Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Mereka yang Kritik Pemerintah Jadi Musuh Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, rezim yang saat ini berkuasa kerap membungkam pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut, mereka yang berbeda pendapat sering kali dianggap sebagai musuh negara.

Hal ini diungkap AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 hari kedua di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

"Demokrasi menghendaki adanya kepercayaan. Demokrasi tidak berjalan, jika orang yang berbeda pendapat, dianggap sebagai musuh. Apalagi menganggap mereka yang mengkritik pemerintah, sebagai musuh negara," kata AHY dalam Rapimnas, Jumat.

Baca juga: AHY Harap Demokrat Tak Diganggu dan Dihalangi Kekuatan Mana Pun

Menurut dia, jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang pahlawan nasional yang menyatakan agar jangan menjadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan.

Pahlawan nasional itu ialah Kiai Haji Hasyim Asy’ari yang menyampaikan pesan tersebut pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11, tanggal 9 Juni 1936.

Dalam pesannya, Hasyim Asy'ari mengatakan, menjadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan.

"Untuk itu Demokrat berpandangan, tidak seharusnya perbedaan pendapat, apalagi perbedaan identitas, menjadi sumber permusuhan dan perpecahan bangsa," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY membeberkan data dan riset yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat.

Salah satu survei yang ia kemukakan adalah survei Indikator Politik pada bulan Februari 2022.

Baca juga: AHY Jamin Kebebasan Berekspresi jika Menang Pemilu 2024

Survei menunjukkan, 62,9 persen masyarakat takut untuk menyatakan pendapat. Bahkan, rakyat semakin takut karena perlindungan terhadap data pribadi masih sangat lemah.

Lalu, hasil riset gabungan LP3ES dengan University of Amsterdam dan sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021 mengungkap fakta pasukan cyber bayaran atau buzzer menyerang Partai Demokrat dan masyarakat secara sistematis dan masif.

"Ini tentu sebuah berita buruk dalam kehidupan politik dan demokrasi kita. Ketika saya mengunjungi Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang mahasiswa mengejar saya. Ia mengadu. Merasa ketakutan terancam dijerat Undang-Undang ITE karena menyampaikan kritik kepada pemerintah," kata AHY.

Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari hingga Jumat (16/9/2022).

Ada tiga agenda besar yang dibahas yakni soal kondisi masyarakat saat ini, masukan penentuan koalisi dan figur capres-cawapres, dan strategi pemenangan Pemilu 2024.