Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dorong Perundingan CEPA Indonesia-Turkiye Saat Bertemu Erdogan

Kompas.com - 14/11/2022, 20:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong upaya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Turkiye saat bertemu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Bali, Senin (14/11/2022).

"Kita harus instruksikan kepada para perunding agar hambatan yang ada segera dicarikan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak dan perjanjian segera dirampungkan," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers.

Sebelum pertemuan Jokowi dan Erdogan, kedua negara juga menandatangani sejumlah perjanjian yang menandai kemajuan hubungan bilateral Indonesia-Turkiye.

Baca juga: Turkiye Menahan 22 Orang Terkait Ledakan Bom di Istanbul, Satu Terpantau Menunggu Sebelum Ledakan

Pejanjian antarpemerintah yang diteken meliputi bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset, teknologi, dan inovasi, serta perjanjian kerja sama pembangunan.

Sementara itu, kesepakatan antarpelaku usaha meliputi kerja sama produksi bus listrik di Indonesia serta pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Selain itu, Jokowi dan Erdogan sama-sama menaruh perhatian pada upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

Keduanya bertukar pikiran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencari solusi damai dan mencegah dampak negatif perang tersebut.

Baca juga: Ledakan di Turkiye, Kemenlu: Hingga Kini Tak Ada Korban WNI

Dalam pertemuan ini, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Turkiye yang terus berkontribusi agar G20 tetap dapat bekerja.

"Terima kasih atas kehadirannya di KTT G20. Bagi Indonesia, G20 harus dapat menghasilkan kerja sama konkret,” kata Jokowi.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
KPK Duga Dirjen PHU Era Yaqut Terima Uang Terkait Kasus Kuota Haji
KPK Duga Dirjen PHU Era Yaqut Terima Uang Terkait Kasus Kuota Haji
Nasional
Spesifikasi J-10 Chengdu, Jet Tempur China yang Dilirik Indonesia
Spesifikasi J-10 Chengdu, Jet Tempur China yang Dilirik Indonesia
Nasional
KPK Telusuri Sosok Juru Simpan Aliran Dana Korupsi Kasus Kuota Haji 2024
KPK Telusuri Sosok Juru Simpan Aliran Dana Korupsi Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
Sanksi Teguran Tertulis ke Wali Kota Prabumulih, Kemendagri: Itu Berat, Jadi Catatan Karier
Sanksi Teguran Tertulis ke Wali Kota Prabumulih, Kemendagri: Itu Berat, Jadi Catatan Karier
Nasional
Video Bioskop Prabowo: Transparansi atau Propaganda Gaya Lama?
Video Bioskop Prabowo: Transparansi atau Propaganda Gaya Lama?
Nasional
KPK: Hampir 400 Travel Terlibat dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK: Hampir 400 Travel Terlibat dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Nasional
Diperiksa KPK, Dirjen PHU Hilman Latief Ngaku Ditanya soal Regulasi Kuota Haji
Diperiksa KPK, Dirjen PHU Hilman Latief Ngaku Ditanya soal Regulasi Kuota Haji
Nasional
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Berangkat Umrah Pakai Uang Korupsi Kredit Fiktif
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Berangkat Umrah Pakai Uang Korupsi Kredit Fiktif
Nasional
KPK Ingatkan Menkeu soal Potensi Korupsi Kebijakan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
KPK Ingatkan Menkeu soal Potensi Korupsi Kebijakan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
Nasional
Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo, Ganjar: Kan PDI-P di Luar Pemerintah
Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo, Ganjar: Kan PDI-P di Luar Pemerintah
Nasional
Kasus BPR Jepara Artha, KPK Sita 136 Bidang Tanah, Mobil, dan Motor
Kasus BPR Jepara Artha, KPK Sita 136 Bidang Tanah, Mobil, dan Motor
Nasional
Dirut BPR Jepara Pakai 40 Debitur Fiktif untuk Cairkan Rp 263,6 Miliar, KPK: Ada Ojol hingga Pengangguran
Dirut BPR Jepara Pakai 40 Debitur Fiktif untuk Cairkan Rp 263,6 Miliar, KPK: Ada Ojol hingga Pengangguran
Nasional
Prabowo Instruksikan Danantara Buat Prototipe Listrik Desa Berbasis Tenaga Surya
Prabowo Instruksikan Danantara Buat Prototipe Listrik Desa Berbasis Tenaga Surya
Nasional
Duduk Perkara Kasus BPR Jepara: Atasi Penurunan Kinerja karena Gagal Bayar dengan Kredit Fiktif
Duduk Perkara Kasus BPR Jepara: Atasi Penurunan Kinerja karena Gagal Bayar dengan Kredit Fiktif
Nasional
KPK Cek LHKPN, Wali Kota Prabumulih: Sudah Saya Laporkan
KPK Cek LHKPN, Wali Kota Prabumulih: Sudah Saya Laporkan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bukan Penghilangan Paksa, Ini Alasan Bima Menghilang
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Kompas.com

Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru! Jangan lewatkan update berita dari Kompas.com.

Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau