Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Perang Dukungan buat Puan dan Ganjar Maju Pilpres 2024

Kompas.com - 23/09/2022, 09:37 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal PDI Perjuangan memanas jelang pencapresan Pemilu 2024. Perang dukungan buat dua kader partai banteng yang selama ini digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) kian riuh.

Sebagian mendukung pencalonan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, sebagian lagi mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Forum-forum dibentuk demi eksistensi dua jagoan partai.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan elite PDI-P berulang kali, ketuk palu pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, Megawati belum bicara perihal capres cawapres yang akan partainya usung.

Dewan Kolonel

Dukungan buat pencapresan Puan Maharani ditunjukkan sejumlah kader PDI-P melalui pembentukan forum Dewan Kolonel.

Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal "prajurit" hingga "jenderal" Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 kader PDI-P.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Pembentukan Dewan Kolonel telah direstui oleh Puan. Nantinya, Dewan Kolonel akan membentuk posko sebagai tempat rapat dan berdiskusi untuk pemenangan putri Megawati tersebut.

Namun begitu, keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Presiden kelima RI itu mengatakan, Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P.

"Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Hasto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik. Tak ada struktur demikian di tubuh PDI-P.

"Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto, Rabu (21/9/2022)

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," sambungnya.

Hasto mengaku, dirinya telah bicara dengan salah satu anggota Dewan Kolonel yang juga pimpinan fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto, terkait ini. Dia meminta Utut mengingatkan seluruh kader PDI-P untuk kembali fokus bekerja.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com