah Rakyat yang Retreat: Gagasan Presiden, Amanah untuk Kita
Nasional
Air Jadi Pilar Swasembada Pangan, Kementerian PU Dorong Pembangunan Infrastruktur SDA
Air Jadi Pilar Swasembada Pangan, Kementerian PU Dorong Pembangunan Infrastruktur SDA
Nasional
Novel Baswedan Benarkan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus, Bakal Komunikasi dengan Kemenkeu
Novel Baswedan Benarkan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus, Bakal Komunikasi dengan Kemenkeu
Nasional
Jemaah Haji Dilarang Bawa Air Zamzam ke dalam Koper Bagasi
Jemaah Haji Dilarang Bawa Air Zamzam ke dalam Koper Bagasi
Nasional
Harga Minyak Jelantah MBG Rp 7.000 per Liter, BGN: Bisa Dijual untuk Bioavtur
Harga Minyak Jelantah MBG Rp 7.000 per Liter, BGN: Bisa Dijual untuk Bioavtur
Nasional
Menteri PANRB: ASN Muda Bukan PNS Biasa, tapi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi Masa Depan
Menteri PANRB: ASN Muda Bukan PNS Biasa, tapi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi Masa Depan
Nasional
Kala Fadli Zon Mempertanyakan Istilah ‘Perkosaan Massal’...
Kala Fadli Zon Mempertanyakan Istilah ‘Perkosaan Massal’...
Nasional
Apakah Sejarah Kebangsaan Indonesia Masih Diperlukan untuk NKRI?
Apakah Sejarah Kebangsaan Indonesia Masih Diperlukan untuk NKRI?
Nasional
Komisi I Minta Prabowo Sigap Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel
Komisi I Minta Prabowo Sigap Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel
Nasional
Narasi Ganda Kematian Abral Wandikbo, TNI Bantah Mutilasi, Koalisi Sipil Sebut Korban Dibunuh
Narasi Ganda Kematian Abral Wandikbo, TNI Bantah Mutilasi, Koalisi Sipil Sebut Korban Dibunuh
Nasional
Sarmuji ke Jokowi: Kalau Mau Masuk Golkar, Kita Stelsel Aktif
Sarmuji ke Jokowi: Kalau Mau Masuk Golkar, Kita Stelsel Aktif
Nasional
Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos
Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos
Nasional
Upaya Kemendagri dan Teka-teki Novum Baru Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut
Upaya Kemendagri dan Teka-teki Novum Baru Empat Pulau Sengketa Aceh-Sumut
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau