Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Pihak Tolak IKN, Gubernur Kaltim: Hati-hati, Bisa Pendek Umurnya

Kompas.com - 28/10/2022, 20:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyinggung pihak-pihak yang tak setuju terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan kepentingan nasional.

"Saya sampaikan ini kepada seluruh pihak. Karena masih ada orang yang tak setuju. Masih ada yang komentanrya miring-miring. Bahwa IKN belum saatnya pindah, banyak," ujar Isran saat membuka acara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang disiarkan kanal YouTube Kemenpora RI, Jumat (28/10/2022).

"Di sini enggak ada. Di sana. Hati-hati Anda, bisa pendek umurnya. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, tetapi ada buktinya. Ada yang tak setuju dengan alasan cetek, bilang tak punya kekuatan ekponomi bangun IKN," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Metaverse IKN Jagat Nusantara

Isran mengaku kesal terhadap pihak yang masih menyampaikan penolakan.

Dia enggan menyebutkan pihak mana yang tidak setuju itu.

Hanya saja, dia kembali mengingatkan pihak tersebut untuk berhati-hati.

"Kesal juga saya sebenarnya. Jadi hati-hati yang enggak setuju. Saya enggak mau sebut namanya," kata Isran.

"Saya ingin sampaikan, keberadaan IKN bukan hanya untungkan masyarakat saja, tetapi dari sisi nilai masyarakat Kaltim ini yang sekian kali. Wilayah ini adalah wilayah yang dilepas dari wilayah Kaltim, sehingga dari sisi aset bukan aset Kaltim lagi. Tapi aset diserahkan negara," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan perkembangan sejumlah infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan di IKN berlangsung dengan baik.

Menurut dia, secara umum kemajuan pembangunan IKN bisa dilihat pada Januari 2023.

"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, public private partnership (PPP) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," kata dia.

Baca juga: KSAL Sebut Pelindungan Wilayah IKN Perlu Strategi Pertahanan Menyeluruh

Adapun pada Selasa, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN.

Presiden menyebutkan bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga dikembangkan untuk transportasi publik.

"Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik," kata Jokowi.

Melihat berbagai kemajuan saat ini, Kepala Negara pun optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di IKN.

"Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insya Allah bisa, harus optimistis," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Warga Miskin dan Miskin Ekstrem Terima Bansos Maksimal 5 Tahun
Warga Miskin dan Miskin Ekstrem Terima Bansos Maksimal 5 Tahun
Nasional
MK Tolak Uji Materi UU MD3 soal DPR Wajib Rapat di Gedung DPR
MK Tolak Uji Materi UU MD3 soal DPR Wajib Rapat di Gedung DPR
Nasional
Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat
Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat
Nasional
Kepala BNN: Angka Penyalahgunaan Narkoba Capai 3,3 Juta Jiwa di RI
Kepala BNN: Angka Penyalahgunaan Narkoba Capai 3,3 Juta Jiwa di RI
Nasional
Hasto Cerita Keributan Saat Diperiksa KPK, Tak Mau Ponsel Disita
Hasto Cerita Keributan Saat Diperiksa KPK, Tak Mau Ponsel Disita
Nasional
Kantor Bank BUMN Digeledah KPK Terkait Pengadaan Mesin EDC
Kantor Bank BUMN Digeledah KPK Terkait Pengadaan Mesin EDC
Nasional
Kepala BNN: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah Investasi
Kepala BNN: Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah Investasi
Nasional
Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu
Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu
Nasional
MoU Penyadapan dengan 4 Provider Disoal, Kejagung Jamin Tak Sembarangan
MoU Penyadapan dengan 4 Provider Disoal, Kejagung Jamin Tak Sembarangan
Nasional
Awali Kepulangan Jemaah Haji Gelombang 2, 18 Kloter Segera Tiba di RI
Awali Kepulangan Jemaah Haji Gelombang 2, 18 Kloter Segera Tiba di RI
Nasional
Hadiri Retret di IPDN, Menteri PANRB Ajak Kepala Daerah Genjot Reformasi Birokrasi
Hadiri Retret di IPDN, Menteri PANRB Ajak Kepala Daerah Genjot Reformasi Birokrasi
Nasional
Diresmikan Prabowo, Pertamina Tingkatkan Produksi Minyak Blok Cepu hingga 30.000 Barel Per Hari
Diresmikan Prabowo, Pertamina Tingkatkan Produksi Minyak Blok Cepu hingga 30.000 Barel Per Hari
Nasional
Hasto: Ada Ancaman agar Saya Mundur dan Tak Depak Jokowi dari PDIP
Hasto: Ada Ancaman agar Saya Mundur dan Tak Depak Jokowi dari PDIP
Nasional
Kejagung Gandeng 'Provider' untuk Penyadapan, Puan Ingatkan Hak Privasi Warga
Kejagung Gandeng "Provider" untuk Penyadapan, Puan Ingatkan Hak Privasi Warga
Nasional
Kemenko PMK: Kita Harus Beralih dari Respons Bencana ke Antisipasi Bencana
Kemenko PMK: Kita Harus Beralih dari Respons Bencana ke Antisipasi Bencana
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau