Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Luhut soal OTT, KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Penindakan

Kompas.com - 21/12/2022, 13:37 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, tidak hanya fokus menindak pencuri uang negara.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam memberantas korupsi, pihaknya melakukan kerja-kerja yang terukur dengan menyeluruh.

“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Respons Luhut, Wapres Tegaskan OTT Masih Diperlukan

Ali menanggapi Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) membuat negara buruk.

Luhut juga meminta agar KPK tidak kerap melakukan OTT.

adapun penindakan merupakan salah satu kerja KPK dalam memberantas korupsi. Bentuk penindakan antara lain penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 

Baca juga: Momen Mulan Jameela Datang Menghampiri dan Bersalaman dengan Maia Estianty di Acara Siraman Al Ghazali

Demikian juga upaya paksa tangkap tangan alias OTT.

Ali mengatakan, setiap KPK melakukan OTT maupun menindak suatu perbuatan korupsi di suatu wilayah maupun sektor, lembaga antirasuah itu juga bergerak cepat melakukan upaya pencegahan.

Bentuknya, kata dia, bisa berupa pendidikan hingga pendampingan perbaikan tata kelola.

“(Setelah OTT) KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya Pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya,” ujar Ali.

Ali mencontohkan, saat KPK menangkap tangan kepala daerah yang melakukan dugaan korupsi perizinan, pengadaan barang dan jasa, jual-beli jabatan, hingga pengelolaan anggaran.

Baca juga: OTT KPK Dinilai Penting Tutup Celah Korupsi Usai Digitalisasi Sistem

KPK akan intens mendampingi semua pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

“Di antaranya melalui instrumen monitoring centre for prevention (MCP),” ujar Ali.

Menurut Ali, KPK juga melakukan upaya identifikasi titik rawan korupsi di setiap pemerintah daerah melalui survei penilaian integritas (SPI).

Baca juga: Cerita Para Pasien Kanker Vagina, Ini Gejala Awal yang Mereka Rasakan

Berbekal temuan ini, KPK mendorong dan memantau langkah-langkah pencegahan dengan tujuan tidak lagi terjadi korupsi di wilayah dan sektor itu.

Halaman:
Komentar
tetapi kpk adalah alat negera mencegah korupsi. apa yg sdh dilakukan kpk mencegah korupsi?, berkhotbah?. artinya kpk tugasnya paling gampang di dunia...tangkap, ott. itu bukanya tugas polisi?. kita ingin kpk yg memikirkan strategi pencegahan korupsi itu.


Terkini Lainnya
Sapa Pekerja Migran di Singapura, Menko PM Tegaskan Komitmen Perlindungan PMI
Sapa Pekerja Migran di Singapura, Menko PM Tegaskan Komitmen Perlindungan PMI
Nasional
Sukseskan Swasembada Energi, PHE Catat Pertumbuhan Produksi Migas 5 Persen dalam 3 Tahun Terakhir
Sukseskan Swasembada Energi, PHE Catat Pertumbuhan Produksi Migas 5 Persen dalam 3 Tahun Terakhir
Nasional
Yusril Sebut Pulau Aceh Masuk Sumut Belum Final, Kepmendagri Baru Atur Pengkodean
Yusril Sebut Pulau Aceh Masuk Sumut Belum Final, Kepmendagri Baru Atur Pengkodean
Nasional
Prabowo Akan Temui Presiden dan PM Singapura pada Senin Besok
Prabowo Akan Temui Presiden dan PM Singapura pada Senin Besok
Nasional
Kubu Jokowi Sebut Bisa 'Chaos' jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik
Kubu Jokowi Sebut Bisa "Chaos" jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik
Nasional
Prabowo Bertolak ke Singapura, Dilepas Gibran hingga Dasco
Prabowo Bertolak ke Singapura, Dilepas Gibran hingga Dasco
Nasional
Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu
Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu
Nasional
Kubu Jokowi Duga Ada yang Mengorkestrasi Kasus Ijazah Palsu
Kubu Jokowi Duga Ada yang Mengorkestrasi Kasus Ijazah Palsu
Nasional
Yusril Minta Semua Pihak Tenang dan Sabar soal Sengketa Pulau Aceh Masuk Sumut
Yusril Minta Semua Pihak Tenang dan Sabar soal Sengketa Pulau Aceh Masuk Sumut
Nasional
Kubu Jokowi Minta Polda Metro Jaya Segera Tuntaskan Penyelidikan Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
Kubu Jokowi Minta Polda Metro Jaya Segera Tuntaskan Penyelidikan Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
Nasional
Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Mei 1998, Koalisi Sipil: Upaya Hapus Jejak Pelanggaran HAM Berat Orba
Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Mei 1998, Koalisi Sipil: Upaya Hapus Jejak Pelanggaran HAM Berat Orba
Nasional
Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa
Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa
Nasional
Anggota DPR-DPD Asal Aceh Minta Prabowo Batalkan Kepmendagri 4 Pulau Masuk Sumut
Anggota DPR-DPD Asal Aceh Minta Prabowo Batalkan Kepmendagri 4 Pulau Masuk Sumut
Nasional
Gubernur dan Anggota Dewan Dapil Aceh Sepakat Pertahankan 4 Pulau dari Sumut
Gubernur dan Anggota Dewan Dapil Aceh Sepakat Pertahankan 4 Pulau dari Sumut
Nasional
 Wakapolri Baru Diharapkan Bawa Kehadiran Polisi Dirasakan Rakyat
Wakapolri Baru Diharapkan Bawa Kehadiran Polisi Dirasakan Rakyat
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau