Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Surati Prabowo Terkait Temuan pada Anggaran Komcad

Kompas.com - 01/11/2022, 16:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto soal temuan pada anggaran pelaksanaan program komponen cadangan (komcad) yang diinisiasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menurut Nyoman Adhi, Prabowo sudah melakukan tindaklanjut atas temuan itu.

"Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," ujar Nyoman Adhi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (1/11/2022).

Nyoman Adhi mengungkapkan, temuan tersebut bersifat koreksi administratif karena menyangkut penganggaran program komcad yang dilakukan secara bertahap.

Baca juga: BPK Ungkap Temuan pada Anggaran Komcad Kemenhan, Salah Satunya soal Potensi Sengketa

"Jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer. Tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun, bertahap," katanya.

"Pelaksanaan (anggaran) secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," ujar Nyoman lagi.

Nyoman Adhi menegaskan, sejumlah koreksi dari BPK antara lain soal aset tidak tetap dan potensi sengketa yang masih bisa diperbaiki oleh Kemenhan.

Bahkan, menurutnya, masih ada waktu pada 2023 untuk kembali mengaudit program komcad tersebut.

Baca juga: MK Tolak Gugatan soal Komcad, Pimpinan DPR: Itu Kesiapsiagaan Negara dalam Pertahanan

"Bisa, bisa diperbaiki. Itu sedang proses. Kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun kita juga masih bisa mengaudit kembali," katanya.

Sebelumnya, Tempo menerbitkan laporan berjudul "Borok Anggaran Pasukan".

Laporan tersebut mengungkap temuan BPK tentang dugaan penyimpangan pengadaan dalam program komcad.

Salah satunya soal pelaksanaan sejumlah kegiatan sebelum penganggaran.

Baca juga: BPK Sebut Lebih 95 Persen Kementerian/Lembaga Dapat Opini WTP, di Atas Target RPJMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
jauh bener mas mikirnya, padahal itu kesalahnnya cuma bersifat administratif dan udah ditindaklanjuti juga oleh menhan serta tim. lagian juga koreksi begini tuh udah sering terjadi pada kementerian lain. , membalas komentar bejo mahmud : pak prabowo ya nyari dana untuk capres 2024 krn udah kalah beberapa kali mengakibatkan dananya semakin menipis selain itu dia suka sekali dlm pidatonya memuji pak jokowi krn untuk menjilat supaya tdk dikelurkan dari kabinet krn dia deklarasi calon presiden 2024


Terkini Lainnya
Cak Imin Bicara Kekerasan Seksual di Pesantren: Terbanyak di Jawa Barat
Cak Imin Bicara Kekerasan Seksual di Pesantren: Terbanyak di Jawa Barat
Nasional
Cak Imin Sebut Dosa Besar Pesantren: Bullying, Kekerasan Seks, Intolerensi
Cak Imin Sebut Dosa Besar Pesantren: Bullying, Kekerasan Seks, Intolerensi
Nasional
Kelakar Cak Imin: NU Sudah Agak Lupa dengan Lingkungan
Kelakar Cak Imin: NU Sudah Agak Lupa dengan Lingkungan
Nasional
Kepala BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Beri Bahan Mentah di Makan Siang Gratis
Kepala BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Beri Bahan Mentah di Makan Siang Gratis
Nasional
Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton
Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton
Nasional
Terus Dipertanyakan Fadli Zon, Begini Laporan soal Perkosaan Massal ’98
Terus Dipertanyakan Fadli Zon, Begini Laporan soal Perkosaan Massal ’98
Nasional
Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun
Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun
Nasional
ASN Boleh WFA, Komisi II: Ganggu Pelayanan Publik Enggak?
ASN Boleh WFA, Komisi II: Ganggu Pelayanan Publik Enggak?
Nasional
Di KPK, Greenpeace Paparkan Karut-marut Tata Kelola Tambang di Raja Ampat
Di KPK, Greenpeace Paparkan Karut-marut Tata Kelola Tambang di Raja Ampat
Nasional
Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
Nasional
Konflik Iran-Israel, Lemhanas: Stabilitas Global Pengaruhi Indonesia
Konflik Iran-Israel, Lemhanas: Stabilitas Global Pengaruhi Indonesia
Nasional
Usai Temui Prabowo, Gus Yahya Ungkap PBNU Ditugaskan Kelola 1.000 Dapur MBG
Usai Temui Prabowo, Gus Yahya Ungkap PBNU Ditugaskan Kelola 1.000 Dapur MBG
Nasional
Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
Nasional
KPK Selidiki Kuota Haji di Era Yaqut, Gus Yahya Emoh Menanggapi
KPK Selidiki Kuota Haji di Era Yaqut, Gus Yahya Emoh Menanggapi
Nasional
Jokowi di Mata 3 Caketum PSI: Siap Bersaing sampai Sebut sebagai Kiai
Jokowi di Mata 3 Caketum PSI: Siap Bersaing sampai Sebut sebagai Kiai
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau